Jakarta, sumbarsatu.com — Pemerintah memproyeksikan penyaluran sejumlah bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi berpotensi melampaui kuota yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.
Pemerintah pun mulai menyiapkan langkah pengendalian, termasuk rencana memperketat penyaluran LPG 3 kilogram dengan membatasi kelompok masyarakat yang berhak membeli berdasarkan desil kesejahteraan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pembatasan tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pertamina.
Direktur Jenderal ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pemerintah perlu memastikan LPG 3 kg bersubsidi diterima kelompok masyarakat yang memang berhak. Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah menggunakan data kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil sebagai dasar penentuan penerima.
Rencana tersebut muncul di tengah proyeksi pemerintah dan Pertamina bahwa kuota LPG 3 kg maupun Pertalite berpotensi terlampaui hingga akhir 2026.
Dalam APBN 2026, kuota LPG 3 kg ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton (MT). Namun, berdasarkan proyeksi pemerintah dan Pertamina, kebutuhan hingga akhir tahun diperkirakan mencapai 8,6 juta MT.
Dengan demikian, realisasi penyaluran LPG 3 kg berpotensi melampaui kuota sekitar 600 ribu MT atau 7,5 persen.
Kondisi serupa terjadi pada konsumsi Pertalite. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat adanya peningkatan konsumsi BBM jenis Pertalite sejak kenaikan harga BBM nonsubsidi pada Juni 2026.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, lonjakan konsumsi Pertalite mulai terlihat sejak Juni setelah harga Pertamax dan Pertamax Turbo mengalami kenaikan pada 10 Juni 2026.
Pada Juni, rata-rata konsumsi harian Pertalite mencapai 82.760 kiloliter (KL). Angka tersebut meningkat 9,19 persen dibandingkan rata-rata konsumsi harian pada kondisi normal yang berada di level 75.795 KL.
Kenaikan semakin tinggi pada Juli. Rata-rata konsumsi harian Pertalite mencapai 85.589 KL atau meningkat 12,92 persen dibandingkan rata-rata konsumsi harian normal sebesar 75.795 KL.
Memasuki Agustus, laju peningkatan konsumsi mulai sedikit melambat. Rata-rata konsumsi harian Pertalite tercatat 84.368 KL, atau naik 11,31 persen dibandingkan konsumsi harian normal.
Perlambatan tersebut antara lain terjadi setelah harga Pertamax turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter.
BBM Subsidi Berpotensi Lampaui Kuota
Potensi pembengkakan konsumsi juga terlihat pada penyaluran BBM subsidi secara keseluruhan.
Direktur Keuangan PT Pertamina Mega Satria memproyeksikan penyaluran BBM subsidi berpotensi melampaui kuota yang telah ditetapkan pemerintah pada 2026.
Hingga akhir Juli 2026, realisasi penyaluran solar subsidi telah mencapai 11,18 juta KL dari kuota tahunan sebesar 18,36 juta KL.
Sementara itu, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 16,54 juta KL dari kuota tahun ini sebesar 28,69 juta KL.
Berdasarkan proyeksi Pertamina, penyaluran solar hingga akhir tahun berpotensi melebihi kuota sekitar 9,4 persen. Sementara kelebihan penyaluran Pertalite diperkirakan mencapai 1,7 persen.
Peningkatan konsumsi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga agar anggaran subsidi tetap terkendali sekaligus memastikan masyarakat yang menjadi sasaran subsidi tetap memperoleh akses terhadap energi dengan harga terjangkau.
Pembatasan LPG Berdasarkan Desil
Di tengah potensi pembengkakan kuota tersebut, Kementerian ESDM menyiapkan opsi pengetatan penyaluran LPG 3 kg.
Pembatasan berdasarkan desil kesejahteraan dimaksudkan untuk membuat distribusi subsidi lebih tepat sasaran. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan dan menentukan siapa yang berhak memperoleh LPG bersubsidi.
Namun, mekanisme tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut karena menyangkut akurasi data penerima dan kesiapan sistem distribusi di lapangan.
Kementerian ESDM akan membahas rencana tersebut bersama BPS dan Pertamina. BPS memiliki peran penting dalam penyediaan data sosial ekonomi yang dapat menjadi basis penentuan kelompok penerima subsidi.
Persoalan ketepatan sasaran menjadi semakin penting karena LPG 3 kg merupakan salah satu komoditas energi bersubsidi yang penggunaannya bersentuhan langsung dengan kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha mikro.
Pemerintah menghadapi dilema antara menjaga agar subsidi tetap tersedia bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dan mengendalikan pertumbuhan konsumsi yang berpotensi menyebabkan kuota terlampaui.
Di sisi lain, peningkatan konsumsi Pertalite menunjukkan bahwa perubahan harga BBM nonsubsidi dapat memengaruhi perpindahan konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi.
Kenaikan konsumsi Pertalite yang mulai terlihat setelah harga Pertamax meningkat menjadi salah satu indikator bahwa perbedaan harga dapat mendorong masyarakat memilih BBM bersubsidi.
Karena itu, kebijakan pengendalian subsidi tidak hanya membutuhkan pembatasan administratif, tetapi juga perlu mempertimbangkan dinamika harga, daya beli masyarakat, pola konsumsi, serta kesiapan infrastruktur distribusi.
Pemerintah kini dituntut mencari formula agar subsidi energi benar-benar dinikmati kelompok yang membutuhkan tanpa menciptakan tekanan berlebihan terhadap anggaran negara.
Jika proyeksi pemerintah dan Pertamina terealisasi, LPG 3 kg, solar, dan Pertalite sama-sama menghadapi risiko kelebihan penyaluran pada 2026. Kondisi tersebut membuat pembenahan sistem subsidi dan distribusi energi menjadi semakin mendesak.ssc#LPG
