Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres ke-14 Gibran Rakabuming Raka berpelukan usai menyetujui pemberhentian Gibran di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026)Foto KOMPAS.com)
Jakarta, sumbarsatu.com – Seluruh dokumen persyaratan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diminta dibuka kepada publik.
Dokumen tersebut termasuk ijazah pendidikan terakhir tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat yang menjadi salah satu syarat pencalonan wakil presiden.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan keterbukaan dokumen diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui proses pemeriksaan administrasi calon yang akan mengisi jabatan wakil presiden.
Menurut dia, publik perlu memperoleh akses terhadap dokumen persyaratan sehingga persoalan mengenai keabsahan ijazah seperti yang terjadi pada Gibran tidak kembali muncul setelah calon terpilih dan menjabat.
"Iya (perlu dibuka), lebih bagus supaya publik percaya," kata Adi Prayitno, Jumat (13/11/2026).
Adi juga meminta Tim Verifikasi MPR melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap dokumen persyaratan calon. Pemeriksaan, menurut dia, perlu mencakup keabsahan ijazah dan seluruh dokumen administratif lainnya.
Ia menyinggung polemik ijazah Gibran yang kembali dipersoalkan setelah sekitar dua tahun menjabat sebagai wakil presiden. Adi menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan proses verifikasi dokumen pendidikan yang sebelumnya dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ini harus dan wajib. Tentu dokumen persyaratan lainnya mesti terverifikasi juga dengan baik," ujarnya.
Adi menilai pemeriksaan langsung ke lembaga pendidikan yang menerbitkan dokumen diperlukan untuk memastikan keabsahan riwayat pendidikan calon. Ia menyinggung penggunaan surat keterangan dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah tanpa pemeriksaan langsung ke sekolah Gibran di Singapura atau Australia sebagai bagian dari polemik yang kemudian berkembang.
Pembentukan tim verifikasi tersebut telah diputuskan dalam rapat gabungan MPR pada Jumat (13/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan tim verifikasi beranggotakan 36 orang dan akan dipimpin salah seorang pimpinan MPR. Tim ini bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon wakil presiden yang namanya diajukan Presiden.
Selain tim verifikasi, MPR membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang. Tim tersebut dipimpin tiga wakil ketua MPR dan terdiri atas unsur fraksi-fraksi di MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Pemeriksaan dokumen pendidikan mengacu pada Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
Sementara itu, Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 mengatur dokumen persyaratan pendidikan berupa fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang.
Pasal 19 ayat (2) juga memberikan kewenangan kepada KPU untuk melakukan klarifikasi keabsahan dokumen kepada instansi atau pihak terkait apabila diperlukan.
MPR telah menetapkan sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran pada Rabu (2/12/2026). ssc/mn
