Polemik Anggaran: Menkeu Kritik Bappenas, Saling Sindir dengan Menteri KKP

Jakarta, sumbarsatu.com--Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memicu perhatian publik setelah ia melontarkan kritik terhadap efektivitas penggunaan anggaran di sejumlah kementerian.

Purbaya sebelumnya menyoroti pendekatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam penganggaran penanganan banjir di Sumatra. Ia menilai besaran anggaran yang terlalu besar sejak awal justru berpotensi memperlambat eksekusi program. “

Anggaran tidak harus besar di awal. Diketok sedikit dulu agar pekerjaan bisa lebih cepat dimulai dan dieksekusi,” ujar Purbaya, Rabu (18/2/2026).

Selain itu, kritik juga diarahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait realisasi anggaran pengadaan kapal. Purbaya mengaku menerima keluhan dari pelaku industri galangan kapal nasional yang hingga kini belum memperoleh pesanan.

“Saya mendapat aduan dari pelaku industri galangan kapal dalam negeri yang sampai sekarang belum menerima pesanan dari KKP,” katanya.

Menurut Purbaya, tambahan anggaran yang diajukan KKP telah disetujui dan dicairkan sehingga program pengadaan kapal semestinya bisa segera berjalan. Ia juga menegaskan bahwa kesimpulan mengenai belum adanya pesanan kapal didasarkan pada pengecekan langsung di lapangan.

“Tambahan anggaran sudah kami setujui dan cair. Kesimpulan saya soal belum adanya pesanan kapal itu berdasarkan pengecekan langsung ke sejumlah galangan kapal,” tegas Purbaya.

Pernyataan tersebut langsung direspons Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melalui media sosial. Saling respons terbuka antara kedua pejabat itu memunculkan pertanyaan publik mengenai koordinasi antarkementerian serta soliditas Kabinet Merah Putih dalam menjalankan program pemerintah.

Polemik ini sekaligus menyoroti persoalan klasik tata kelola anggaran, yakni kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan realisasi di lapangan, yang kerap menjadi tantangan dalam pelaksanaan program pembangunan.