Negara Cabut Izin RAPP 338.536 Hektare, Ribuan Pekerja Menanti Kepastian

Minggu, 22/11/2026 12:29 WIB
Satgas PKH saat memasang plang segel di areal PT RAPP di Kabupaten Kuansing, Riau, Jumat (20/11/2026). (Idon Tanjung)

Satgas PKH saat memasang plang segel di areal PT RAPP di Kabupaten Kuansing, Riau, Jumat (20/11/2026). (Idon Tanjung)

 

Pekanbaru, sumbarsatu.com – Pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau.

Keputusan tersebut diambil setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan sejumlah pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan, mulai dari dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit, pertambangan tanpa izin, hingga kerusakan kawasan lindung.

Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Pemerintah kemudian melakukan penertiban dan mengambil alih kembali kawasan yang sebelumnya berada dalam areal perizinan perusahaan.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, hasil pemeriksaan menemukan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam areal perizinan RAPP. Tim juga menemukan bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Selain itu, Satgas PKH menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.

Menurut Barita, pencabutan PBPH merupakan bagian dari penertiban kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan dan memastikan pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan keputusan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal PBPH yang dicabut dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Perusahaan tetap berkewajiban melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.

Informasi tersebut disampaikan Barita di Kuantan Singingi, Riau, Jumat (20/11/2026), sebagaimana diberitakan Kantor Berita ANTARA.

Karhutla Berulang dan Ancaman Ekosistem

Pencabutan izin RAPP memperlihatkan persoalan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan di Riau, terutama pada wilayah yang memiliki ekosistem gambut dan menjadi habitat satwa liar.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau menyatakan temuan pemerintah tersebut menguatkan hasil pemantauan organisasi lingkungan itu terhadap areal kerja RAPP. WALHI mengidentifikasi indikasi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah konsesi perusahaan pada 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2026.

Dalam siaran pers tertanggal 20 November 2026, WALHI Riau juga menyoroti kebakaran pada 2026 di areal kerja RAPP Estate Sungai Mandau, Kabupaten Bengkalis. Organisasi tersebut menyampaikan adanya indikasi belum optimalnya pemulihan pascakebakaran, terutama di Estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Temuan WALHI ini menjadi catatan penting dalam pengawasan lingkungan. Namun, dugaan tanggung jawab perusahaan atas setiap kejadian kebakaran tetap membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku.

Ekosistem gambut memiliki fungsi penting dalam menjaga tata air, menyimpan karbon, dan mengendalikan risiko kebakaran. Kerusakan gambut dapat menyebabkan perubahan kondisi hidrologis, meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran, serta melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar.

Persoalan lain adalah keberadaan perkebunan sawit dan bukaan tambang di dalam areal perizinan. Aktivitas tersebut perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk siapa pengelolanya, bagaimana status perizinannya, serta apakah kegiatan tersebut berlangsung dengan sepengetahuan atau persetujuan pemegang PBPH.

Satgas PKH juga menyoroti kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan konservasi di Riau tersebut merupakan salah satu habitat penting gajah Sumatera. Perambahan dan perubahan tutupan lahan di sekitar habitat satwa dapat mempersempit ruang jelajah dan meningkatkan potensi konflik antara manusia dan satwa liar.

RAPP: 41.000 Pekerja dan Ratusan Pemasok Terdampak

Di sisi lain, pencabutan izin RAPP membawa konsekuensi ekonomi yang cukup besar. Perusahaan menyatakan prioritas utamanya saat ini adalah menjaga kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari rantai pasok industri.

Dalam pernyataan perusahaan yang dikutip sejumlah media, RAPP menyebut bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan bekerja sama dengan ratusan pemasok barang dan jasa lokal.

Perusahaan juga mengklaim aktivitas bisnisnya mendukung sekitar 170.000 lapangan kerja di Riau dan 300.000 lapangan kerja di seluruh Indonesia.

Dari sisi kontribusi ekonomi, RAPP menyebut telah memberikan sumbangan lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau selama periode 2016–2025.

