Agam, sumbarsatu.com-Bupati Agam kini memiliki Program unggulan (Progul) di bawah tajuk Sawah Pokok Murah ( SPM ).
Program itu menggunakan alokasi dana nagari ( ADN ) itu bertujuan untuk membantu petani, di samping untuk mendorong ketahanan pangan.
Progul dimaksud memanffatkan 20 persen ADN, atau 20 persen dari Rp2 miliar.
Kondisi demikian memicu kekhawatiran berbagai pihak. Termasuk beberapa wali nagari di daerah.
Bahkan Anggota DPRD Sumbar, H.Nofrizon, mengaku kuatir dengan Progul SPM yang diusung Bupati Agam, karena saat ini sudah memicu keresahan di kalangan wali nagari. Banyak wali nagari yang sudah berkeluh-kesah padanya terkait dengan program yang akan diluncurkan dalam waktu dekat tersebut.
Mayoritas mengaku bingung dan kuatir. Selain masih tidak jelas dengan program SPM itu sendiri, disesuaikan dengan kondisi masing-masing nagari, juga pemanfaatan dana nagari yang dipertanggungjawabkan para wali nagari itu ,menjadi kegamangan tersendiri.
Dia juga khawatir kalau program itu akan menjadi penyebab korupsi berjamaah wali nagari di Agam, jika kegiatan itu tetap dipaksakan tanpa persiapan, kesiapan dan proses regulasi yang jelas.
Pasalnya, Progul SPM yang memanfaatkan ADN sebesar 20 persen dari ADN di masing-masing nagari, dalam paket program ketahanan pangan,yang detail kajiannya tidak mengarah pada penggarapan lahan persawahan,apalagi dimanfaatkan untuk SPM, yang digadang-gadang akan membantu para petani termasuk mendorong swasembada pangan di daerah ini.
Nofrizon,menilai progul tersebut terkesan dipaksakan tanpa dilandasi detail sosialisasi, regulasi, dan garansi yang diberikan Bupati Agam itu sendiri terhadap program tersebut.
Menutuynya, secara spesifik, niat dan itikadnya sangat baik, dalam kerangka membantu petani melalui kelompok tani, tapi mestinya progul yang menjadi terobosan itu, harus berjelas-jelas dalam berbagai aspek, “jangan asal dilaksanakan, apalagi untuk pilot. Sementara wali nagari, karena ini progul bupati, pimpinan daerah, terpaksa harus dilaksanakan.
“Kami sarankan, lakukan kajian lebih dalam, kami mengingatkan sebelum dampaknya justru merambah pada hal-hal lain, termasuk pada pelanggaran hukum. Kami tidak menginginkan, terjadi korupsi berjamaah wali nagari di kabupaten Agam, hanya karena progul yang dipaksakan, “tegasnya, seperti dilansir Kaba 12, kemarin.
Ia juga meminta Bupati Agam dan jajaran terkait di Pemkab.Agam untuk tidak menjadikan anggaran dan dana APBN, APBD,dan dana negara lainnya sebagai pendukung untuk program uji coba itu.
Karena akan sangat beresiko, mestinya konsultasikan dulukan ke BPKB, gubernur,termasuk ke Kemendes yang mengalokasikan anggaran untuk Nagari di Kabupaten Agam. Minta acuan tertulis, sehingga program yang dilaksanakan bisa berjalan baik, dan wali nagari selaku pihak yang mengelola dana yang dimanfaatkan untuk Progul Bupati Agam itu, bisa nyenyak tidurnya tanpa dihantui ketakutan.
Secara personal ia mengaku sangat mendukung program SPM, karena orientasinya untuk masyarakat petani,
Tanda ia mendukung, ia mengingatkan dari awal. Jika sudah terlanjur berbuat, sementara regulasinya tak jelas, tentu akan jadi cerita lain. Akan terjadi lagi kasus korupsi berjamaah di Sumatera Barat ini.
Peringatan H.Nofrizon, diapresiasi unsur terkait di Pemkab.Agam. Kepala DPMN Agam, Handria Asmi, menyebut pihaknya akan melakukan kajian terkait masukan yang disampaikan, termasuk akan melakukan evaluasi untuk menindaklanjutinya.
“Kami akan segera koordinasikan dengan unsur terkait, dan melaporkannya pada pimpinan daerah,” ujarnya. (MSM)
