Penayangan film Maha Guru Tan Malaka yang dipadati ratusan penonton dari kalangan mahasiswa dan pemuda setempat, diputar dengan memanfaatkan ruang garasi kantor organisasi non-pemerintah ini. Mereka tampak antusias menikmati jalannya kisah tokoh asal Pandam Gadang, Limapuluh Kota, yang nyaris hilang dalan mata rantai sejarah Indonesia. (foto YK)
Padang, sumbarsatu.com—Pemutaran film dokumenter sejarah produksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Maha Guru Tan Malaka karya Daniel Rudi Haryanto di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Jalan Pekanbaru No 11, kawasan Ulak Karang, Sabtu (21/4/2018) malam, berjalan lancar kendati sempat terjadi ketegangan antara penyelenggara dengan pihak kepolisian dari Polsek Padang Utara.
Awalnya, film ini akan diputar di Shelter Utara, kawasan Siteba Padang, pada hari yang sama, tapi karena tekanan dan ancaman dari aparat keamanan, dibatalkan lalu dipindahkan ke Kantor LBH Padang.
Penayangan film Maha Guru Tan Malaka yang dipadati ratusan penonton dari kalangan mahasiswa dan pemuda setempat, diputar dengan memanfaatkan ruang garasi kantor organisasi non-pemerintah ini. Mereka tampak antusias menikmati jalannya kisah tokoh asal Pandam Gadang, Limapuluh Kota, yang nyaris hilang dalan mata rantai sejarah Indonesia.
Rencana pemutaran yang semula dijadwalkan pukul 20.00, urung dilaksanakan karena pihak polisi dari Polsek Padang Utara datang mempertanyakan izin keramaian kepada pihak penyelenggara; LBH Padang dan Komunitas Shelter Utara.
Setelah terjadi diskusi alot dan meneganggkan antara penyelenggara dan polisi, akhirnya dicapai kesepakatan bahwa film Maha Guru Tan Malaka tetap diputar dengan catatan penyelenggara menertibkan parkir kendaraan dan menjaga kenyamanan lingkungan sekitar.
“Kawan-kawan, kita lanjutkan memutar filmnya. Tapi semua kendaraan motor kawan-kawan yang menutupi jalan umum ini mohon dipidahkan,” kata Wendra Rona Putra, Direktur LBH Padang setelah “diskusi” dengan Kompol Zulkafde, Kapolsek Padang Utara, Sabtu (21/4/2018).
Tak lama, Jalan Pekanbaru, yang sebelumnya dipenuhi kendaraan roda dua, tampak kosong. Para pemilik motor memindahkan kendaraannya ke lokasi yang telah ditentukan. Ketidakteraturan parkir motor ini semula dijadikan alasan bagi aparat kepolisian sebagai “pintu masuk” untuk menggagalkan nonton bareng film ini.
“Inikan jalan umum. Siapa saja boleh lewat jalan ini. Jika parkir menutup jalan, kan mengganggu ketertiban masyarakat. Kami datang ke sini (Kantor LBH ini), karena ada laporan yang masuk ke kami dari masyarakat dan RT. Ini bentuk antisipasi!” kata Kapolsek dengan nada agak tinggi.
Ketika aparat polisi ini menanyakan soal izin keramaian, pihak LBH Padang mengatakan bahwa kegiatan masyarakat yang wujudnya mengumpulkan orang di bawah 300 orang, tak perlu izin polisi.
“Ini kegiatan publik berupa diskusi dan kegiatan intelektual yang biasa saja. Dan hal serupa ini sudah sering dilakukan dan sudah jadi agenda kami, maka tak perlu ada izin,” tambah Aulia Rizal dari LBH Padang menjelaskan kepada polisi.
Hingga usai pemutaran film berdurasi 30 menit itu, tak ada insiden. Semua berjalan tertib. Salah seorang warga setempat, terlihat membagikan-bagikan air mineral kepada penonton dan juga polisi. Polisi berada di lokasi hingga kegiatan ini ditutup usai diskusi sekitar pukul 23.30.
“Silakan minum, Om cuma bisa kasih air mineral saja. Om mau istirahat dulu ya. Lanjutkan acaranya,” kata sosok ramah warga keturunan yang menyebut dirinya Om ini.
Jalan Menegangkan di Shelter Utara
Sukses pemutaran film Maha Guru Tan Malaka yang digagas sebuah Komunitas Shelter Utara, yang berdedikasi pada perpustakaan kolektif dan ruang literasi alternatif untuk membaca, diskusi, berbagi, dan bersenang-senang ini, yang berbasis di Jalan Berok Raya No 95, Siteba, Padang, tak serta merta hadir begitu saja.
Suasana saat pemutaran film Maha Guru Tan Malaka di LBH Padang, Sabtu (21/4/2018).
