Debat publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar berhawa panas
Padang, sumbarsatu.com—Proses dan tahapan pemilihan kepala daerah memasuki fase debat. Beberapa pasangan calon yang ikut dalam pilakda serentak di Sumatera Barat sudah memulainya sejak beberapa hari yang lalu. Untuk debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan dilangsungkan tiga putaran.
Dana PT Rajawali sejumlah Rp65 miliar yang mengendap dipertanyakan. Kedua pasang calon mencari sisi lemah visi-misi.
Senin sore (16/12/2015) debat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat putaran pertama digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar di Hotel Bumiminang. Jalannya debat, kedua pasang, terkesan emosional. Pendukung kedua calon tampak panas.Kendati begitu, secara umum, debat yang moderatori Nofrion dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (FIS UNP), berjalan lancar dan aman.
Kedua pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar untuk nomor urut 1 Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-Fauzi), sedangkan nomor urut 2 Irwan Prayitno dan Nasrul Abit (IP-NA).
Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan, agenda debat paslon Cagub dan Cawagub tiga putaran. Putaran pertama bertema sosial, adat, budaya dan agama. Debat Putaran II rencananya akan dilaksanakan 23 November 2015 nanti.
Persoalan dana hibah PT Rajawali jumlahnya 5 juta USD yang diterima Sumbar, tapi tidak termanfaatkan secara maksimal, menjadi pertanyaan pembuka yang disampaikan pasangan MK-Fauzi kepada IP-NA.
“Dana PT Rajawali bisa digunakan untuk kemajuan pendidikan Sumbar, termasuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun. Dana yang sudah tertahan di kas daerah selama dua periode gubernur ini, masih belum bisa digunakan. Semasa saya menjabat sebagai Wakil Gubernur, saya tidak pernah dilibatkan dalam penyelesaian masalah dana Rajawali,” kata MK.
Menurutnya Irwan Prayitno tidak banyak berbuat untuk penyelesaikan dana yang kini jumlahnya mencapai Rp65 miliar tersebut.
Sementara itu, Fauzi melontarkan pertanyaan mengapa dulu ada dana bantuan Rp1 miliar untuk masing-masing perguruan tinggi di Sumbar, sementara di masa Gubernur Irwan Prayitno, dana itu tidak lagi dialokasikan?
Atas pertanyaan itu, IP mengatakan pihaknya sangat setuju dan berkeinginan dana hibah PT Rajawali itu digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan telah dibentuk yayasan untuk mengelola dana tersebut oleh gubernur sebelumnya.
“Namun setelah dikonsultasikan dengan BPK, menurut BPK dana itu tidak bisa dikelola oleh yayasan. Selanjutnya direncanakan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), namun prosesnya belum selesai di DPRD. Mekanismenya tidak mudah. Sedang kami ingin dana ini disalurkan untuk dunia pendidikan,” kata IP menangkis pertanyaan MK yang pernah menjadi wakilnya.
Terkait dengan bantuan dana untuk perguruan tinggi Rp1 miliar itu, IP pun mengklarifikasinya. Menurutnya, hal tidak sesuai dengan aturan penganggaran. “Sesuai aturan, perguruan tinggi tidak termasuk dalam penganggaran pemerintah provinsi,” kata IP mejawab tanya Fauzi.
Begitu kesempatan bertanya diberikan kepada paslon nomor urut 2, IP pun langsung mengkritisi visi dan misi MK-FB. Menurut IP, poin agama dan adat adalah yang sangat penting, tetapi tidak dimasukan oleh MK-FB ke dalam visi dan misi. NA juga menambahkan, menurutnya jika tidak tergambar hal-hal penting seperti poin agama dan adat dalam visi dan misi, lalu apa yang akan dikerjakan oleh gubernur ke depan? Apalagi visi dan misi itu sangat penting untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). IP juga sempat menanyakan bagaimana konsep dan pelaksanaan tungku tigo sajarangan dan tali tigo sapilin. Mendengar kritikan pedas itu, pendukung IP-NA langsung bertepuk riuh.
Menanggapi pertanyaan dan kritikan itu, MK meminta agar IP-NA memperhatikan visi dan misi serta program kerja yang telah disusunnya secara bersama-sama dengan FB. “Barangkali karena Bapak tidak paham saja. Semuanya lengkap. Soal agama dan adat itu adalah hal penting yang tidak mungkin lepas dari kami,” katanya. Sedangkan FB berupaya menjelaskan tentang konsep tungku tigo sajarangan dan tali tigo sapilin.
