Simpang Empat, sumbarsatu.com-- Sepanjang Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sudah melayani sebanyak 114.808 jiwa warga Pasaman Barat yang berobat secara gratis atau program Universal Health Coverage (UHC) yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setempat. Sedangkan secara global hampir 97,24 persen masyarakat Pasaman Barat sudah mendapat layanan Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) baik yang diakomodir melalui dana APBD maupun APBN.
"Hingga tahun 2024 ini sudah 97, 24 persen masyarakat Pasaman Barat dilayani melalui JKN yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat," kata Kadis Kesehatan Hajran Huda didampingi Kadis Kominfo Armen, Kepala Cabang BPJS Pasaman Barat Fuad Cahyadi, dr. Novri Aswandi, Kabid Pelayanan RSUD Pasaman Barat dalam Konferensi Pers kepada wartawan, Senin (20/5/2024) di Aula Dinas Kesehatan setempat.
Menurut Hajran, pelayanan berobat gratis di Pasaman Barat dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal itu dibuktikan dengan membludaknya kunjungan pasien ke rumah sakit rumah sakit yang ada di Pasaman Barat. Baik Puskesmas, RSUD maupun RS Ibnu Sina dan RS yang bekerjasama dengan BPJS.
Peningkatkan pelayanan berobat gratis itu terlihat, jika akhir tahun 2022, berjumlah 39.059 jiwa yang berobat gratis. Tahun 2023 meningkat menjadi 100.647 jiwa dan tahun 2023 naik menjadi 114.808 jiwa.
"Artinya tahun 2024 sudah seperempat masyarakat Pasaman Barat dibiayai dana APBD untuk berobat secara gratis dengan modal membawa Kartu Tanda P,enduduk (KTP)," kata Fuad Cahyadi Kepala BPJS setempat.
Tahun ini sudah 163.136 jiwa masyarakat Pasaman Barat juga telah dilayani melalui dana APBN dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sedangkan 62.000 peserta JKN membayar iyuran secara mandiri.
Dijelaskan pada tahun 2023 lalu, Pemkab Pasaman Barat sudah mengalokasikan dana untuk berobat gratis bagi masyarakat sebesar Rp42 miliar dan tahun 2024 naik menjadi Rp45 miliar untuk program UHC. Karena belum semua masyarakat terlayanan berobat secara gratis, makanya anggaran dinaikkan oleh Pemda Pasaman Barat.
Sementara untuk jaminan kesehatan Pemda Pasaman Barat tahun ini juga dapat sokongan dana APBN sebesar Rp 23 miliar. Jadi total APBD dan APBN untuk jaminan kesehatan masyarakat tahun 2024 ini sebesar Rp 68 miliar.
Dijelaskan, kategori masyarakat yang dilayani melalui program UHC sebenarnya bisa untuk semua orang asalkan berkartu penduduk Pasaman Barat, dan pada Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS.
Tetapi Peserta Penerima Upah (PPU) diantaranya Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, BUMN, BUMD, PBPU, dan peserta mandiri yang tidak bisa dilayani secara gratis melalui UHC, karena sudah membayar iyuran BPJS.
Lebih lanjutkan dijelaskan, total peserta JKN Pasaman Barat tahun 2024 adalah 429.579 jiwa (97,24 persen) dari jumlah penduduk Pasaman Barat 441.773 jiwa.
Dengan rincian melalui dana APBN 163.136 jiwa, Peserta Penerima Upah (TNI/Polri, PNS, BUMN, BUMN 83.298 jiwa, PBPU 62.596, BP 5.741, PBPU Pemda 114, 808. Jadi total peserta JKN Pasaman Barat 429.579 jiwa.
Sedangkan penduduk Pasaman Barat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN 12.194 jiwa.
Program berobat gratis ini dilaksanakan pada pemerintahan Bupati Hamsuardi-Risnawanto sejak akhir tahun 2022 lalu, dengan sasaran keluarga miskin, maupun miskin ektrim.
Disinggung bagaimana jika alokasikan dana untuk berobat gratis tidak terpakai habis oleh BPJS, kata Hajran tidak akan ada silvanya (sisa) karena bisa dimanfaatkan oleh Puskesmas maupun Rumah Sakit.
"Artinya, kalau dana yang kita MoU dengan BPJS tidak terpakai habis untuk berobat gratis, maka silvanya akan dimanfaatkan untuk pengelolaan Puskesmas atau Rumah Sakit," kata Hajran Huda. SSC/NIR
