Dana Desa Jadi Sumber Pembiayaan Kopdes Merah Putih, Kewenangan Desa Diuji di MK

Minggu, 22/11/2026 12:36 WIB
Bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berdiri di kawasan Ngarai Sianok, Nagari Sianok Anam Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lokasi bangunan tersebut menjadi sorotan setelah videonya viral di media sosial karena berada di dekat aliran Batang Sianok.(KOMPAS.COM/DHARMA HARISA)

Bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berdiri di kawasan Ngarai Sianok, Nagari Sianok Anam Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lokasi bangunan tersebut menjadi sorotan setelah videonya viral di media sosial karena berada di dekat aliran Batang Sianok.(KOMPAS.COM/DHARMA HARISA)

Jakarta, sumbarsatu.com – Kebijakan penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Koalisi Gugat Koperasi Desa Merah Putih menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi kewenangan desa dalam menentukan prioritas pembangunan sekaligus membebankan biaya program pemerintah pusat kepada anggaran desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membantah anggapan bahwa pemerintah pusat mengambil Dana Desa untuk membiayai program tersebut. Ia menegaskan, dana yang digunakan untuk pembangunan fisik KDMP pada akhirnya akan menjadi aset milik desa.

Yandri mengaku telah bertemu dengan 10 asosiasi desa dan sejumlah kepala desa untuk membicarakan pelaksanaan program tersebut. Dari pertemuan itu, menurutnya, tidak ada asosiasi maupun kepala desa yang menyampaikan keberatan terhadap keberadaan KDMP.

"Itu kan pendapat penggugat. Tapi setahu saya, kepala desa yang kami temui, apalagi ada 10 asosiasi desa yang terus berkoordinasi sama kami, mereka tidak ada yang keberatan dengan Kopdes," kata Yandri di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ia mengatakan Dana Desa tidak diambil pemerintah pusat, melainkan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur koperasi. Bangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan fisik yang dibangun nantinya menjadi aset desa sepenuhnya.

"Dana desa itu tidak diambil oleh pusat. Dana desa itu digunakan untuk Kopdes dan nanti 100 persen jadi aset desa. Jadi enggak ada yang berubah. Jadi justru infrastruktur di desa menjadi bagus sekarang," ujarnya, dikutip DetikFinance, 20 November 2026.

Yandri menyebut KDMP dirancang untuk menggerakkan perekonomian desa melalui kegiatan usaha yang dikelola koperasi. Ia juga menghormati langkah hukum yang ditempuh para pemohon ke MK.

Tiga Pemohon Uji Materi Tiga Undang-Undang

Gugatan tersebut diajukan oleh Kepala Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Sabiq Muhammad; Yayasan Sajogyo Inti Utama (Sajogyo Institute); dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari.

Permohonan pengujian materiil tersebut terdaftar di MK dengan Nomor 399/PUU-XXIV/2026. Para pemohon menggugat sejumlah ketentuan dalam tiga undang-undang, yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam sidang perbaikan permohonan pada 16 November 2026, para pemohon menyederhanakan materi gugatan dari 15 norma menjadi empat norma yang dipersoalkan. Keempatnya berkaitan dengan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 74 ayat (1) UU Desa, Pasal 134 ayat (3) UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian.

Informasi tersebut tercantum dalam berita resmi Mahkamah Konstitusi berjudul "Koalisi Kopdes Merah Putih Perbaiki Permohonan" yang diterbitkan pada 16 November 2026.

Para pemohon meminta MK memberikan penegasan bahwa penugasan pemerintah kepada desa harus disertai pembiayaan yang memadai dari anggaran pemberi tugas. Biaya dan risiko keuangan program pemerintah tidak boleh dialihkan kepada desa melalui pengurangan Dana Desa, pembebanan pendapatan desa lainnya, maupun penjaminan menggunakan keuangan atau aset desa.

Mereka juga mempersoalkan ketentuan yang memungkinkan prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah memengaruhi penggunaan anggaran desa tanpa memberikan perlindungan memadai terhadap kewenangan desa.

Dana Desa Desa Prawatan Turun dari Rp1 Miliar Menjadi Rp373 Juta

Salah satu persoalan yang menjadi dasar pengajuan gugatan adalah dampak kebijakan pembiayaan KDMP terhadap kemampuan fiskal desa.

Bisnis.com, 6 November 2026, melaporkan bahwa para pemohon mencontohkan kondisi Desa Prawatan, Kabupaten Klaten. Alokasi anggaran desa tersebut disebut turun dari lebih Rp1 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp373 juta pada 2026.

