-Sumber: ISEAI
Jakarta, sumbarsatu.com — Eskalasi konflik militer di Selat Hormuz pada Maret 2026 dinilai berpotensi mengguncang ketahanan fiskal Indonesia. Laporan yang disusun oleh Ronny P. Sasmita, Delly Ferdian, Antoni Putra, dan M. Husein Haikal dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menyebutkan bahwa krisis tersebut dapat mendorong defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melampaui batas legal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Ronny P. Sasmita menilai tekanan terhadap fiskal Indonesia akan muncul terutama melalui lonjakan harga energi global. Menurutnya, struktur APBN Indonesia masih sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak dunia.
“Jika krisis di Selat Hormuz berkepanjangan dan harga minyak tetap tinggi, tekanan terhadap APBN akan sangat besar. Setiap kenaikan harga minyak akan langsung memicu pembengkakan subsidi energi dan memperlebar defisit anggaran,” ujar Ronny dalam laporan bertajuk Evaluasi Dampak Krisis Selat Hormuz 2026 terhadap Ketahanan Fiskal Nasional dan Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (16/3/2026).
Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi dunia yang melayani sekitar 20 persen konsumsi minyak bumi dan gas alam cair (LNG) global. Penutupan jalur tersebut dilaporkan telah menyebabkan penurunan lalu lintas kapal hingga 97 persen, sehingga memicu lonjakan harga minyak dunia.
Dalam asumsi APBN 2026, harga minyak Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) dipatok sebesar 70 dolar AS per barel. Namun pada Maret 2026, harga minyak Brent telah melonjak hingga 104 dolar AS per barel dan berpotensi mencapai 150 dolar AS jika blokade berlanjut.
Ronny menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1 dolar AS pada ICP diperkirakan meningkatkan defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun akibat membengkaknya subsidi bahan bakar minyak dan kompensasi energi.
“Dengan struktur subsidi energi yang masih besar, volatilitas harga minyak global akan langsung diterjemahkan menjadi tekanan fiskal,” kata Ronny.
Pemerintah sebelumnya menargetkan defisit APBN 2026 berada pada kisaran 2,48 hingga 2,68 persen dari PDB. Namun dalam simulasi laporan tersebut, jika harga minyak rata-rata berada di level 92 dolar AS per barel sepanjang tahun, defisit berpotensi melonjak hingga 3,7 sampai 4 persen dari PDB. Angka tersebut melampaui batas maksimal defisit 3 persen yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Tekanan fiskal juga diperkirakan meningkat akibat lonjakan biaya utang negara. Laporan itu memproyeksikan Debt Service Ratio (DSR) Indonesia dapat membengkak hingga 46 hingga 47 persen pada 2026. Artinya, hampir separuh pendapatan negara berpotensi terserap hanya untuk pembayaran bunga dan pokok utang.
Menurut Ronny, kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal Indonesia relatif sempit dibandingkan banyak negara dengan peringkat kredit serupa.
“Rasio penerimaan negara terhadap PDB kita masih sekitar 13 persen, jauh di bawah rata-rata negara dengan peringkat kredit BBB yang bisa mencapai lebih dari 25 persen. Itu berarti kemampuan pemerintah merespons guncangan global sangat terbatas,” ujarnya.
Laporan itu juga menyoroti langkah lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings dan Moody's yang telah merevisi outlook peringkat utang Indonesia dari “stabil” menjadi “negatif”. Revisi tersebut mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap ketidakpastian kebijakan serta kemungkinan pelonggaran batas defisit 3 persen untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Di pasar surat utang negara, tanda-tanda tekanan juga mulai terlihat. Rasio bid-to-cover dalam lelang Surat Berharga Negara (SBN) yang pada 2025 masih berada di level empat kali—atau permintaan empat kali lebih besar dari penawaran—dilaporkan turun drastis menjadi sekitar 1,3 kali pada awal 2026. Pada saat yang sama, yield SBN tenor 10 tahun meningkat ke level tertinggi dalam enam bulan terakhir, menandakan investor menuntut premi risiko yang lebih tinggi.
