________________________________________ teks foto : Bupati Agam saat menerima penghargaan dari Menkumham
Agam,sumbarsatu.com--Penghargaan Kabupaten Peduli HAM, yang diterima Bupati Agam, H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah, Minggu (10/12/2017) dari Kementerian Hukum dan HAM RI, tidak terlepas dari partisipasi masyarakat Agam, dan peran serta berbagai kalangan di daerah itu.
Penyataan itu disampaikan Bupati Agam, usai menerima penghargaan dimaksud dari Presiden RI, diwakili Menkumham, di Hotel The Sunan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada puncak Peringatan Hak Asasi Manusia Sedunia ke-69 tahun 2017.
Presiden Joko Widodo dalam sambutan tertulisnya, meminta agar pemerintah daerah perlu terus berperan aktif, dan turut serta mengemban kewajiban menghormati, melindungi, dan mematuhi HAM.
Pemerintah daerah secara vertikal lebih dekat dengan rakyat, maka tugas keseharian pemerintah daerah dapat berdampak langsung bagi kondisi HAM, yakni dapat menguatkan atau melemahkan pemenuhan HAM tersebut.
"Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tinggal dua tahun lagi, dan fokus sasaran aksi HAM berikutnya adalah menitik beratkan dalam pemenuhan hak anak, hak perempuan, hak penyandang disabilitas, hak lanjut usia, hak masyarakat adat dan mengedepankan dan menjaga toleransi antar kelompok beragama," tulis Presiden.
Sebagaimana diingatkan Presiden, bupati juga meminta agar seluruh aparatur di Kabupaten Agam lebih giat lagi bekerja, mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, agar apresiasi pemerintah pusat itu jadi lebih bermakna.
"Penghargaan ini bukanlah tujuan, tapi kita terima sebagai penyemangat untuk masa depan yang lebih baik lagi, karena kita ingin masalah HAM ini terus menjadi perhatian bersama," ujar Bupati.
Ia menjelaskan, yang menjadi ciri khas bagi kebijakan di Kabupaten Agam adalah, setiap regulasi dan aplikasi di lapangan selalu memperhatikan nilai kemanusiaan. Sehingga, dalam pelaksanaan di lapangan tidak bersinggungan dan bertentangan dengan masyarakat.
"Seperti baru-baru ini kita sudah meluncurkan aplikasi e-Planning. E-Planning, yang bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan, dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan begitu akan tersalurkan hak masyarakat untuk melihat informasi perencanaan pembangunan daerah," ujarnya menjelaskan. (MSM)
