Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto berfoto bersama para ketua umum partai politik anggota KIM seusai pertemuan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (13/10/2023). foto kompascom
Bogor, sumbarsatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu pekan kepada partai-partai politik pendukung pemerintah untuk membahas dan mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Masing-masing partai diminta melakukan pembahasan internal sebelum menyampaikan nama yang dianggap layak kepada Presiden.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan tertutup bersama sejumlah ketua umum dan pimpinan partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) malam.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden memberikan kesempatan kepada setiap partai untuk membicarakan nama calon yang akan diusulkan. Pembahasan tersebut akan menjadi bahan bagi Prabowo sebelum menentukan dua nama yang nantinya disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan, walaupun semua terserah Bapak Presiden," kata Zulkifli seusai pertemuan di Istana Bogor, sebagaimana diberitakan ANTARA, Jumat malam.
Zulkifli menjelaskan, setelah pembahasan di tingkat internal partai selesai, Presiden akan kembali mengundang para ketua umum untuk membicarakan nama-nama yang telah diusulkan.
Pertemuan lanjutan tersebut dijadwalkan setelah Prabowo menyelesaikan agenda kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah, dan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina.
"Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada," ujarnya.
Sejumlah pimpinan partai politik menghadiri pertemuan di Istana Bogor tersebut. Di antaranya Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, serta Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Faisol Riza.
Pertemuan itu membahas mekanisme pengusulan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden kepada MPR. Hingga pertemuan berakhir, belum ada nama yang diumumkan sebagai calon resmi pengganti Gibran.
Ketentuan konstitusi itu menempatkan Presiden sebagai pihak yang mengajukan dua nama, sedangkan pemilihan wakil presiden dilakukan melalui sidang MPR.
Sementara itu, PDI Perjuangan menyatakan menghormati mekanisme konstitusional dalam pengisian jabatan wakil presiden. Partai tersebut meminta pergantian wakil presiden setelah Gibran mengundurkan diri menjadi momentum untuk membicarakan kembali ketaatan terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sabtu (14/11/2026), mengatakan pengisian jabatan wakil presiden telah diatur secara jelas dalam konstitusi. Kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti berada di tangan Presiden Prabowo.
"Pengisian wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto setelah menghadiri puncak Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Hasto mengatakan, PDIP menyerahkan proses penentuan calon wakil presiden kepada Presiden sesuai mandat konstitusi. Ia berharap dua nama yang nantinya diajukan merupakan sosok yang dapat menjawab persoalan masyarakat, termasuk kesulitan memperoleh pekerjaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat," ujarnya.
Mengenai munculnya nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam bursa calon pengganti Gibran, Hasto menyatakan keputusan strategis mengenai sikap politik partai berada di tangan Megawati Soekarnoputri.
Ia juga menyebut ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur asal calon wakil presiden dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.
"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," kata Hasto.
Saat ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo, Hasto kembali menyatakan keputusan tersebut merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP.
"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," tuturnya. ssc/mn