Para pemohon mengaitkan penurunan tersebut dengan skema pembiayaan program KDMP yang menggunakan Dana Desa.

Angka itu menjadi gambaran persoalan yang dipersoalkan dalam gugatan, meskipun penurunan alokasi anggaran desa secara nasional perlu dilihat berdasarkan perubahan kebijakan transfer ke daerah, formula pengalokasian, serta komponen anggaran masing-masing desa.

Koalisi menilai pengurangan ruang fiskal desa dapat memengaruhi kemampuan pemerintah desa membiayai kebutuhan masyarakat. Pembangunan jalan lingkungan, perbaikan irigasi, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan usaha masyarakat merupakan sejumlah kebutuhan yang selama ini bergantung pada kemampuan anggaran desa.

Menurut pemohon, kebutuhan setiap desa berbeda. Karena itu, penentuan prioritas pembangunan semestinya mempertimbangkan hasil musyawarah desa dan kondisi riil masyarakat setempat.

Skema Pembiayaan Diatur dalam PMK 15 Tahun 2026

Persoalan penggunaan Dana Desa untuk KDMP memiliki dasar kebijakan teknis yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026, pemerintah mengatur tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), atau Dana Desa untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP.

Peraturan tersebut ditetapkan pada 16 Maret 2026 dan diundangkan pada 1 April 2026.

Dalam aturan itu, Dana Desa menjadi salah satu sumber yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban pembangunan fisik koperasi. Mekanisme ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur KDMP di berbagai desa dan kelurahan.

Ketentuan penggunaan Dana Desa untuk mendukung implementasi KDMP juga tercantum dalam aturan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2026. Dukungan tersebut antara lain berupa pembayaran angsuran pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi.

Keberadaan regulasi tersebut menjadi salah satu titik persoalan yang diuji di MK. Para pemohon mempersoalkan apakah kebijakan pemerintah pusat dapat menjadikan Dana Desa sebagai sumber pembiayaan program nasional tanpa persetujuan dan pertimbangan memadai dari desa.

Persoalan Kewenangan Musyawarah Desa

Selain persoalan anggaran, gugatan juga menyangkut kewenangan masyarakat desa dalam menentukan arah pembangunan.

Dalam argumentasinya, para pemohon mengacu pada prinsip musyawarah desa sebagaimana diatur dalam UU Desa. Forum tersebut merupakan mekanisme bagi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi warga.

Pasal 80 UU Desa mengatur bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Masyarakat berhak menyampaikan kebutuhan dan menentukan prioritas pembangunan sesuai kondisi wilayahnya.

Koalisi menilai kebijakan pembentukan KDMP yang ditentukan melalui target dan tahapan dari pemerintah pusat berpotensi mengurangi ruang pengambilan keputusan masyarakat desa.

Mereka mempertanyakan bagaimana desa dapat menentukan prioritas penggunaan anggaran apabila sebagian dana telah diarahkan untuk membayar kewajiban pembangunan koperasi.

Persoalan lainnya berkaitan dengan prinsip demokrasi koperasi. Menurut pemohon, koperasi semestinya dibangun berdasarkan kebutuhan anggota dan dikelola melalui mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis.

Apabila desain kelembagaan, kegiatan usaha, dan pembiayaan terlalu banyak ditentukan pemerintah, koperasi dikhawatirkan bergeser dari organisasi ekonomi milik anggota menjadi pelaksana program pemerintah.

MK Belum Memutus Pokok Gugatan

Perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan permohonan. Sidang pada 16 November 2026 merupakan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan setelah majelis hakim konstitusi memberikan sejumlah nasihat kepada para pemohon.

Karena itu, dalil mengenai pengurangan kewenangan desa, pembebanan biaya program pemerintah, serta persoalan kemandirian koperasi masih merupakan argumentasi para pemohon yang harus diperiksa dan diputus MK.

Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Desa menyatakan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat infrastruktur ekonomi desa dan seluruh bangunan fisik yang dibiayai akan menjadi aset desa.

Perbedaan pandangan ini menempatkan MK pada persoalan konstitusional yang lebih luas: sejauh mana pemerintah pusat dapat mengarahkan penggunaan anggaran desa untuk menjalankan program nasional tanpa mengurangi kewenangan desa dalam menentukan kebutuhan pembangunannya.

Putusan MK nantinya akan menjadi rujukan penting bagi hubungan pemerintah pusat dan desa, terutama dalam pembagian tanggung jawab pembiayaan program nasional. Persoalan tersebut juga menyangkut posisi koperasi sebagai badan usaha milik anggota yang harus tetap menjalankan prinsip demokrasi dan kemandirian. ssc/mn



BACA JUGA