-
Dalam laporan berjudul “Indonesia: The air is bad, the economy is bad, the vibes are bad” atau “Udara Buruk, Ekonomi Buruk, Suasana Pun Buruk”, NYT menggambarkan meningkatnya kekecewaan sebagian masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo.
Media tersebut mengaitkan penurunan kepuasan publik dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tekanan biaya hidup, terbatasnya kesempatan kerja, serta kebijakan pemerintah yang menuai kritik.
NYT menulis, dukungan terhadap Prabowo merosot seiring pemerintah dinilai belum berhasil mengendalikan kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah, terutama Kalimantan dan Sumatera. Dampak kebakaran tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membuat masyarakat harus hidup dalam kepungan kabut asap selama berbulan-bulan.
Laporan tersebut mengangkat pengalaman warga Kalimantan Tengah bernama Kurniawan yang mengaku menyesali pilihannya dalam Pemilihan Presiden 2024. Setelah lebih dari empat bulan hidup di tengah kabut asap, ia terpaksa membatasi aktivitas anak-anaknya di luar rumah.
Pengalaman serupa dialami Rama, warga Sumatera, yang mengaku mengalami nyeri dada dan kesulitan bernapas akibat buruknya kualitas udara. Kesaksian warga tersebut menjadi gambaran dampak langsung krisis lingkungan terhadap kehidupan masyarakat.
NYT juga menyoroti keputusan pemerintah yang tidak menetapkan kebakaran hutan tahun ini sebagai bencana nasional. Menurut laporan tersebut, penetapan status bencana nasional dapat mempermudah masuknya bantuan internasional untuk menangani kebakaran.
Kepuasan terhadap Prabowo Turun Tajam
Penurunan kepuasan publik yang disoroti NYT didukung hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Survei bertajuk “Kinerja Dua Tahun Presiden Prabowo” yang dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo hanya 44,5 persen.
Angka tersebut merosot dibandingkan November 2025 yang mencapai 81,2 persen. Penurunannya berlangsung bertahap, yakni menjadi 66,4 persen pada Februari–Maret 2026, kemudian 51,1 persen pada Juli 2026, hingga mencapai 44,5 persen pada Oktober 2026.
Sebaliknya, responden yang menyatakan kurang atau tidak puas meningkat menjadi 53,4 persen. Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menyebut angka kepuasan pada Oktober 2026 merupakan yang terendah sepanjang pemerintahan Prabowo.
Survei tersebut melibatkan 1.213 responden dengan perkiraan margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. SMRC juga menemukan bahwa 50,8 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk atau sangat buruk.
Persoalan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu sumber keluhan masyarakat. Sebanyak 43,1 persen responden menilai kondisi ekonomi memburuk dibandingkan tahun sebelumnya. Penilaian negatif juga muncul terhadap upaya pemerintah dalam mengendalikan korupsi dan mengatasi kemiskinan.
Data ini memperlihatkan bahwa penurunan kepuasan terhadap presiden berkaitan dengan persepsi masyarakat atas kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum, bukan semata-mata persoalan karhutla.
Karhutla Capai 2,88 Juta Hektare
Sorotan NYT terhadap karhutla juga diperkuat laporan Agence France-Presse (AFP) pada 11 November 2026. Mengutip pemantauan citra satelit Nusantara Atlas, AFP melaporkan luas lahan yang terbakar di Indonesia sepanjang Januari hingga Oktober 2026 diperkirakan mencapai 2,88 juta hektare.
Luas tersebut meningkat hampir satu juta hektare dibandingkan pembaruan data pada September. Pendiri Nusantara Atlas, David Gaveau, menyebut angka tersebut masih merupakan estimasi konservatif karena asap menghalangi identifikasi sebagian area terbakar melalui citra satelit.
Angka itu juga melampaui total luas kebakaran sepanjang 2019 berdasarkan basis data Nusantara Atlas. Namun, perbandingan langsung dengan kebakaran 2015 perlu dilakukan secara hati-hati karena teknologi dan citra satelit yang digunakan berbeda.
