Penyampaian materi oleh Riche Rahma Dewita
Padang, sumbarsatu.com—Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI terus berkomitmen dalam upaya pelestarian hutan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam kegiatan silaturahmi dan buka bersama yang digelar pada Jumat (21/3/2025) bersama media, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan anggota perkumpulan, KKI WARSI menyampaikan pencapaiannya dalam mendampingi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di Sumatra Barat.
Selama lebih dari 30 tahun, KKI WARSI telah berupaya menyelamatkan hutan tersisa dan mendampingi masyarakat di empat provinsi, yakni Jambi, Bengkulu, Sumatra Barat, dan Kalimantan Utara. Di Sumatra Barat sendiri, KKI WARSI telah mendukung 47 izin kelola Perhutanan Sosial (PS) di delapan kabupaten dengan total luasan mencapai 96.482 hektare. Dari jumlah tersebut, tutupan hutan yang terjaga di areal Perhutanan Sosial mencapai 67.818 hektare.
Dana Hibah untuk Pengelolaan Hutan
Sebagai bagian dari upaya penguatan masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan, KKI WARSI telah menyalurkan dana hibah sebesar Rp2,3 miliar kepada 13 organisasi berbasis komunitas (Community Based Organization/CBO) dan dua organisasi masyarakat sipil (CSO) di Sumatra Barat.
Dana ini digunakan untuk berbagai program seperti peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, perlindungan hutan, pengembangan usaha berbasis masyarakat, serta pembangunan jaringan komunitas dan pasar lokal.
“Dari pendampingan yang dilakukan, penerima dana hibah berhasil menarik tambahan dana dari pihak ketiga sebesar Rp159 juta. Sehingga total dukungan dana yang digunakan untuk program ini mencapai Rp2,4 miliar,” ujar Riche Rahma Dewita, Manajer Program Pengelolaan Pengetahuan, Evaluasi, dan Pengembangan Sumber Daya KKI WARSI.
Selain itu, KKI WARSI juga mendukung program Pohon Asuh (pohonasuh.org), sebuah inisiatif imbal jasa lingkungan. Hingga saat ini, sebanyak 1.593 pohon telah diasuh dengan total dana imbal jasa lingkungan yang terkumpul sebesar Rp570 juta.
Mendukung Kelompok Usaha Masyarakat
Di bidang ekonomi masyarakat, KKI WARSI telah mendampingi 23 kelompok usaha pengelola Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Sumatra Barat, yang terdiri dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan Kelompok Perempuan (KP).
Lima kelompok usaha yang telah berkembang dan berhasil menembus pasar lokal di antaranya, KUPS Kopi Payung Sirukam yang memproduksi kopi, KUPS Kompos Kayu Balang Sirukam (produksi kompos), KUPS Kompos Pakan Rabaa (produksi kompos), KUPS Beras Organik Simancuang (produksi beras organic), dan KP Ruhama (produksi minuman serbuk daun gambir).
Bekerja sama dengan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, KKI WARSI juga mendukung pengembangan pertanian organik di Kabupaten Sijunjung, Solok Selatan, Solok, dan Lima Puluh Kota dengan total lahan mencapai 6,2 hektare.
Mendorong Partisipasi Perempuan dan Pemuda
Sebagai bagian dari upaya pelibatan masyarakat luas, KKI WARSI memastikan keterlibatan berbagai elemen, termasuk perempuan dan pemuda, dalam pengelolaan hutan. Saat ini, terdapat 26 perempuan di 12 nagari yang berperan sebagai penggerak dalam mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat nagari.
Selain itu, 31 pemuda telah mendapatkan pelatihan jurnalisme warga dan telah mempublikasikan berbagai informasi mengenai pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di daerah mereka.
Di bidang teknologi, KKI WARSI telah melakukan pendampingan digitalisasi data ruang mikro menggunakan PRM-AID di beberapa nagari, yaitu Aia Batumbuk, Sirukam, Kumanis, Tanjung Bonai Aur, Silantai, dan Alam Pauh Duo. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan data potensi nagari serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Komitmen KKI WARSI dalam menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi juga disampaikan oleh Rahmat Hidayat, Dewan Anggota KKI WARSI.
"Kabupaten Solok Selatan saat ini telah berubah menjadi kawasan tambang. Jika dulu banjir galodo hanya terjadi sekali dalam setahun, kini bisa terjadi hingga tiga kali dalam setahun. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologi. Oleh karena itu, kami memilih jalan tengah yang dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, jurnalis, tokoh agama, dan sektor swasta," ujar Rahmat.
Untuk memperkuat pengelolaan hutan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di area Perhutanan Sosial, KKI WARSI telah menyusun kerangka penggunaan dana lingkungan hidup (RBP-GCF) bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat.
Selain itu, KKI WARSI juga telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sijunjung terkait pemberdayaan masyarakat nagari dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, KKI WARSI berharap upaya ini dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian hutan sebagai warisan untuk generasi mendatang. SSC/REL
