Jakarta, sumbarsatu.com--Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Juli Budi Winantya, menyebut pelemahan rupiah dipicu konflik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan belanja AS dan memperlebar defisit fiskal.
Dampaknya, imbal hasil US Treasury naik dan memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia. BI pun meningkatkan intervensi untuk menahan tekanan tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya menegaskan, pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp17.300 per dolar AS bukan cerminan memburuknya ekonomi nasional. Ia menyebut fundamental Indonesia masih relatif kuat dibanding negara kawasan seperti Malaysia dan Thailand, serta pergerakan rupiah masih sesuai skenario pemerintah. Defisit APBN juga dipastikan tetap di bawah 3 persen PDB.
Pada penutupan akhir pekan, rupiah menguat 0,52 persen ke Rp17.205 per dolar AS. Namun secara mingguan masih melemah 0,9 persen dan turun 1,28 persen dalam sebulan. Tekanan datang dari penguatan indeks dolar AS di level 98 dan lonjakan harga minyak di atas USD100 per barel, yang membebani mata uang kawasan. Di dalam negeri, sentimen fiskal turut memperberat tekanan.
Lembaga pemeringkat Fitch Ratings menilai Indonesia masih memiliki ruang memperlebar defisit melampaui 3 persen tanpa langsung menurunkan peringkat utang, selama bersifat sementara. Direktur Sovereign Ratings Fitch, George Xu, menekankan pentingnya komunikasi yang jelas ke pasar dan rencana konsolidasi fiskal yang kredibel.
Meski begitu, Fitch telah menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif akibat meningkatnya ketidakpastian dan kekhawatiran terhadap kredibilitas kebijakan. Pemerintah kini mengkaji pelebaran defisit hingga 4 persen PDB sebagai respons tekanan global.
Di sisi belanja, Menkeu Purbaya memastikan pengetatan penyaringan anggaran, khususnya pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul temuan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait potensi korupsi. Kepala Badan Gizi Nasional,
Dadan Hindayana, menjelaskan pengadaan video conference Rp5,7 miliar dilakukan untuk mendukung koordinasi nasional program, dengan kapasitas hingga 50.000 peserta per sesi.