Jika defisit terus melebar, laporan tersebut memperingatkan adanya risiko kegagalan lelang SBN atau meningkatnya biaya bunga utang pemerintah. Kondisi ini berpotensi memicu efek crowding out, yaitu situasi ketika perbankan lebih memilih membeli surat utang pemerintah daripada menyalurkan kredit ke sektor swasta.
Dalam skenario menjaga defisit tetap di bawah 3 persen, pemerintah diperkirakan harus melakukan efisiensi belanja secara signifikan. Beberapa program yang disebut berpotensi terdampak antara lain proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan anggaran sekitar Rp5 triliun pada 2026, belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) sekitar Rp187 triliun, serta program Koperasi Merah Putih yang bernilai sekitar Rp90 triliun. Selain itu, efisiensi juga dapat dilakukan melalui pemangkasan belanja non-esensial seperti perjalanan dinas dan pengadaan barang dengan target penghematan hingga Rp308 triliun.
Namun pemangkasan belanja pemerintah juga memiliki konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi. Laporan tersebut memperkirakan target pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi sulit tercapai dan kemungkinan hanya bertahan di sekitar 5 persen akibat melemahnya daya beli serta berkurangnya investasi pemerintah.
Krisis Selat Hormuz juga dinilai berpotensi menaikkan biaya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini memiliki anggaran sekitar Rp335 triliun. Lonjakan harga energi memicu inflasi pada rantai pasok pangan, termasuk kenaikan harga pupuk urea global yang telah meningkat 25 persen menjadi sekitar 625 dolar AS per metrik ton.
Selain itu, harga sapi bakalan impor dari Australia diperkirakan naik 10 hingga 20 persen pada 2026 akibat meningkatnya biaya logistik. Biaya pengapalan kontainer 40 kaki juga melonjak dari sekitar 4.000 dolar AS menjadi 6.000 dolar AS karena premi asuransi perang. Kenaikan biaya energi juga berpotensi meningkatkan harga susu impor yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari Australia dan Selandia Baru.
Menurut Ronny, jika desain program tidak disesuaikan dengan kondisi global, beban fiskal pemerintah dapat semakin berat.
“Program MBG tetap penting untuk menjaga kualitas gizi anak-anak, tetapi desainnya harus adaptif terhadap kondisi ekonomi global agar tidak memperparah tekanan fiskal,” katanya.
Dalam menghadapi situasi tersebut, laporan tersebut mengusulkan sejumlah opsi kebijakan. Salah satunya adalah melakukan rekalibrasi menu MBG dengan mengganti protein impor seperti daging sapi atau susu dengan sumber protein lokal seperti telur, ikan, dan tempe. Opsi lain adalah menerapkan implementasi bertahap program MBG dengan memprioritaskan daerah termiskin untuk mengurangi beban fiskal.
Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong desentralisasi pasokan dengan mewajibkan bahan baku program berasal dari petani dan UMKM lokal di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ronny menegaskan bahwa krisis Selat Hormuz berpotensi menciptakan “badai sempurna” bagi ekonomi Indonesia jika tidak diantisipasi secara hati-hati.
“Jika pemerintah mempertahankan program besar seperti MBG secara penuh sambil membiarkan defisit melebar di atas 3 persen, kepercayaan pasar terhadap surat utang negara bisa tergerus,” ujarnya.
Sebagai langkah mitigasi, para penulis laporan merekomendasikan pemerintah segera melakukan audit efisiensi belanja kementerian, menunda proyek infrastruktur yang tidak mendesak, menjaga batas defisit 3 persen untuk mempertahankan minat investor terhadap SBN, serta menyesuaikan desain program MBG agar lebih berbasis pada pangan lokal guna mengurangi dampak inflasi global dan biaya logistik impor.ssc/mn
