Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden)
Pernyataan Fadli Zon itu disampaikan pada Sabtu (21/11/2026), menyusul kritik terbuka produser film Para Perasuk, Siera Tamihardja, dalam Malam Anugerah Festival Film Indonesia (FFI) 2026, Jumat (20/11/2026).
Fadli mengatakan, keberatannya terhadap istilah tersebut tidak berarti dirinya menyangkal terjadinya pemerkosaan dalam kerusuhan Mei 1998. Ia mengaku mengecam tindakan kekerasan seksual tersebut.
"Persoalan yang diperdebatkan adalah ketepatan penggunaan istilah “massal”, bukan keberadaan peristiwa kekerasan seksual itu sendiri," jelas Fadli Zon.
Dalam penjelasannya, Fadli juga menyebut persoalan istilah tersebut berkaitan dengan pembuktian dan pertanggungjawaban hukum. Ia berpandangan, penggunaan kata “massal” harus memiliki dasar fakta yang jelas.
Ia turut menegaskan bahwa pandangannya merupakan pendapat pribadi dan bukan arahan pemerintah dalam penyusunan sejarah nasional.
“Saya juga tidak ikut menulis dan saya tidak ikut mengarahkan. Yang menulis buku sejarah ini adalah tentu para sejarawan yang mempunyai latar belakang profesi di bidang sejarah,” ujarnya sebagaimana dikutip ANTARA.
Polemik ini bermula dari pernyataan Fadli pada Juni 2025 yang mempertanyakan penggunaan istilah pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.
Pernyataan tersebut kembali menjadi sorotan setelah Siera Tamihardja menyampaikannya secara terbuka dalam pidato kemenangan film Para Perasuk pada malam penganugerahan FFI 2026 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta.
Saat menerima Piala Citra untuk kategori Film Cerita Panjang Terbaik, Siera menyebut langsung nama Fadli Zon. Ia menilai penyangkalan terhadap pemerkosaan massal 1998 sebagai tindakan yang “sangat menjijikkan dan nir-empati”.
Siera juga mengingatkan bahwa film dapat menjadi medium untuk membangun empati dan menyuarakan persoalan kemanusiaan yang masih membutuhkan perhatian publik.
Namun, catatan resmi negara mengenai peristiwa Mei 1998 menunjukkan adanya dokumentasi kekerasan seksual terhadap perempuan. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pemerintah pada 23 Juli 1998 telah melakukan penyelidikan terhadap kerusuhan 13–15 Mei 1998, termasuk kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah wilayah.
Dalam laporan akhirnya, TGPF mencatat 85 kasus kekerasan seksual yang telah diverifikasi. Rinciannya terdiri atas 52 kasus perkosaan, 14 kasus perkosaan disertai penganiayaan, 10 kasus penyerangan atau penganiayaan seksual, serta sembilan kasus pelecehan seksual. Temuan tersebut mencakup Jakarta dan sekitarnya, Medan, serta Surabaya.