-
Jakarta, sumbarsatu.com--Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan perputaran ekonomi daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025 masih di bawah 5 persen.
Deputi Pencegahan dan Monitoring Aminudin menyebut mayoritas aliran dana program justru kembali ke kota-kota besar karena sebagian besar pemasok bahan baku berasal dari wilayah perkotaan.
"Temuan ini bertolak belakang dengan klaim pemerintah yang selama ini menyebut MBG mampu menggerakkan ekonomi desa secara signifikan," kata Monitoring Aminudin, Kamis (21/5/2026).
Direktur Jejaring Pendidi,an KPK Aida Ratna Zulaiha menambahkan, hanya 1,4 persen pemasok MBG yang berasal dari koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pada 2025 tercatat sebanyak 17.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi dengan dukungan 40.433 pemasok bahan baku. Namun, hanya 18 entitas koperasi atau BUMDes yang terlibat sebagai pemasok.
KPK mendorong pengembangan ekosistem pendukung MBG berbasis ekonomi lokal melalui model circular economic village, agar manfaat program tidak terpusat di kota besar dan benar-benar menggerakkan ekonomi desa.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyatakan program MBG akan memberikan dampak besar terhadap ekonomi desa.
Menurut perhitungan pemerintah, jika di setiap desa terdapat 3.000 penerima MBG dengan alokasi Rp15 ribu per orang, maka perputaran uang di desa bisa mencapai Rp45 juta per hari atau sekitar Rp900 juta per bulan di satu desa.ssc
