Wacana pemberian ponsel gratis itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.
Wacana pemberian ponsel gratis itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.
Hashim menjelaskan, pemerintah berencana menyediakan ponsel yang dilengkapi rekening digital bagi masyarakat. Melalui sistem tersebut, bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya nantinya dapat dikirimkan langsung kepada penerima tanpa harus disalurkan dalam bentuk uang tunai.
Namun, rencana tersebut belum menjadi program yang siap dijalankan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan, pemerintah baru menyiapkan program pembukaan rekening bank, sedangkan mekanisme dan anggaran pengadaan ponsel masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
“Bagaimana instrumennya, mekanismenya, alatnya, nanti akan kita bicarakan lagi,” kata Dradjad di Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026, sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional.
Ia memastikan anggaran pembukaan rekening telah disiapkan. Sebaliknya, anggaran untuk pengadaan ponsel belum dibahas secara tuntas sehingga pemerintah belum dapat memastikan besaran dana, mekanisme pengadaan, maupun jadwal pembagiannya.
25,1 Juta Warga Menjadi Sasaran Awal
Program pembukaan rekening massal diprioritaskan bagi penduduk berusia 17 tahun ke atas yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4. Kelompok tersebut merupakan lapisan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah berdasarkan pengelompokan data sosial ekonomi.
Dradjad menyebut jumlah sasaran awal program itu diperkirakan mencapai 25,1 juta penduduk. Pemerintah menargetkan rekening tersebut dapat membantu masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan formal.
Dua bank milik negara, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI, disebut mendapat peran dalam pelaksanaan pembukaan rekening massal tersebut.
Rencana pemberian saldo awal Rp50.000 dimaksudkan untuk mendorong masyarakat mulai menggunakan rekening yang disediakan. Meski nominalnya relatif kecil, fasilitas itu diharapkan menjadi pintu masuk bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum terhubung dengan layanan keuangan formal.
Akan tetapi, pemerintah masih perlu menjelaskan persyaratan penerima secara terperinci, termasuk mekanisme verifikasi identitas, pembukaan rekening, serta ketentuan bagi masyarakat yang sebenarnya telah mempunyai rekening bank.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembukaan rekening tersebut tidak berhenti pada pendataan administratif, tetapi benar-benar memberikan akses terhadap layanan keuangan yang dapat digunakan masyarakat.
Anggaran Ponsel Belum Dipastikan
Persoalan anggaran menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas dalam rencana pembagian ponsel gratis. Pemerintah belum mengumumkan berapa unit perangkat yang akan disediakan, spesifikasi ponsel, harga per unit, serta sumber pembiayaan yang akan digunakan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebutuhan anggaran sekitar Rp3,8 triliun untuk rencana pembukaan rekening massal dengan saldo awal Rp50.000 bagi masyarakat yang belum memiliki rekening.
Angka tersebut perlu dibedakan dari anggaran pengadaan ponsel. Hingga 14 Oktober 2026, belum ada keterangan resmi yang memastikan kebutuhan dana untuk perangkat tersebut. Karena itu, angka Rp3,8 triliun tidak dapat langsung dianggap sebagai anggaran pembelian ponsel.
Perbedaan angka anggaran juga penting diperhatikan ketika pemerintah menyampaikan jumlah penerima program. Dengan sasaran awal 25,1 juta orang, pemberian saldo Rp50.000 kepada seluruh penerima secara matematis membutuhkan Rp1,255 triliun. Perhitungan itu hanya menggambarkan total saldo awal, bukan keseluruhan biaya administrasi, operasional perbankan, atau komponen program lainnya.
Bansos Digital dan Tantangan Pelaksanaan
Menurut penjelasan Hashim, penggunaan rekening digital yang terhubung dengan ponsel merupakan bagian dari rencana perubahan sistem penyaluran bantuan sosial. Pemerintah ingin mengirimkan bantuan secara langsung kepada penerima sehingga proses distribusi dapat dilakukan lebih efisien.
Skema digital juga berpotensi mempercepat penyaluran bantuan dan memudahkan pencatatan transaksi. Namun, keberhasilannya bergantung pada ketepatan data penerima, keamanan rekening, perlindungan data pribadi, ketersediaan jaringan telekomunikasi, serta kemampuan masyarakat menggunakan perangkat digital.
Pemerintah juga harus mengantisipasi risiko penipuan, penyalahgunaan identitas, dan pengambilalihan rekening. Masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses internet terbatas atau memiliki keterbatasan literasi digital membutuhkan pendampingan agar tidak justru mengalami kesulitan ketika bantuan disalurkan melalui sistem elektronik.
Hingga saat ini, kepastian mengenai pembagian ponsel gratis masih menunggu pembahasan antarkementerian, termasuk soal anggaran dan mekanisme pelaksanaannya. Sementara itu, program rekening bank dengan saldo awal Rp50.000 merupakan bagian yang telah dipersiapkan pemerintah.ssc/mn