Data tersebut merupakan klaim perusahaan yang menggambarkan skala ekonomi kegiatan industrinya. Angka itu masih memerlukan penjelasan mengenai metodologi penghitungan, cakupan usaha, serta kontribusi langsung dan tidak langsung yang dimasukkan dalam perhitungan.

Dalam laporan Katadata.co.id mengenai dampak ekonomi RAPP, perusahaan juga menyebut telah menginvestasikan sekitar Rp970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat selama sepuluh tahun terakhir. Program tersebut antara lain mencakup penanganan stunting di 138 desa dan dukungan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas.

Perusahaan juga mengklaim produk berbasis serat kayu yang dihasilkan bersama Grup APRIL dipasarkan ke lebih dari 100 negara. Lebih dari 85 persen produksinya disebut ditujukan untuk pasar ekspor.

Besarnya kegiatan ekonomi tersebut membuat pencabutan izin RAPP memiliki implikasi yang melampaui persoalan administrasi kehutanan. Keputusan pemerintah juga menyangkut keberlanjutan pekerjaan, pemasok bahan dan jasa, kegiatan industri, serta pendapatan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Satgas PKH Pastikan Tidak Ada PHK

Kekhawatiran mengenai nasib pekerja mendapat tanggapan dari Satgas PKH. Dalam perkembangan terbaru pada Minggu (22/11/2026), Barita Simanjuntak memastikan pencabutan izin PBPH tidak akan diikuti pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan RAPP.

ANTARA melaporkan Barita mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menjamin keberlanjutan operasional perusahaan meskipun izin pemanfaatan hutan seluas 338.536 hektare telah dicabut.

Pemerintah, menurut Barita, telah mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan agar keberlanjutan pekerjaan karyawan tetap terjamin.

Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting setelah RAPP menyampaikan kekhawatiran mengenai kesejahteraan lebih dari 41.000 pekerja dan ratusan pemasok lokal.

Meski demikian, pemerintah masih perlu menjelaskan secara terperinci mekanisme keberlanjutan operasional tersebut. Publik perlu mengetahui bagaimana pengelolaan industri akan berlangsung setelah PBPH dicabut, siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan produksi, serta bagaimana hubungan kerja dan kontrak dengan pemasok akan dilanjutkan.

Pencabutan Izin dan Tanggung Jawab Pemulihan

Pencabutan PBPH tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan terhadap kawasan yang pernah dikelolanya. Satgas PKH menegaskan kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum tetap berlaku.

Hal ini penting karena luas kawasan yang izinnya dicabut mencapai 338.536 hektare. Pengawasan setelah pengambilalihan menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah, terutama untuk memastikan tidak muncul aktivitas ilegal baru dan kerusakan lingkungan tidak semakin meluas.

Pemerintah perlu melakukan inventarisasi kondisi kawasan, memetakan lokasi kebakaran, mengidentifikasi bukaan tambang dan perkebunan sawit, serta menentukan wilayah yang membutuhkan rehabilitasi.

Pemulihan kawasan gambut juga membutuhkan pendekatan khusus. Perbaikan tata air, pemulihan tutupan vegetasi, pencegahan kebakaran, dan perlindungan habitat satwa harus menjadi bagian dari rencana pengelolaan jangka panjang.

Kasus RAPP akhirnya menghadirkan dua kepentingan besar yang harus diselesaikan secara bersamaan. Pemerintah berkewajiban mengembalikan fungsi kawasan hutan dan menegakkan aturan terhadap pelanggaran pemanfaatan hutan. Pada saat yang sama, keberlanjutan pekerjaan dan kehidupan ekonomi masyarakat yang bergantung pada industri tersebut harus memperoleh kepastian.

Keberhasilan pencabutan izin tidak cukup diukur dari luas kawasan yang kembali dikuasai negara. Hasil akhirnya akan terlihat dari kemampuan pemerintah memulihkan ekosistem, menegakkan tanggung jawab hukum, dan memastikan masyarakat tidak menanggung dampak sosial-ekonomi dari perubahan pengelolaan kawasan tersebut. ssc/mn

 



BACA JUGA