Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan keterkaitan kedua perwira tersebut ketika memberikan keterangan mengenai perkembangan penggeledahan sejumlah lokasi di Bogor, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten.
Berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia, Jumat (20/11/2026), penyidik menggeledah lima rumah di wilayah Bogor yang berkaitan dengan Tedjo Kusumo dan Iman Imanuddin. Penggeledahan juga dilakukan di satu lokasi di Kecamatan Curug, Tangerang.
Salah satu rumah di Bogor, menurut Susatyo, terindikasi digunakan sebagai posko oleh Iman Imanuddin. Penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah lokasi tersebut dan hasil penggeledahan akan disampaikan melalui konferensi pers.
Perkembangan ini menambah panjang daftar nama perwira kepolisian yang terseret dalam pengusutan perkara penyadapan ilegal. Sebelumnya, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Keempatnya adalah mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Dengan demikian, terdapat enam nama perwira yang kini berada dalam pusaran pengusutan perkara penyadapan dan pengembangan penyidikan dugaan makar. Namun, status hukum masing-masing harus dibedakan berdasarkan perkara yang menjerat mereka.
Penyadapan terhadap Presiden dan Ribuan Orang
Kasus ini bermula dari dugaan penggunaan perangkat dan fasilitas kepolisian untuk melakukan penyadapan komunikasi tanpa prosedur hukum yang semestinya.
Sasaran penyadapan diduga tidak terbatas pada Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pejabat pemerintah, tokoh politik, pengusaha, aktivis, wartawan, dan tokoh masyarakat juga disebut masuk dalam daftar pihak yang menjadi sasaran pengawasan.
Reuters dalam pemberitaannya pada 17 November 2026 menyebut dugaan penyadapan tersebut menyasar Presiden Prabowo, pejabat pemerintah, aktivis, dan jurnalis. Praktik itu diduga melibatkan penyalahgunaan kewenangan serta penggunaan peralatan kepolisian tanpa surat perintah yang sah.
Pemberitaan Detikcom pada 20 November 2026 juga menyebut dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo berlangsung sejak 2025.
Dalam pengembangan perkara, penyidik mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan, akses terhadap informasi elektronik, serta penggunaan perangkat penyadapan yang tidak mengikuti mekanisme hukum.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, turut memaparkan dugaan peran Brigjen Tedjo Kusumo. Tedjo disebut mendapat tugas dari Irjen Ahrie Sonta untuk melakukan pengawasan atau surveillance berdasarkan hasil penyadapan.
CNN Indonesia, 17 November 2026, melaporkan Tedjo masih menjalani pemeriksaan Divisi Propam Polri dan ditempatkan di tempat khusus. Ia juga telah diberhentikan dari jabatannya selama proses pemeriksaan berlangsung.
Tiga Tersangka Dijatuhi Sanksi Pemecatan
Perkara penyadapan tersebut juga berkembang ke ranah pelanggaran etik kepolisian.
Dua tersangka, Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso, telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Keduanya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Reuters, 17 November 2026, melaporkan Eko Hadi Santoso diberhentikan setelah menjalani sidang etik yang berlangsung hampir sembilan jam. Eko mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Sebelumnya, Ahrie Sonta juga telah dijatuhi sanksi pemecatan melalui sidang etik pada 10 November 2026.
Sementara itu, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Ketiganya adalah Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi. Adapun Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam pemulihan kesehatan, sebagaimana dilaporkan Detikcom pada 20 November 2026.
Penyidikan Dugaan Makar Dikembangkan
Persoalan ini kemudian berkembang ke penyidikan dugaan tindak pidana makar. Bareskrim telah meningkatkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan.
Dalam pengembangan penyidikan, nama Tedjo Kusumo dan Iman Imanuddin muncul setelah penyidik melakukan penggeledahan terhadap sejumlah rumah yang berkaitan dengan keduanya.
CNN Indonesia, 21 November 2026, melaporkan empat tersangka dalam perkara penyadapan ilegal, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi, dan Slamet Uliandi, akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan makar.
Susatyo menyatakan penyidik masih mengumpulkan dan melengkapi alat bukti sebelum mengambil langkah hukum berikutnya. Gelar perkara bersama Kejaksaan Agung yang dijadwalkan sebelumnya juga ditunda hingga pekan berikutnya.
Dalam perkara dugaan makar ini, penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Detikcom melaporkan terdapat enam lokasi yang digeledah, lima di Bogor dan satu di Curug, Tangerang.
Penyidik juga sebelumnya menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang disebut berkaitan dengan Eko Hadi Santoso.
Sampai perkembangan pemberitaan pada 21 November 2026, Bareskrim belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut. Empat tersangka kasus penyadapan masih ditempatkan sebagai saksi dalam pengembangan perkara makar.
Pemisahan status hukum ini penting karena penetapan seseorang sebagai tersangka dalam satu perkara tidak otomatis menjadikannya tersangka dalam perkara lain.
Dengan perkembangan tersebut, pengusutan kasus penyadapan ilegal dan dugaan makar masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Publik menunggu penjelasan Bareskrim mengenai konstruksi perkara, hubungan antara dugaan penyadapan dan dugaan makar, serta peran masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan. ssc/mn