Jakarta, sumbarsatu.com — Hak keuangan dan fasilitas negara yang berpotensi dinikmati Gibran Rakabuming Raka setelah meninggalkan jabatan Wakil Presiden menuai penolakan keras dari publik.
Gibran dinilai tidak layak menerima pensiun seumur hidup Rp22,14 juta per bulan karena pengunduran dirinya dibayangi polemik persyaratan pencalonan, menyusul dokumen penyetaraan pendidikannya yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung (MA).
Pengamat kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, turut mempertanyakan kewajaran ketentuan pensiun wakil presiden yang tidak memperhitungkan lamanya masa jabatan maupun kontroversi di balik pemberhentiannya.
Menurut Achmad, ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 perlu dievaluasi karena menghasilkan hak pensiun yang sama bagi pejabat dengan masa pengabdian berbeda dan latar belakang kontroversial.
"Persoalan mendasarnya adalah sistem pensiun tidak membedakan pengabdian dua tahun dengan lima tahun, terlebih jika muncul cacat keabsahan dalam proses pencalonannya," kata Achmad dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai perlindungan keuangan bagi mantan pejabat negara memang diperlukan. Namun, pemberian hak pensiun juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemampuan keuangan negara di tengah kesulitan masyarakat.
Melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan yang diajukan H.M. Subhan dan menyatakan tidak sah Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
Dokumen tersebut sebelumnya digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat ketika Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dalam amar putusannya, MA juga memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut surat keterangan tersebut.
Putusan ini membuat persoalan administrasi pencalonan kini bersinggungan langsung dengan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan hak keuangan dan fasilitas negara yang akan diterimanya setelah meninggalkan jabatan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Dengan ketentuan tersebut, Gibran berpotensi menerima pensiun pokok Rp20.160.000 per bulan. Bahkan, berdasarkan penjelasan PT Taspen (Persero), jika ditambahkan tunjangan untuk istri dan anak, total penerimaan pensiunnya diperkirakan mencapai sekitar Rp22,14 juta setiap bulan, belum termasuk fasilitas rumah kediaman, kendaraan dinas, serta biaya perawatan kesehatan dari APBN.
Service and Membership Division Head PT Taspen, Tatan Hidayat, menjelaskan ketentuan pensiun wakil presiden mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 1978. Besaran pensiun pokok ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat.
Tatan menyampaikan penjelasan tersebut dalam kegiatan Rapat Strategi Komunikasi Taspen 2026 di Bandung, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, lama masa jabatan tidak memengaruhi besaran pensiun yang diterima mantan wakil presiden. Artinya, ketentuan yang berlaku tidak membedakan pejabat yang menyelesaikan masa jabatan lima tahun dengan pejabat yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.
"Pemberian pensiun ini masih perlu menunggu penetapan pensiun terlebih dahulu," kata Tatan, seraya menyebutkan bahwa penetapan tersebut berbentuk Keputusan Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. ssc/mn
