Capres Anies: Pemerataan Nakes, Kebijakan Kesehatan Berdasarkan Indonesia Negara Kepulauan

Jum'at, 19/01/2024 09:43 WIB
DESAK ANIES

DESAK ANIES

Jakarta, sumbarsatu.com-Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan menghadiri acara Desak Anies Edisi Nakes di Half Patiunus, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Dalam kesempatan itu, Capres Anies mengungkapkan bagaimana kebijakan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan (nakes) serta fasilitas kesehatan harus melihat Indonesia sebagai negara kepulauan.

“Yang harus dikerjakan adalah menyusun kebijakan terkait dengan kondisi yang ada di lapangan. Kita bukan negara kontinental (benua, red). Kita negara kepulauan. Tetapi cara kita menyusun kebijakan, asumsinya kontinental, sehingga prioritas untuk fasilitas kesehatan kepulauan hampir selalu tertinggal,” jelas Anies, Kamis 18 Januari 2024.

“Tidak jauh-jauh di Jakarta, satu-satunya ibu kota di dunia yang punya kepulauan. Namanya Pulau Seribu. Selama bertahun-tahun Kepulauan Seribu itu selalu tertinggal dibandingkan daratan Jakarta. Karena mindset kita adalah mindset daratan,” ujar dia.

Menurut Anies, ketika mindset-nya diubah, maka programnya pun dibuat sesuai dengan program daerah kepulauan.

“Sekarang di sana sudah ada kapal rumah sakit. Seperti ambulans, tetapi ambulans yang bisa melakukan tindakan. Bukan hanya mengangkut, tetapi bisa melakukan tindakan di dalamnya.  Ini pertama kali ada dalam sejarah republik ini berdiri. Karena selama ini kita tidak memikirkan ini sebagai sebuah kepulauan. Ketika dibuat, diberi nama Abdurahman Saleh. Karena dia salah satu orang Betawi pertama yang jadi dokter di sini,” papar Anies.

Menurut dia, konsekuensi kebijakan kesehatan dengan paradigma Indonesia negara kepulauan adalah program dan anggaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan.

“Kami melihat kita menyusun program itu tidak melihat kondisi di lapangan, baru susun program. Bicara dengan pelaku yang ada di lapangan, terjemahkan itu ke dalam program, anggaran, sehingga eksekusi bisa berjalan dengan baik,” ujar Anies.

Ditangani Komprehensif

Anies juga mengungkapkan pentingnya penanganan kesehatan ibu, anak, dan keluarga yang kompehensif dengan melibatkan pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat itu sendiri.

“Menurut saya harus ada arah kebijakan yang komprehensif. Tadi kita bicara soal stunting. Itu bicara dari masa kehamilan, sampai melahirkan 1000 hari pertama. Kemudian memastikan anak bertumbuh kembang dengan baik,” ujar Anies.

Anies melihat hal itu harus dilaksanakan dalam satu paket. “Bahkan kami melihat posyandu harus kembali menjadi prioritas utama dalam kebijakan kita di kampung-kampung di seluruh Indonesia. Karena posyandu itu terdepan dan kader posyandu didukung dengan dasawisma. Mereka paling tahu kondisi keluarga dan anak-anak kita,” ucapnya.

Menurut Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, kalau sudah mengaktifkan posyandu, maka harus diaktifkan juga posbindu. “Supaya lansianya juga tertangani dengan baik. Ketika kita bicara tentang promotif (kesehatan) itu promotif yang sesungguhnya. Bukan promotif yang parsial,” tegasnya. SSC/KBA

 



BACA JUGA