Sementara itu, pemerintah belum mengumumkan angka resmi terbaru untuk keseluruhan periode tersebut. Kementerian Kehutanan sebelumnya menyampaikan luas lahan terbakar mencapai sekitar 202.000 hektare hingga akhir Juli 2026. Juru bicara Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan pemerintah masih melakukan verifikasi dan belum dapat memastikan jadwal pengumuman pembaruan data.
AFP menyebut fenomena El Niño menjadi salah satu faktor yang memperparah kekeringan dan meningkatkan risiko kebakaran. Selain itu, deforestasi dan pengeringan lahan gambut untuk perkebunan membuat kawasan hutan semakin rentan terbakar.
Kabut asap akibat kebakaran juga menyebar hingga Malaysia dan Singapura. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan ekologis, tetapi juga pencemaran udara yang memengaruhi kesehatan masyarakat di dalam dan luar negeri.
Tekanan Biaya Hidup dan Persoalan Lapangan Kerja
Selain karhutla, NYT menyoroti tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Harga kebutuhan pokok dan terbatasnya kesempatan kerja menjadi persoalan yang memperbesar kekecewaan terhadap pemerintah.
Laporan tersebut mengutip survei lain yang menunjukkan sekitar tiga perempat masyarakat merasa tertekan oleh kebijakan pemerintah, terutama karena harga kebutuhan hidup dan sulitnya memperoleh pekerjaan.
NYT juga menyoroti sejumlah program prioritas Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), yang pelaksanaannya menuai kritik setelah muncul kasus gangguan kesehatan pada penerima manfaat. Media itu turut mengangkat kekhawatiran terhadap besarnya anggaran program dan efektivitas pelaksanaannya.
Meski demikian, indikator ekonomi makro menunjukkan gambaran yang tidak sepenuhnya seragam. Bank Indonesia mencatat inflasi tahunan pada Oktober 2026 sebesar 3,23 persen, turun dari 3,28 persen pada September 2026. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Dengan demikian, tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat perlu dibaca bersama indikator lain, seperti harga pangan, daya beli rumah tangga, kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan. Inflasi yang terkendali secara agregat tidak otomatis berarti seluruh kelompok masyarakat terbebas dari tekanan biaya hidup.
Meragukan Arah Kebijakan dan Stabilitas Politik
NYT juga menyoroti kritik terhadap arah pemerintahan Prabowo, termasuk perluasan peran militer, konsentrasi kendali negara dalam kegiatan ekonomi, serta penanganan terhadap kelompok yang menyampaikan kritik.
Dalam laporan tersebut, kritik-kritik itu diatribusikan kepada pengamat dan kelompok yang menilai pemerintahan Prabowo menunjukkan kecenderungan pemusatan kekuasaan. NYT juga mengangkat kekhawatiran terhadap hubungan antara kepentingan politik dan proyek-proyek besar pemerintah.
Persoalan pasar keuangan turut menjadi bagian dari sorotan. NYT menyebut MSCI telah mengangkat persoalan struktural dalam pasar modal Indonesia dan mempertimbangkan langkah yang dapat memengaruhi status Indonesia di mata investor internasional.
Rangkaian persoalan tersebut memperlihatkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik dan investor. Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan program pembangunan berjalan. Di sisi lain, transparansi, kepastian hukum, pengendalian korupsi, dan perlindungan terhadap kebebasan masyarakat tetap menjadi perhatian.
Laporan NYT pada akhirnya menempatkan karhutla, ekonomi, dan stabilitas politik sebagai persoalan yang saling berkaitan dalam menilai kondisi pemerintahan Prabowo. Penurunan kepuasan publik menjadi salah satu indikator perubahan persepsi masyarakat, sementara persoalan lingkungan dan biaya hidup menunjukkan tantangan konkret yang harus dijawab pemerintah. ssc/mn
