Namun, Center for Market Education (CME) menilai, narasi yang terus berulang tersebut tidak sepenuhnya ditopang oleh angka-angka ekonomi. Di balik kerasnya tuntutan agar pekerja asing dipulangkan, terdapat pertarungan ideologi yang kerap dibungkus sebagai persoalan ekonomi.
Perdebatan mengenai pekerja asing merupakan salah satu isu yang paling mudah memancing emosi masyarakat Malaysia. Percakapan di kedai kopi, pidato politik, hingga perdebatan di media sosial memperlihatkan narasi serupa: pekerja asing dianggap mengambil kesempatan kerja yang semestinya tersedia bagi warga Malaysia.
Logika yang dibangun pun sederhana. Jika pekerja asing dipulangkan, lapangan kerja yang mereka tinggalkan diyakini akan diisi oleh tenaga kerja lokal.
Menurut ulasan CME bertajuk Do the Math: Why Malaysia’s Foreign Worker Debate Is About Ideology, Not Numbers?, persoalan tersebut tidak sesederhana yang digambarkan dalam perdebatan publik.
CME menilai, argumen yang menyalahkan pekerja asing kerap tidak mampu menjelaskan kompleksitas persoalan ketika diuji menggunakan data ekonomi.
Persoalannya bukan semata-mata apakah kekhawatiran masyarakat terhadap tenaga kerja asing dapat dimengerti. Kekhawatiran tersebut bisa saja berangkat dari pengalaman nyata. Tetapi, persoalan muncul ketika persepsi diperlakukan sebagai kesimpulan ekonomi tanpa pengujian terhadap angka, kondisi pasar tenaga kerja, dan kebutuhan dunia usaha.
Perdebatan mengenai pekerja asing, dengan demikian, tidak cukup diselesaikan melalui tuntutan pemulangan tenaga kerja. Diperlukan pengujian terhadap klaim bahwa keberadaan pekerja asing merupakan penyebab utama terbatasnya kesempatan kerja dan tekanan upah bagi warga lokal.
Anggaran 2027 Malaysia: Pajak Dipangkas, Belanja Negara Terus Membesar
Sementara itu, Pengurangan pajak dalam Anggaran 2027 Malaysia mendapat sambutan positif dari Center for Market Education (CME). Namun, lembaga kajian ekonomi tersebut mengingatkan bahwa keringanan pajak tidak serta-merta mengubah arah kebijakan fiskal pemerintah.
Di tengah pemangkasan tarif pajak penghasilan individu dan usaha kecil dan menengah (UKM), belanja negara kembali meningkat, sementara penyusutan defisit lebih terlihat dari perbandingannya terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dalam pernyataannya mengenai Anggaran 2027, CME menilai pemangkasan pajak merupakan langkah yang tepat. Kebijakan tersebut dinilai memberikan ruang bagi individu dan pelaku usaha untuk mempertahankan lebih banyak pendapatan serta mengelola kegiatan ekonomi mereka.
Meski demikian, CME menyoroti arah anggaran secara keseluruhan yang dinilai masih memperluas peran negara dalam perekonomian. Kenaikan total pengeluaran menunjukkan bahwa pengurangan pajak berjalan beriringan dengan ekspansi belanja pemerintah.
CME juga menyoroti ketergantungan kebijakan anggaran pada mandat pengupahan, skema kredit yang diarahkan negara, serta pemberian insentif secara selektif.
Menurut lembaga tersebut, pendekatan semacam ini lebih menonjolkan intervensi pemerintah dibandingkan mekanisme pasar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi.
Dalam perspektif CME, evaluasi anggaran tidak cukup hanya melihat apakah pemerintah memberikan keringanan pajak. Perlu pula diperiksa bagaimana belanja negara berkembang, bagaimana defisit dikelola, serta sejauh mana kebijakan pembiayaan dan insentif memengaruhi keputusan individu maupun dunia usaha. ssc/cme
