-
Jakarta, sumbarsatu.com--Sejumlah menteri bidang ekonomi menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarton, Senin (16/3/2026). Rapat tersebut dihadiri antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti. Pertemuan ini membahas tindak lanjut rapat kabinet paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto yang digelar pada Jumat pekan lalu.
Salah satu agenda penting yang dibahas adalah kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membuka ruang pelebaran batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Opsi ini dipertimbangkan sebagai langkah antisipatif terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga minyak dunia serta meningkatkan tekanan terhadap perekonomian nasional.
Dalam rapat kabinet sebelumnya, Airlangga memaparkan tiga skenario dampak konflik terhadap ekonomi Indonesia. Pada skenario pertama, jika perang berlangsung selama lima bulan, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan mencapai 86 dolar AS per barel.
Dalam kondisi tersebut, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di kisaran Rp17.000 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3 persen, yield Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 6,9 persen, dan defisit APBN mencapai 3,18 persen dari PDB.
Pada skenario kedua, jika konflik berlangsung selama enam bulan, ICP diperkirakan meningkat menjadi 97 dolar AS per barel. Nilai tukar rupiah diproyeksikan melemah hingga Rp17.300 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi sekitar 5,23 persen, yield SBN mencapai 7,2 persen, dan defisit APBN diperkirakan naik menjadi 3,53 persen.
Sementara itu, pada skenario terburuk jika konflik berlangsung hingga sepuluh bulan, harga ICP diperkirakan menembus 115 dolar AS per barel. Dalam kondisi tersebut, nilai tukar rupiah diproyeksikan melemah hingga Rp17.500 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen, yield SBN berada di kisaran 7,2 persen, dan defisit APBN diperkirakan melonjak hingga 4,06 persen.
Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB.
Menurutnya, batas tersebut merupakan instrumen penting untuk menjaga kedisiplinan pengelolaan keuangan negara dan tidak akan diubah kecuali dalam kondisi darurat besar seperti saat pandemi Covid-19.
Namun, wacana pelebaran defisit tersebut memicu kekhawatiran di kalangan ekonom. Ekonom senior dari Bright Institute, Awalil Rizky, menilai bahwa melonggarkan batas defisit bukanlah pilihan tepat di tengah kondisi fiskal yang semakin rentan.
Awalil menjelaskan, pelebaran defisit berpotensi meningkatkan rasio utang terhadap PDB, memperbesar beban pembayaran utang, serta menambah tekanan terhadap anggaran negara.
Awalil mengingatkan bahwa alokasi pembayaran bunga utang tahun ini yang mencapai sekitar Rp599 triliun berpotensi terlampaui, terutama jika yield SBN terus meningkat dan nilai tukar rupiah terus melemah. Kondisi ini juga diperburuk oleh adanya utang negara yang berdenominasi valuta asing sehingga semakin sensitif terhadap gejolak kurs.
Ia menilai pemerintah seharusnya mempertimbangkan langkah alternatif yang lebih terukur, seperti meninjau kembali sejumlah program prioritas yang memiliki alokasi anggaran besar. Beberapa program yang disebut antara lain MBG, program Kopdes Merah Putih, belanja alat utama sistem senjata (alutsista), serta alat material khusus (almatsus). Selain itu, efisiensi juga dapat dilakukan melalui perampingan jumlah kementerian dan lembaga yang saat ini mencapai 49 institusi.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI). Lembaga ini menilai bahwa penyesuaian belanja negara merupakan langkah yang lebih realistis dalam merespons kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik.
Salah satu program yang dinilai perlu dievaluasi adalah MBG yang memiliki pagu anggaran sekitar Rp335 triliun atau sekitar 10,7 persen dari total belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp3.149,7 triliun. Selain itu, LPEM UI juga mengusulkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sebagaimana pernah dilakukan pemerintah pada 2022 saat pecah perang Rusia–Ukraina.
Sebagai alternatif kebijakan perlindungan sosial, LPEM UI juga mengusulkan penerapan subsidi yang lebih tepat sasaran dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Dalam simulasi optimistis, pemberian BLT sebesar Rp500 ribu per bulan selama delapan bulan kepada rumah tangga miskin diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp140,7 triliun. Angka ini hanya sekitar setengah dari belanja program MBG serta jauh lebih kecil dibandingkan total subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp381,3 triliun.
Di tengah meningkatnya wacana pelebaran defisit tersebut, pasar keuangan mulai menunjukkan respons. Nilai tukar rupiah tercatat melemah hingga mendekati Rp17.000 per dolar AS. Pada pukul 12.45 WIB, rupiah berada di posisi Rp16.994 per dolar AS atau melemah sekitar 0,3 persen.
Tekanan juga terlihat di pasar saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada sesi pertama perdagangan ditutup melemah 97,8 poin atau sekitar 1,37 persen ke level 7.039,4, yang merupakan posisi terendah sejak Juli 2025.
Sejumlah analis menilai pelemahan tersebut dipicu meningkatnya ketidakpastian fiskal setelah muncul sinyal bahwa batas defisit APBN sebesar 3 persen mungkin sulit dipertahankan. Reaksi pasar menunjukkan bahwa investor sangat sensitif terhadap potensi perubahan disiplin fiskal pemerintah.
Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi Indonesia tidak lagi semata-mata dipicu oleh tekanan eksternal, tetapi juga oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap konsistensi kebijakan fiskal. Wacana penerbitan Perppu untuk melampaui batas defisit 3 persen—meskipun Presiden menyatakan komitmen untuk mempertahankannya—telah cukup memicu kegelisahan di pasar.
Dalam kondisi fiskal yang semakin rapuh, sejumlah ekonom menilai langkah yang lebih rasional adalah meninjau kembali belanja negara berskala besar serta mengarahkan anggaran pada program yang lebih tepat sasaran. Pilihan kebijakan yang diambil pemerintah dalam waktu dekat akan sangat menentukan apakah stabilitas fiskal tetap terjaga atau justru semakin tertekan oleh dinamika krisis global.ssc/mn
