Padang, sumbarsatu.com— Semangat merawat ingatan atas berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan memperluas ruang kebebasan sipil digelorakan sejumlah anak muda di Sumatera Barat. Gerakan Akar Raya Sumatera Barat menggelar rangkaian roadshow Panggung Rakyat Pra-September Hitam di sejumlah kampus di Kota Padang.
Kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk berdiskusi, berkesenian, membaca, menonton film, sekaligus menyuarakan berbagai persoalan sosial yang berlangsung di Sumatera Barat.
September Hitam merupakan simbol pengingat kolektif atas sejumlah peristiwa kelam pelanggaran HAM dan kekerasan negara di Indonesia yang terjadi pada September.
Sejumlah peristiwa yang kerap dikaitkan dengan momentum tersebut antara lain Tragedi 1965, Tragedi Tanjung Priok 1984, Tragedi Semanggi II 1999, pembunuhan Munir pada 2004, pembunuhan Salim Kancil pada 2015, serta Aksi #ReformasiDikorupsi pada 2019.
Rangkaian Panggung Rakyat Pra-September Hitam dibuka di Universitas Andalas (Unand) pada Rabu (23/9/2026). Sehari kemudian, Kamis (24/9/2026) malam, kegiatan berlanjut di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (UBH).
Pelataran Fakultas Hukum UBH malam itu dipenuhi berbagai kegiatan. Panggung musik, lapak baca gratis, seni cetak grafis melalui lapak cukil yang digelar Suaka Kolekta, hingga pemutaran film dokumenter Mantera Berbenah menjadi bagian dari rangkaian acara.
Film dokumenter tersebut mengangkat persoalan pelanggaran HAM, penyalahgunaan wewenang, serta persoalan di tubuh institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Perwakilan BEM FH UBH, Aldi, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan menjadi pemantik bagi mahasiswa, terutama mahasiswa baru, agar tidak hanya berkutat dengan rutinitas akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial di sekitarnya.
"Laboratorium mahasiswa hukum itu ya masyarakat itu sendiri. Melalui konsolidasi ini, kita mengajak kawan-kawan merawat luka dan membersamai isu Sumatra Barat hari ini mulai dari krisis lingkungan, polusi, hingga maraknya tambang ilegal," kata Aldi.
LBH Padang: Merawat Ingatan Agar Tak Menjadi Korban Berikutnya
Kepala Divisi Litbang LBH Padang, Alfi, mengatakan meskipun Sumatera Barat tidak memiliki peristiwa historis yang identik dengan Tragedi Semanggi atau kasus pembunuhan Munir, momentum September Hitam tetap relevan dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan mahasiswa saat ini.
Menurut Alfi, persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan tindakan represif aparat dalam aksi demonstrasi besar pada Agustus 2025. Ia menyebut sekitar 300 orang ditangkap secara sewenang-wenang, termasuk warga sipil yang disebutnya hanya melintas di sekitar lokasi aksi.
Selain persoalan penanganan aksi demonstrasi, Alfi menyoroti tekanan terhadap mahasiswa yang menyuarakan kritik di lingkungan akademik.
"Garis merahnya jelas, jika tidak kita suarakan, tidak kita ingat, dan tidak kita lawan, maka bukan tidak mungkin kita yang akan menjadi korban berikutnya," ujar Alfi.
Ia mengatakan masyarakat telah menjalankan berbagai kewajibannya sebagai warga negara, mulai dari berpikir, membayar pajak hingga menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, menurut dia, masyarakat juga memiliki hak untuk menuntut pemerintah memenuhi kewajibannya dalam menjaga kebebasan sipil dan menegakkan HAM.
PBHI Sumbar: Rebut Ruang Sipil Lewat Aksi Kreatif
Yudha Novrianto dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sumatera Barat mengatakan ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi saat ini masih dibayangi trauma kolektif akibat penangkapan warga sipil dalam berbagai aksi.
Menurut Yudha, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kasus HAM masa lalu. Berbagai persoalan lingkungan juga menjadi bagian dari keresahan masyarakat, mulai dari kabut asap dan banjir bandang di sejumlah daerah Sumatera Barat pada November 2025 hingga bencana banjir dan longsor di Kabupaten Solok, termasuk kawasan Arosuka, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang.
Ia juga menyinggung dugaan praktik tambang ilegal, pembukaan lahan, serta persoalan penanganan bencana yang dinilai perlu mendapat perhatian publik.
Untuk merespons berbagai persoalan tersebut, PBHI mendorong keterlibatan anak muda melalui bentuk-bentuk ekspresi dan perlawanan yang kreatif.
"Cara melawan tentu tidak selalu dengan metode demonstrasi, tetapi juga dengan merebut kembali ruang sipil melalui panggung rakyat, lapak baca, seni cukil, dan nonton bareng untuk memantik kembali semangat perjuangan kaum muda," ungkap Yudha.
Rangkaian Panggung Rakyat Pra-September Hitam masih berlanjut di sejumlah titik di Kota Padang dan sekitarnya. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga aksi puncak pada 30 September 2026.
Agenda berikutnya adalah Panggung Rakyat di Universitas Negeri Padang (UNP) pada Jumat (25/9/2026), konsolidasi dan Panggung Rakyat di Lapo Nabarat pada Minggu (27/9/2026), serta Panggung Rakyat di Institut Teknologi Padang (ITP) pada Senin (28/9/2026).
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan Panggung Puncak September Hitam di Tugu Gempa (Tugem) Padang pada Rabu, 30 September 2026. ssc/ara
