Foto CNBC /Aristya Rahadian
Jakarta, sumbarsatu.com– Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan program makan siang dan susu gratis yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai bakal menyengsarakan guru-guru, bila program tersebut dijalankan dan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kalau pembiayaannya menggunakan mekanisme dana BOS yang 20% itu, berarti guru-guru bakal tidak gajian, sekolah tak bisa bayar listrik, tidak ada perawatan sekolah, dan lain-lain,” kata Indra Charismiadji, Minggu, 3 Maret 2024.
Pemerintah selama ini menganggarkan dana BOS sekitar Rp665 Triliun per tahun. Sedangkan bila program tersebut dijalankan, kebutuhan dananya mencapai Rp400 triliun per tahun. Artinya sebagian besar dana BOS akan habis tersedot untuk program makan siang gratis.
Program itu pun tidak masuk akal sebab anggarannya melebihi bantuan BOS yang diberikan kepada tiap siswa per tahun.
“Sekarang siswa SD hanya mendapat dana BOS Rp900 ribu per tahun, SMP 1,2 juta, dan SMA Rp1,5 juta. “Sedangkan BOS makan siang gratis Rp4,82 juta per tahun per siswa. Ini ngeri banget jomplangnya, antara urusan makan dengan urusan semua pendidikan,” tegas Indra.
Indra menegaskan, lebih baik program yang tidak masuk akal tersebut dibatalkan. Sebab kalau pun menambah anggaran dana BOS berarti harus menambah sekitar Rp400 Triliun per tahun. Sehingga dana BOS mencapai Rp1000 Triliun lebih.
“Uangnya dari mana? Tidak ada uangnya. Kalau mengurangai anggaran pendidikan hanya untuk makanan, nanti dampaknya lebih parah. Bank Dunia dan para ekonomi sudah memperingatkan hal itu,” ujar Indra.
“Kalau solusinya nambah utang, ini lebih gila lagi. Rp400 Triliun kali 5 tahun berarti nambah utang sekitar Rp2.000 Triliun,” imbuhnya.
Sementara Emrus Sihombing, pakar Komunkasi Politik Universitas Pelita Harapan, mengatakan rencana menggunakan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program makan siang dan susu gratis tentu bukan suatu yang bagus untuk kesehatan anggaran dan bisa berdampak pada pengurangan APBN di berbagai sektor.
“Program baru yang ditawarkan oleh pemerintah baru harus memiliki sumber pendanaan baru,” tambahnya.
Emrus mengatakan, program makan siang dan susu gratis yang diusulkan oleh Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak seharusnya menyatut anggaran dana BOS. Menurutnya, itu hanya akan membebani sektor-sektor lain yang terkait.
Bahkan, Emrus melihat program tersebut hanya akan membuat utang negara semakin membengkak jika tidak diformulasikan dengan benar perihal anggaran. Sebagai pemerintahan baru, sudah seharusnya menyiapkan anggaran baru dan tidak merusak APBN yang sudah disiapkan pendahulunya.
“Sumber pendanaan program baru tidak seharusnya dipindahkan dari pos lain di APBN, karena hal ini dapat mengurangi anggaran di sektor lain.
Idealnya, program baru harus memiliki sumber pendanaan baru yang tidak mengganggu anggaran di sektor lain, seperti pos baru di APBN,” ucapnya.
Ia mengutarakan jika pemerintah seharusnya lebih memfokuskan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam dan pemberantasan korupsi. Dengan begitu, juga akan meningkatkan rasio pendapatan negara sehingga bisa menjalankan program baru yang membutuhkan banyai biaya.
“Seharusnya untuk menambah dana tersebut dengan cara menambal korupsi dan mengurangi anggaran makan siang gratis dan lainnya. Saya menyarankan untuk mengelola sumber daya alam secara optimal sebagai sumber pendanaan baru,” jelasnya. SSC/KBA