Soal BAM yang Hilang
Dalam debat ini moderator juga menyinggung tentang mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) yang dihilangkan sejak kurikulum 2013 diberlakukan. Moderator Nofrion meminta tanggapan dari pasangan calon, apa langkah yang akan dilakukan untuk mempertahankan eksitensi adat Minangkabau kepada generasi muda.
Menurut MK, kurangnya perhatian pemerintah terhadap alim ulama, niniak mamak, dan komponen tali tigo sapilin dan tungku tigo sajarangan, dan para intelektual. Kalau semua komponen ini dapat duduk bersama untuk memecahkan permasalahan ini secara bersama-ama, jadi tidak boleh ditangani oleh pihak-pihak tertentu harus ditangani secara bersama-sama.
FB mengklaim, selama 10 tahun menjadi walikota Padang ada 30.000 anak-anak di Kota Padang yang hafal Alquran satu juz yakni juzama. Untuk itu, ia berencana akan menghidupkan kembali bagaimana adat budaya di Minangkabau sehingga kriminal, kejahatan seksual, dan kenakalan remaja akan dapat diredam.
Sementara itu, IP mengatakan, langkah utama yang akan dilakukannya adalah membentuk pendidikan karakter yang akan bisa menjawab semua permasalahan yang terjadi di Sumbar. Pendidikan karakter yang dimaksud adalah pendidikan karakter yang tidak hanya dari bersifat keilmuan namun juga langsung diamalkan pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk pembiasaan kepada pelajar khususnya melalui pendidikan formal maupun informal, dan di masyarakat dalam bentuk non formal.
“Ketiga lembaga tersebut harus bersama-sama menjalankan program pendidikan karakter baik pendidikan formal, informal, maupun non formal,” ujarnya.
MK mengatakan, untuk meningkatkan kualitas SDM, program yang pertama adalah menyesuaikan anggaran pendidikan Sumbar dengan amanat undang-undang sebesar 20 persen.
“Bagaimana pendidikan di Sumbar akan maju jika dana kurang dari Rp80 miliar setahun, seharusnya kalau APBD Rp4,1 triliun, berarti anggaran pendidikan di APBD Sumbar jumlahnya Rp 800 milliar. Selama ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah maka pendidikan Sumbar tidak akan maju,” ujarnya. Pernyataan ini diamini Fauzi.
Debat ini dihadiri Kapolres Padang Kombes Wisnu, Ketua LKAAM Drs H Sayuti MPd, Bundo Kanduang Raudha Thaib, Komisioner KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota, pimpinan perguruan tinggi, mantan Ketua MUI Sumbar Buya KH Masoed Abidin, para ketua partai, mahasiswa, LSM, tim pemenangan, pendukung kedua paslon dan lainnya.
Evaluasi
Sementara itu, setelah usai debat publik putaran 1, KPU Sumbar akan mengevaluasi sejumlah hal yang dirasa belum maksimal.
“Ada sejumlah hal yang menjadi catatan kita dan akan kita evaluasi pada pelaksanaan debat kandidat yang kedua nanti,” kata Ketua KPU Sumbar Amnasmen.
Menurutnya, hal yang menjadi catatan tersebut di antaranya ketertiban pendukungan yang belum maksimal, faktor layar infocus yang tidak jelas dan sosok moderator yang harus lebih bisa menguasai debat dan pendukung calon.
“Sebenarnya kita sudah membuat tata tertib terkait pelaksanaan debat kandidat ini. Salah satunya, pendukung calon kepala daerah tidak dibenarkan meneriakkan yel-yel dukungan saat debat berlangsung. Ini sudah disampaikan kepada pendukung calon baik nomor urut satu atau nomor urut dua. Namun sepertinya belum efektif, karena yel-yel itu tetap berkumandang,” katanya.
Panitia menurutnya juga sudah menempelkan pamflet berisi imbauan untuk tidak meneriakkan yel-yel tersebut di dekat pendukung dua pasang calon, tetapi belum mendapatkan respon positif.
“Kita lihat nanti, apa yang bisa kita lakukan untuk hal ini,” katanya.
Sementara layar infocus yang digunakan menurutnya juga kurang maksimal sehingga undangan yang duduk di barisan belakang juga tidak dapat melihat jalannya debat secara maksimal.
Terkait moderator menurutnya, sudah cukup baik. Namun ke depan, diharapkan bisa lebih menguasai panggung sekaligus pendukung dua pasang calon.
Kurang tertibnya pendukung dua pasang calon juga menjadi perhatian Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar Elliyanti.
Menurutnya, pendukung harusnya bisa mematuhi tata tertib yang telah dibuat oleh KPU. “Ini untuk kepentingan bersama juga,” katanya. (SSC/berbagai sumber)
