Kantor DPPKA Kabupaten Padang Pariaman
Parit Malintang, sumbarsatu.com -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman saat ini membangun dua unit lagi sarana perkantoran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kawasan Ibukota Kabupaten (IKK), Nagari Parit Malintang. Kedua kantor tersebut untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM).
Hal itu disampaikan oleh Bupati Ali Mukhni di ruang kerjanya, Rabu (21/10). Menurutnya, pembangunan dua unit kantor ini sebagai komitmen pemerintah daerah bersama DPRD untuk melengkapi infrastruktur layanan publik di kawasan IKK.
"Kedua bangunan tersebut telah mulai dikerjakan dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2015, sehingga bisa ditempati oleh aparatur pada tahun 2016 nantinya," ujar bupati yang didampingi Kabag Humas Hendra Aswara.
Mengingat kondisi tanah yang labil, lanjutnya, pembangunan dua kantor tersebut memiliki konstruksi beton yang kuat dan rapat untuk menghindari masuknya air ke dalam bangunan yang bisa berakibat fatal terhadap pondasi bangunan tersebut.
“Kunci membangun di tanah yang labil ini adalah jangan sampai ada celah air masuk dalam konstruksi bangunan.” Ketua alumni STM Pariaman itu.
Sementara Sekdakab Jonpriadi mengatakan, senin lalu telah diresmikan sarana perkantoran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Padang Pariaman dan pemotongan pita oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Hj Rena Sofia. Acara tersebut juga dihadiri Kepala SKPD, Camat dan Wali Nagari se-Padang Pariaman.
“Kantor DPPKA yang megah itu senilai Rp8 miliar yang terdiri dari dua lantai dan menjadi acuan pembangunan kantor SKPD lainnya” ujar Mantan Kepala Bappeda itu.
Hingga akhir 2015 ini, tambah Jonpriadi, tinggal sekitar tujuh SKPD lagi yang masih berkantor di Kota Pariaman, termasuk DPRD beserta sekretariatnya. Ketujuh unit kerja itu adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPTT), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Diskoperindag ESDM), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBD) serta Kantor Arsip dan Perpustakaan. (ZAK)
