-
Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi September 2026 yang tercatat 1,24 persen terhadap PDB, meskipun masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,02 persen terhadap PDB.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, hingga akhir Oktober 2026, keseimbangan primer APBN masih mencatat surplus Rp114,8 triliun. Capaian ini berbalik positif dibandingkan Oktober 2025 yang mengalami defisit keseimbangan primer Rp45 triliun.
Dari sisi belanja, realisasi pengeluaran negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari target APBN 2026. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp653,6 triliun.
Berdasarkan jenis pengeluaran, realisasi belanja barang pemerintah mencapai Rp543,3 triliun. Di dalamnya termasuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga Oktober 2026 telah mencapai Rp169,6 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara tercatat Rp2.618 triliun atau tumbuh 23,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Realisasi tersebut telah mencapai 83 persen dari target pendapatan negara dalam APBN 2026.
Penerimaan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target. Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target.
PNBP tercatat Rp551,2 triliun atau mencapai 120,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026.
Subsidi dan Kompensasi Energi Naik 32 Persen
Di tengah realisasi belanja negara tersebut, pemerintah juga mencatat peningkatan penyaluran subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi. Hingga Oktober 2026, realisasinya mencapai Rp415,8 triliun atau meningkat 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp315 triliun.
Suahasil menjelaskan, realisasi tersebut terdiri atas belanja subsidi Rp261,4 triliun, meningkat dari Rp194,9 triliun pada Oktober 2025. Sementara itu, pembayaran kompensasi mencapai Rp154,4 triliun, naik dari Rp120 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut terlihat pada sejumlah komoditas dan layanan yang memperoleh subsidi pemerintah.
Untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), volume penyaluran hingga Oktober 2026 mencapai 15,24 juta kiloliter (kl), meningkat 9,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 13,91 juta kl.
Penyaluran LPG tabung 3 kilogram mencapai 6,49 juta metrik ton atau naik 2,3 persen dari sebelumnya 6,35 juta metrik ton. Sementara itu, subsidi listrik telah diberikan kepada 43,5 juta pelanggan, meningkat 2,3 persen dibandingkan Oktober 2025 yang tercatat 42,5 juta pelanggan.
Pada kelompok subsidi nonenergi, pemerintah telah menyalurkan subsidi pupuk sebanyak 7,1 juta ton. Jumlah tersebut meningkat 9,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,5 juta ton.
Selain itu, subsidi bunga kredit melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjangkau 4,2 juta debitur. Jumlah penerima tersebut meningkat 7,7 persen dibandingkan Oktober 2025 yang mencapai 3,9 juta debitur.
Pemerintah menyatakan peningkatan penyaluran subsidi dan kompensasi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta mempertahankan keterjangkauan harga energi dan kebutuhan produksi.
Dengan realisasi pendapatan Rp2.618 triliun dan belanja negara Rp2.997,2 triliun, APBN hingga Oktober 2026 mencatat defisit Rp379,3 triliun. Pemerintah masih memiliki sisa waktu dua bulan untuk mengejar target pendapatan dan mengendalikan realisasi belanja hingga akhir tahun anggaran. ssc/mn
