Jakarta, sumbarsatu.com — Bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai menghangat setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan jadwal pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru pada 2 Desember 2026. Presiden Prabowo Subianto kini diminta mengajukan dua nama calon yang akan dipilih melalui sidang paripurna MPR.
Sejumlah nama mulai diperbincangkan dalam dinamika politik di lingkungan pemerintahan dan partai-partai pendukung Prabowo. Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Meski demikian, sampai Sabtu (14/11/2026), belum ada dua nama yang secara resmi diumumkan Presiden Prabowo untuk diajukan kepada MPR. Penentuan kandidat sepenuhnya berada dalam kewenangan presiden sesuai mekanisme konstitusional.
Presiden Prabowo sebelumnya telah bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam pertemuan tersebut, pembicaraan mengenai pengisian jabatan wakil presiden menjadi salah satu agenda.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan Prabowo memberikan waktu sekitar satu pekan untuk mendiskusikan nama-nama calon wakil presiden bersama partai koalisi. PAN, menurut Zulkifli, tidak mengusulkan kadernya untuk mengisi posisi tersebut. Ia juga membuka kemungkinan calon berasal dari Partai Gerindra.
Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra menyatakan Prabowo akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan dua nama yang akan disampaikan kepada MPR. Yusril sendiri memilih tidak berspekulasi ketika namanya ikut disebut dalam bursa calon pengganti Gibran.
Di lingkungan Partai Demokrat, AHY juga menjadi salah satu nama yang diperbincangkan. Namun, AHY menegaskan partainya tidak mengajukan nama secara khusus dan menyerahkan keputusan kepada Prabowo.
Dinamika tersebut berlangsung bersamaan dengan persiapan MPR mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Dalam rapat gabungan yang digelar tertutup pada Jumat (13/11/2026), MPR menyepakati pelaksanaan sidang paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan rapat gabungan dihadiri sembilan pimpinan MPR serta perwakilan fraksi dari unsur DPR dan kelompok DPD.
Muzani mengatakan rapat memutuskan pimpinan MPR segera mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden. Kedua nama tersebut selanjutnya akan menjalani pemeriksaan dokumen dan persyaratan oleh tim verifikasi MPR.
MPR juga membentuk tim verifikasi yang beranggotakan sekitar lima persen dari seluruh anggota MPR. Selain itu, dibentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang untuk mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, menjelaskan tim verifikasi dan tim ad hoc masing-masing melibatkan 36 orang dari unsur fraksi DPR dan kelompok DPD.
Menurut Hinca, pengajuan dua nama oleh Presiden harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Tim verifikasi kemudian memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan kedua calon sebelum proses pemilihan dilaksanakan.
Mekanisme Konstitusional
Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Dua calon tersebut berasal dari unsur pemerintahan maupun luar pemerintahan sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional dan peraturan perundang-undangan. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, sedangkan keputusan memilih satu di antaranya berada di tangan MPR.
Berdasarkan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, tahapan pengisian jabatan wakil presiden mencakup penyampaian usulan calon, verifikasi persyaratan, pemilihan dalam sidang paripurna, penetapan melalui ketetapan MPR, hingga pelantikan.
MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan untuk menyelesaikan proses pengisian posisi wakil presiden. Dengan jadwal yang telah ditetapkan, MPR menargetkan jabatan tersebut sudah terisi pada awal Desember 2026.
Wakil presiden terpilih nantinya akan mendampingi Prabowo Subianto hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.
Dengan semakin dekatnya jadwal sidang paripurna, perhatian politik kini tertuju pada keputusan Prabowo dalam menentukan dua kandidat. Nama-nama yang beredar masih sebatas pembicaraan politik. Keputusan resmi baru akan terlihat setelah Presiden menyampaikan usulan kepada MPR. ssc/mn
