Sekda Jonpriadi (kanan) menerima cenderamata keris dari Kepala BKD Surakarta Hadi Prihatno
Surakarta, sumbarsatu.com--Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Padang Pariaman Jonpriadi SE MM mengaku tertarik pada inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, khususnya di bidang perizinan dalam memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi. Kemudahan itu berupa kepastian waktu pengurusan administrasi perizinan yang telah menjadi isu strategis dalam percepatan pembangunan perekonomian di daerah itu.
Pengakuan itu disampaikan Kabag Humas Setdakab Padang Pariaman Hendra Aswara STTP MM kepada wartawan sumbarsatu.com, Rabu (14/10/2015) malam.
Menurut Hendra, ia bersama Sekdakab Jonpriadi berada di Kota Surakarta, mendampingi peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV dalam rangka 'Bencmarking to Best Practice'. Peserta Diklatpim sebanyak 30 orang, berasal dari pejabat eselon IV di Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
“Kita sangat tertarik dengan berbagai regulasi dan inovasi Kota Surakarta yang pernah dipimpin Joko Widodo (kini Presiden RI - red) ini dalam memberikan kepastian dan kemudahan perizinan bagi investor untuk peningkatkan ekonomi masyarakat” kata Sekdakab Jonpriadi.
Pada kesempatan itu Sekda Jonpriadi juga menyampaikan, saat ini Padang Pariaman banyak dilirik oleh investor. Apalagi banyak mega proyek nasional bernilai trilyunan rupiah terletak di daerah yang dijuluki Kabupaten Kakao ini.
“Padang Pariaman sebagai daerah penyangga Ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki prospek yang menjanjikan untuk berinvestasi karena didukung oleh keberadaan Bandara Internasional Minangkabau. Sebagai bukti, Insya Allah jika tak ada halangan, minggu depan diletakkan pertama hotel berbintang di Kawasan bandara,” papar Mantan Kepala Bappeda itu.
Ditambahkannya, Padang Pariaman merupakan daerah terparah pasca gempa 2009 yang lalu. Sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal, infrastruktur pendidikan maupun kesehatan rusak parah dan berbagai fasilitas umum tidak bisa digunakan lagi. Bahkan pertumbuhan ekonomi hanya 3,5% adalah yang terendah di Sumbar.
Namun berkat kerja keras kepemimpinan Bupati Ali Mukhni dan Wakil Bupati Damsuar serta dukungan masyarakat ranah dan rantau, Padang Pariaman bangkit menjadi yang tertinggi tingkat pertumbuhan ekonominya, bahkan kini sudah merupakan kabupaten yang disegani di Sumatera Barat.
“Enam tahun pasca gempa 2009 berlalu, Alhamdulillah... infrastruktur kembali dibangun, baik itu rumah masyarakat, puskesmas, sekolah, jalan dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi naik signifikan dari 3,5% pada Tahun 2009 menjadi 7,12% tahun 2014 adalah yang tertinggi di Sumbar,” ujar Mantan Asisten Administrasi Keuangan itu.
Inovasi pelayanan bidang kependudukan dan catatan sipil, lanjut Jonpriadi, saat ini telah dibuat nota kesepahaman dengan PT Pos Indonesia.untuk mengantar dokumen kependudukan ke rumah masyarakat. Inovasi ini bertujuan untuk menghemat biaya, memberantas praktek percaloan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Jadi masyarakat datang mendaftar, lengkapi persyaratan dan kemudian tunggu dokumen kependudukan di rumah karena akan diantar oleh petugas kantor pos” kata Sekdakab Jonpriadi.
Sementara itu, Pejabat Walikota Surakarta yang diwakili Kepala BKD Hadi Prihatno mengungkapkan berbagai inovasi yang dilakukan bidang perizinan dengan pelayanan satu atap. Begitu juga dengan peningkatan pelayanan di bidang pendidikan maupun kesehatan, merupakan komitmen pimpinan dan aparatur untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Banyaknya pembangunan yang dibiayai oleh investasi akan mendatangkan keuntungan daerah seperti membuka lapangan kerja, berkurangnya pengangguran dan menambah pendapatan daerah.
“Kota Surakarta memiliki pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp340 miliar. Nilai tersebut terus bertambah setiap tahun,” kata Hadi.
Ia mengaku, dalam pengurusan administrasi perizinan telah memberikan kemudahan bagi investor yang didukung regulasi yang transparan dan kepastian waktu.
“Bagi masyarakat maupun investor merupakan sesuatu yang penting adalah kepastian waktu dalam pengurusan segala macam administrasi perizinan,” ujar Hadi Prahitno menandaskan.
Pada bidang kesehatan dan pendidikan, Pemko Surakarta telah berinovasi dalam memberikan pelayanan dengan memberikan kartu bantuan pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat miskin.
“Kita sudah optimalkan pelayanan dengan menerbitkan kartu bantuan pendidikan dan kesehatan yang dicanangkan Bapak Jokowi ketika memimpin Surakarta dan saya rasa program inilah yang menginspirasi terbitnya Kartu Indonesia Sejahtera (KIS),” cetus dia.
Hadi menambahkan, Surakarta juga telah berhasil merevitalisasi pasar, penataan ruang dan penataan pedagang kaki lima (PKL). Seluruh kegiatan tersebut berjalan lancar dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Atas keberhasilan tersebut Pemerintah Surakarta banyak menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat.
“Kita puya motto kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas serta kerja tuntas dan berkualitas” kata Hadi Prihatno.
Benchmarking ke Kabupaten Sragen
Setelah mengunjungi Kota Surakarta, rombongan Diklatpim IV berkunjung ke Kabupaten Sragen dan diterima oleh Asisten Administrasi Keuangan Wahyu Hidayat di Aula Sukowati.
Wahyu menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen memiliki inovasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dikenal dengan Semedi, artinya Sehari Mesti Jadi. Di mana ketika ada warga melahirkan atau melaporkan kematian maka hari itu juga dikeluarkan akta kelahiran atau akta kematiannya.
Menurutnya, Pemkab Sragen juga telah membentuk Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK). Inisiatif ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat miskin.
“Sesuai arahan Pak Bupati, orang miskin harus dimuliakan. Jadi kita komit mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Mantan Kepala BKD itu.
Untuk mendukung keberadaan UPTPK tersebut juga dibentuk Mitra Kesejahteraan Masyarakat (MATRA) yang melibatkan seluruh aparatur, Badan Amil Zakat, CSR dan sumber lainnya.
“Program UPTPK ini juga diapresiasi dari PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa? - red) dan ke depan kita harap berjalan lebih baik lagi” kata pria yang telah lima kali menjabat pada eselon dua tersebut.
Sementara Sekda Jonpriadi mengatakan, program dan kegiatan pro rakyat yang ada di Kabupaten Sragen dapat diadopsi untuk perbaikan pelayanan untuk mencapai kepuasan masyarakat.
“Kabupaten Sragen dan Kabupaten Padang Pariaman memiliki kesamaan visi dalam pelayanan, yaitu tiada hari tanpa inovasi. Inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi di segala bidang,” kata Jonpriadi. (ZAK)
