f
Jakarta, sumbarsatu.com — Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menilai terdapat sejumlah ketidaksesuaian antara capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen dengan berbagai indikator penunjangnya.
Menurut Nailul, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tercatat mencapai 5,52 persen dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi kepercayaan konsumen. Ia menyoroti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2026 yang berada di level 122,9 basis poin, turun dibanding Januari yang mencapai 127 basis poin.
“Biasanya IKK mencerminkan optimisme dan pola konsumsi masyarakat. Ketika indeks turun, seharusnya pertumbuhan konsumsi juga tidak melonjak terlalu tinggi,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Ia juga menyoroti perlambatan konsumsi pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan. Pada kuartal I-2025, sektor tersebut mampu tumbuh 6,86 persen meski konsumsi rumah tangga saat itu melambat. Namun pada 2026, konsumsi rumah tangga justru melonjak sementara pertumbuhan sektor tersebut tidak menunjukkan peningkatan signifikan.
Kejanggalan lain terlihat pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) kendaraan yang tumbuh 12,39 persen. Di sisi lain, industri alat angkutan justru tercatat terkontraksi hingga 5,02 persen.
Nailul menduga kenaikan PMTB kendaraan lebih banyak ditopang impor kendaraan untuk program koperasi desa. Ia mempertanyakan bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,61 persen sementara industri pengolahan, yang berkontribusi sekitar 19 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), hanya tumbuh 5,04 persen.
“Ini menimbulkan pertanyaan metodologis yang sah dan perlu dijawab secara transparan,” katanya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi saat ini diduga lebih banyak ditopang belanja pemerintah dan impor yang bersifat sementara, bukan oleh penguatan fundamental produksi domestik.
Sorotan tersebut muncul di tengah kabar penutupan Krakatau Osaka Steel pada Juni 2026. Penutupan perusahaan baja tersebut dinilai menjadi bagian dari tren deindustrialisasi akibat banjir produk murah dari China dan lemahnya daya beli dalam negeri.
Di sisi lain, Bank Indonesia mulai memperketat pembelian valuta asing, sementara pemerintah berencana menerbitkan Panda Bond untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
Meski langkah tersebut dinilai tepat secara teknis, Nailul menegaskan kebijakan moneter dan pembiayaan tidak akan cukup kuat apabila fundamental ekonomi domestik belum benar-benar solid.
Ia juga menyinggung belum munculnya laporan harta kekayaan Presiden dan 38 menteri di laman Komisi Pemberantasan Korupsi setelah batas waktu pelaporan 30 Maret 2026.
Menurutnya, transparansi pejabat publik menjadi penting di tengah sorotan terhadap isu korupsi dan pelemahan sektor industri nasional.
“Selama ruang untuk mempertanyakan data dan kebijakan masih terbuka, koreksi terhadap arah pembangunan ekonomi masih mungkin dilakukan,” ujarnya.ssc/mn
