Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman
Habiburokhman menegaskan DPR telah membuka tahapan pembahasan rancangan undang-undang tersebut kepada masyarakat. Menurutnya, dokumen rancangan, proses rapat, hingga pengambilan keputusan telah dilakukan melalui mekanisme yang dapat diakses publik.
Ia juga menyatakan tidak keberatan dengan langkah ICW membawa persoalan tersebut ke MKD. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR harus menerima kritik dan pengaduan masyarakat.
"Gak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tetapi kami sudah melakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang dimuat Parlementaria, Sabtu, 21 November 2026.
Habiburokhman menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah berlangsung sejak September 2025. Selama proses tersebut, DPR menggelar berbagai forum konsultasi dan pembahasan bersama pemerintah maupun sejumlah pemangku kepentingan.
Ia menyebutkan, terdapat 90 pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Dari jumlah tersebut, 87 pihak dapat diakomodasi, sedangkan pihak lainnya diminta menyampaikan masukan secara tertulis karena keterbatasan waktu.
Menurut Habiburokhman, ICW tidak pernah mengajukan diri menjadi narasumber ataupun menyampaikan masukan tertulis kepada Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset.
Ia menilai tidak adil apabila DPR secara khusus mengundang ICW sementara sejumlah pihak lain yang telah mengajukan permohonan belum memperoleh kesempatan.
ICW Persoalkan Dokumen RUU
Sebelumnya, ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengadukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD pada Kamis, 19 November 2026. Pengaduan tersebut disampaikan bertepatan dengan pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan pengaduan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik pimpinan DPR dalam proses legislasi, terutama menyangkut kewajiban menyebarluaskan dokumen rancangan undang-undang kepada masyarakat.
ICW mengaku tidak memperoleh akses memadai terhadap draf RUU Perampasan Aset selama proses pembahasan hingga pengesahan. Organisasi antikorupsi tersebut juga mengaku tidak pernah diundang untuk memberikan masukan dalam pembahasan.
Dalam pemberitaan CNN Indonesia, 20 November 2026, Ibrahim menyebutkan bahwa ICW telah menyampaikan somasi kepada DPR, tetapi tidak memperoleh tanggapan sebagaimana yang diharapkan.
ICW menilai keterbukaan dokumen merupakan bagian penting dalam pembentukan undang-undang. Masyarakat perlu mengetahui rumusan yang sedang dibahas agar dapat memberikan kritik, masukan, dan mengawasi perubahan substansi sebelum rancangan ditetapkan menjadi undang-undang.
Pengaduan tersebut merupakan tindak lanjut atas somasi yang sebelumnya dilayangkan kepada DPR pada 12 November 2026. Koalisi memberikan tenggat waktu kepada DPR untuk merespons hingga 16 November 2026. Karena tidak mendapatkan jawaban tertulis yang dianggap memadai, mereka membawa persoalan tersebut ke MKD.
Keterbukaan Bukan Sekadar Rapat
Perselisihan antara DPR dan ICW memperlihatkan perbedaan pemahaman mengenai keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang.
DPR menekankan bahwa rapat pembahasan dilakukan secara terbuka dan masyarakat diberi kesempatan menyampaikan pendapat melalui berbagai forum. Sementara ICW mempersoalkan akses terhadap dokumen yang menjadi dasar pembahasan dan perubahan rumusan RUU.
Persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Pasal tersebut mengatur hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang dimaksud mencakup perseorangan maupun kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki kepentingan terhadap materi rancangan peraturan.
Ketentuan itu juga mengatur kewajiban pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam memperoleh informasi dan memberikan masukan pada setiap tahapan pembentukan peraturan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga memberikan penekanan terhadap partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan tiga unsur penting, yakni hak masyarakat untuk didengar pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, serta memperoleh penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.
Prinsip tersebut menjadi salah satu rujukan penting dalam menilai kualitas partisipasi publik dalam proses legislasi.
Dengan demikian, ukuran keterbukaan pembentukan undang-undang tidak berhenti pada penyelenggaraan rapat yang terbuka. Ketersediaan dokumen, kesempatan menyampaikan pendapat, dan mekanisme untuk mengetahui bagaimana masukan masyarakat dipertimbangkan juga menjadi bagian dari proses tersebut.
Substansi UU Perampasan Aset Ikut Dipersoalkan
Di luar persoalan prosedur, ICW juga menyampaikan kritik terhadap substansi UU Perampasan Aset yang disahkan DPR pada 19 November 2026.
ICW menilai sejumlah ketentuan yang selama ini diperjuangkan masyarakat sipil tidak terakomodasi dalam naskah akhir undang-undang tersebut. Salah satu persoalan yang disoroti adalah penghapusan ketentuan mengenai perampasan kekayaan tidak wajar.
ICW juga mempersoalkan penerapan prinsip nonretroaktif yang dinilai membatasi kemungkinan menjangkau aset hasil tindak pidana yang diperoleh sebelum undang-undang tersebut berlaku.
Dalam pernyataannya, ICW bahkan menyebut naskah yang disahkan DPR sebagai RUU Perampasan Aset versi "palsu" karena dinilai mengalami perubahan substansial dari rancangan yang selama ini diperjuangkan masyarakat sipil.
Kritik tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai undang-undang ini tidak hanya menyangkut prosedur pembentukan, tetapi juga arah kebijakan pemberantasan korupsi melalui mekanisme perampasan aset.
Sebelum disahkan, RUU Perampasan Aset telah menjadi pembahasan panjang di Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan negara mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana, terutama korupsi, melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan prinsip perlindungan hak warga negara.
Karena menyangkut kewenangan negara terhadap kepemilikan seseorang, pengaturan perampasan aset membutuhkan rumusan yang jelas mengenai objek yang dapat dirampas, hubungan aset dengan tindak pidana, pembuktian, perlindungan pihak ketiga, serta mekanisme keberatan dan pengujian di pengadilan.
MKD Dihadapkan pada Pengaduan Etik
Melalui pengaduan tersebut, ICW meminta MKD memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Puan Maharani dan Habiburokhman dalam kapasitas mereka sebagai pimpinan DPR dan pimpinan Komisi III.
Sampai pemberitaan ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai keputusan MKD atas pengaduan tersebut. DPR juga belum menyampaikan hasil pemeriksaan etik karena prosesnya masih menunggu tindak lanjut lembaga kehormatan parlemen.
Di sisi lain, Habiburokhman tetap mempertahankan argumentasi bahwa proses pembahasan telah berjalan terbuka dan memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Persoalan ini selanjutnya bergantung pada pemeriksaan MKD dan keterbukaan DPR dalam menunjukkan dokumen pembahasan, termasuk draf RUU, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), laporan Panja, serta hasil kerja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
Dokumen-dokumen tersebut penting untuk menelusuri perubahan substansi RUU sejak pembahasan awal hingga disahkan menjadi undang-undang. Dari sana publik dapat menilai bagaimana proses legislasi berlangsung dan sejauh mana aspirasi masyarakat dipertimbangkan. ssc/mn