Tanah Datar, sumbarsatu.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan melalui berbagai inovasi dan program unggulan daerah.
Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra, dalam sambutan virtualnya pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2026, Kamis (06/02/2025), yang berlangsung di aula kantor bupati.
“Kami akan terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan inovasi serta program strategis, termasuk melanjutkan program unggulan daerah seperti bajak sawah gratis, kuota pupuk bersubsidi, asuransi tani, irigasi, serta bantuan biaya tanam padi,” ujar Bupati Eka Putra.
Ia juga mengajak DPRD, pemangku kepentingan, perangkat daerah, serta seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program nasional seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, program makan bergizi gratis, dan berbagai kebijakan strategis lainnya.
“Kami meminta semua pihak untuk mempercepat upaya penurunan angka stunting dengan langkah-langkah yang strategis, masif, terukur, dan terarah,” tegasnya.
Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengikuti instruksi dari pemerintah pusat. Ia juga menyoroti pemotongan anggaran yang berimbas pada pembangunan daerah.
“Terkait pemotongan anggaran, ini bukan kebijakan pemerintah daerah, melainkan kebijakan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Kepala Bappeda dan Litbang Tanah Datar, Adriyanti Rustam, dalam paparannya menyampaikan bahwa pembangunan nasional bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju, mengurangi ketimpangan, meningkatkan daya saing SDM, serta mengurangi emisi GRK menuju Net Zero Emission.
“Tema pembangunan daerah tahun 2026 adalah penguatan perekonomian, peningkatan kualitas SDM, dan pelayanan publik menuju Tanah Datar yang maju dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia juga memaparkan capaian indeks pelayanan publik Tanah Datar. Tahun 2023, berdasarkan survei Ombudsman RI Sumatera Barat, pelayanan publik Pemkab Tanah Datar mendapat predikat A dengan nilai 92,44. Pada 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hasil survei UNAND mencatat nilai 95,27, tetap dalam kategori A. Sementara hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 oleh KemenPAN-RB RI mencatat predikat B dengan nilai 66,93, yang meningkat menjadi 67,6 pada tahun 2024.
Salah satu narasumber, Prof. Dr. Elfindri, SE, MA, dari Fakultas Ekonomi UNAND, menekankan pentingnya inovasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan dalam perencanaan tahun 2026.
“Inovasi pendidikan harus menjadi prioritas, khususnya dalam pengembangan akses dengan model layanan khusus serta program kursus komunitas bagi daerah dengan tingkat pencapaian pendidikan yang masih rendah,” jelasnya.
Forum konsultasi publik ini berlangsung sehari penuh dan diikuti oleh pimpinan serta anggota DPRD, pimpinan OPD, kepala bagian, serta camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. SSC/NC
