Gambar ilustrasi dibaut akal imitasi
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota mengungkapkan pengunduran diri 159 manajer tersebut saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026.
Joao memastikan pengunduran diri itu tidak menyebabkan kerugian negara, meskipun para manajer telah mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) yang menggunakan anggaran pemerintah.
Menurut Joao, para peserta tetap merupakan anak bangsa yang telah mendapatkan pembekalan. Ia menilai pengunduran diri tersebut tidak serta-merta membuat proses pembinaan yang sudah dijalani menjadi sia-sia.
“Tidak ada yang rugi,” demikian inti penjelasan Joao mengenai persoalan tersebut, sebagaimana diberitakan detikNews pada 14 Oktober 2026.
Meski demikian, pengunduran diri puluhan hingga ratusan manajer tetap menjadi persoalan yang perlu diperhatikan ketika pemerintah mengejar target operasional ribuan koperasi secara bersamaan. Ketersediaan pengelola menjadi salah satu unsur penting agar koperasi tidak hanya memiliki bangunan dan fasilitas, tetapi juga mampu menjalankan kegiatan usaha.
Joao menyebut sebanyak 8.000 Kopdes Merah Putih ditargetkan mulai beroperasi pada pekan ini. Pemerintah sedang memastikan kesiapan sarana dan kebutuhan operasionalnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan penempatan manajer telah dibahas, meskipun rincian lokasi dan kesiapan masing-masing koperasi belum seluruhnya dijelaskan kepada publik.
TNI Dilibatkan untuk Mempercepat Pembangunan
Di sisi pembangunan fisik, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mempercepat pembangunan Kopdes Merah Putih di berbagai wilayah.
Menurut Zulkifli, pembangunan 80.000 koperasi dengan bangunan dan fasilitas yang relatif besar tidak mudah dilakukan jika seluruh pekerjaan harus melalui proses tender satu per satu. Mekanisme tersebut dinilai membutuhkan waktu panjang, sedangkan pemerintah ingin mempercepat penyediaan infrastruktur ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Pemerintah menugaskan Agrinas Pangan Nusantara untuk bekerja sama dengan TNI dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Kebijakan itu dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan di berbagai daerah.
Zulkifli sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan puluhan ribu koperasi bukan sekadar mendirikan bangunan, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan memperkuat kegiatan usaha masyarakat.
Namun, percepatan pembangunan perlu disertai transparansi anggaran, pengawasan mutu, dan pertanggungjawaban pengadaan. Besarnya jumlah proyek yang tersebar di seluruh Indonesia membuat keterbukaan mengenai biaya pembangunan, progres fisik, serta kesiapan operasional menjadi penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Gaji ASN Melalui Koperasi Masih Menunggu Kemenkeu
Persoalan lain muncul dari rencana penyaluran gaji ASN melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pengajuan mengenai rencana tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
Pernyataan itu disampaikan Ferry setelah menghadiri rapat koordinasi terbatas mengenai Kopdes Merah Putih di Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurut Ferry, pengajuan sudah dilakukan. Namun, pemerintah belum memberikan kepastian mengenai waktu realisasi, besaran anggaran yang diperlukan, maupun mekanisme teknis penyaluran gaji melalui koperasi.
Selama ini, pembayaran gaji ASN dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PT Pos Indonesia, dan bank pembangunan daerah. Apabila rencana baru tersebut dilaksanakan, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana koperasi akan terlibat dalam sistem pembayaran yang selama ini telah berjalan.
Belum ada kepastian bahwa seluruh pembayaran gaji ASN akan langsung dialihkan dari bank-bank yang selama ini digunakan. Karena itu, rencana tersebut masih perlu dibedakan dari kebijakan yang telah ditetapkan dan siap diterapkan.
Kesiapan Usaha Menjadi Penentu
Rencana penyaluran gaji ASN melalui koperasi berpotensi membuka sumber aktivitas ekonomi baru bagi Kopdes Merah Putih. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kejelasan aturan, sistem pembayaran, keamanan transaksi, serta pembagian tanggung jawab antara koperasi dan lembaga keuangan.
Pemerintah juga perlu memastikan koperasi memiliki pengelola yang memadai dan sistem administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengunduran diri 159 manajer menjadi salah satu persoalan yang perlu dievaluasi, terutama jika terdapat kendala penempatan, kepastian kerja, atau kesiapan operasional.
Dengan target pembangunan mencapai 80.000 unit secara nasional, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang selesai. Koperasi juga harus mampu menjalankan kegiatan usaha, menyediakan barang dan layanan yang dibutuhkan masyarakat, serta dikelola secara profesional.
Hingga 14 Oktober 2026, pemerintah menargetkan 8.000 koperasi mulai beroperasi, sementara rencana penyaluran gaji ASN melalui koperasi masih dalam proses pengajuan kepada Kementerian Keuangan. Kedua agenda tersebut kini menempatkan kesiapan pengelola, kepastian mekanisme, dan akuntabilitas sebagai hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut kepada publik. ssc/*