Pengelola dan penggerak Komunitas Shelter Utara ini, mendapat intimidasi, tekanan, dan malah ancaman dari pihak aparat keamanan agar kegiatan pemutaran film Maha Guru Tan Malaka di Shelter Utara dibatalkan. Intimidasi dan ancaman itu datang lewat telepon maupun berkunjung langsung ke Shelter Utara.
Lolly Elysha Fauzy, salah seorang pengelola Komunitas Shelter Utara menuturkan, empat hari sebelum jadwal pemutaran film Maha Guru Tan Malaka (Sabtu 21 April 2018), pihaknya telah mendapat teror dan intimidasi lewat telepon dan juga secara langsung. Pihak yang meneror itu, ada yang mengaku dari pemuda Nanggalo, pengurus Lapangan Porkab Nanggalo, intel dari Polsek Nanggalo, Satpol PP, dan lainnya.
“Semua menanyakan ini-itu, yang tujuannya tak lebih agar pemutaran film Maha Guru Tan Malaka dibatalkan. Kadang mereka menelepon dengan nada-nada yang tak beretika. Mereka menanyakan izin, mengapa harus film Tan Malaka, harus lapor sini-sana, warga sudah heboh jajaran Polsek, dan “orang atas”. Selama ini warga di sini sangat respek dan mendukung semua kegiatan Shelter Utara,” jelas Lolly Elysha Fauzy yang akrab disapa Cho ini kepada sumbarsatu.
Dijelaskan Cho, selama ini RT, RW, warga, dan pemuda sudah menjadi bagian dari kegiatan Shelter Utara. Mereka selalu hadir dan ikut menyaksikan kegiatan Shelter Utara. Namun saat rencana pemutaran Maha Guru Tan Malaka, sikap mereka agak berbeda.
“Kami menduga, pihak RT dan jajarannya, mengalami tekanan dari pihak lain. Dari tutur katanya, tampak mereka disuruh orang lain. Dan kami duga pihak yang menekan pihak RT itu berasal dari jajaran aparat keamanan, intel. Saat RT datang ke Shelter Utara membawa secari kertas yang berisi keterangan tentang kegiatan di Shelter Utara dan nama-nama yang tertera dalam poster yang kami publikasikan. Kami menyadari, Bapak RT itu tidak melek teknologi. Jadi sangat aneh surat itu ia yang mencetaknya,” terang Cho yang didampingi Andini yang juga pegiat di Shelter Utara.
Kendati pihak Shelter Utara mengikuti semua prosedur kepengurusan izin sejak dari tingkat RT-RW, Lurah, Camat, hingga Polsek Nanggalo, Polresta Padang, dan disarankan hingga Polda Sumbar, dengan beragam alasan-alasan yang tak masuk akal yang dikeluarkan para pihak itu, tetap diikuti, tapi akhirnya tak menghasilkan secarik surat izin.
“Kami sudah ikuti prosedur yang mereka buat agar izin untuk pemutaran film Maha Guru Tan Malaka bisa keluar tapi gagal. Kesannya mereka sengaja menyulitkan kita sehingga gagal mengurus surat izin. Jika kita tetap memutarnya di Shelter Utara, mereka akan mengerahkan aparat keamanan untuk membubarkan paksa,” kata Cho lagi.
Tersebab tak mau ada kekerasan dan keributan, maka pihak Shelter Utara mengalihkan pemutaran film ke Ulak Karang, di Kantor LBH Padang. “Ini pilihan yang kami nilai yang terbaik.”
Rencana ke depan, pengelola Komunitas Shelter Utara akan memutar film ini secara keliling. “Kami akan putar film ini di Kota Payakumbuh dan Pandam Gadang, tanah kelahiran Ibrahim Datuak Sutan Malaka. Sosok Tan harus dijelaskan terang benderang kepada generasi muda, dan rakyat Indonesia dengan strategi yang kreatif,” tutur Cho lagi.
Yeyen Kiram, salah seorang yang hadir sebagai penonton malam itu mengatakan, film Maha Guru Tan Malaka hadir dalam bentuk narasi biasa. Bercerita tentang pahlawan Tan Malaka. Namun, lebih banyak menyuguhkan visual sosok Harry Poeze.
“Nyaris tak ada ideologi Tan dalam film itu. Bahkan Madilog dan karya Tan lainnya pun tak disinggung. Ini benar-benar sebuah program edukasi dalam bentuk visual dengan mengambil tokoh Tan Malaka. Semoga cara literal seperti ini mampu kita kembangkan sebagai titik awal untuk lebih mengenal siapa Tan, dan pikiran-pikirannya bagi negeri ini dan generasi muda,” kata Yeyen Kiram yang juga aktif dalam kegiatan terkait Tan Malaka. (SSC/NA)
