Washington, D.C., sumbarsatu.com – Sejumlah organisasi nirlaba mendesak pengadilan untuk memaksa pemerintahan Trump mematuhi perintah pengadilan yang mewajibkan pengembalian dana bantuan luar negeri yang sebelumnya dibekukan.
Mereka menilai Gedung Putih secara tidak sah terus menahan pendanaan meskipun ada putusan hukum yang mengharuskannya dikembalikan.
Gugatan ini diajukan oleh Koalisi Advokasi Vaksin AIDS dan Jaringan Pengembangan Jurnalisme, yang merupakan organisasi induk OCCRP.
Dalam permohonannya, mereka meminta hakim federal untuk menegakkan kepatuhan pemerintah terhadap putusan sebelumnya yang memerintahkan pencairan kembali dana bantuan.
Sengketa hukum ini bermula dari perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump pada 20 Januari, hari pertama ia menjabat. Perintah tersebut membekukan kontrak bantuan internasional selama 90 hari untuk ditinjau ulang, dengan tujuan menyelaraskannya dengan kebijakan luar negeri pemerintahannya.
Akibat kebijakan tersebut, berbagai program bantuan pembangunan dan kemanusiaan di seluruh dunia terhenti. Di antara yang paling terdampak adalah klinik kesehatan yang menyediakan layanan pencegahan HIV serta pengobatan tuberkulosis dan kolera. Para ahli memperingatkan bahwa penghentian pendanaan ini berpotensi menyebabkan ribuan kematian.
Hakim Pengadilan Distrik Amir Ali sebelumnya telah memenangkan gugatan organisasi nirlaba tersebut dan memerintahkan pemerintahan Trump untuk mencairkan kembali dana yang ditangani oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Namun, Gedung Putih menolak untuk tunduk sepenuhnya.
Dalam tanggapan hukum, pengacaranya berpendapat bahwa pemerintah masih memiliki wewenang untuk membekukan dana, menghentikan kontrak kerja, serta menangguhkan hibah, meskipun ada putusan pengadilan.
"USAID memiliki kewenangan luas berdasarkan peraturan yang ada untuk menangguhkan dan menghentikan kewajiban pendanaan bantuan asing," tulis Pete Marocco, Wakil Administrator USAID, dalam pernyataannya.
Menanggapi sikap pemerintahan Trump, organisasi nirlaba tersebut mengajukan mosi darurat pada 19 Februari, meminta pengadilan untuk menahan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan pejabat lainnya atas tuduhan penghinaan sipil karena mengabaikan perintah pengadilan.
Mereka juga meminta pengadilan untuk segera membatalkan seluruh penangguhan dan penghentian dana bantuan, serta memastikan pembayaran kepada penerima dana yang telah melakukan pekerjaannya.
Di sisi lain, pemerintahan Trump mengajukan permintaan kepada hakim untuk menolak mosi tersebut, serta memperingatkan organisasi nirlaba agar tidak mengajukan tuduhan penghinaan yang dianggap tidak berdasar.
"Pembekuan itu sendiri ilegal," tegas pendiri OCCRP, Drew Sullivan. "Dan tanggapan pemerintah ini hanya memperpanjang pelanggaran hukum tersebut."
Setelah menerima tanggapan pemerintah, pengacara organisasi nirlaba kembali mendesak pengadilan untuk bertindak tegas. Mereka menekankan bahwa penundaan pencairan dana ini berdampak langsung pada masyarakat yang bergantung pada bantuan tersebut.
"Para penerima bantuan dan masyarakat yang mereka layani sedang menderita, dan penderitaan ini tidak bisa diperbaiki," tulis mereka dalam dokumen pengadilan.
"Pengadilan tidak boleh membiarkan pemerintah menghindari tanggung jawabnya. Mereka harus dipaksa untuk mematuhi putusan ini."
Persidangan masih berlangsung, dan keputusan akhir akan menentukan apakah pemerintahan Trump harus segera mencairkan dana bantuan yang dibekukan.
Berita ini lebih terstruktur dan lugas. Apakah ada hal yang ingin ditambahkan atau disesuaikan? SSC/MN
Sumber: OCCRP
