-
OLEH Suryadi
ISTILAH “Jokowisme” dimunculkan oleh pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini kian asosiatif dengan keluarga Jokowi alias Mulyono (lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Solidaritas_Indonesia; diakses 03-02-2025).
Berbagai tanggapan muncul menyusul disemburkannya istilah ini ke udara politik Indonesia yang kian polutif dan kusut oleh PSI dalam bulan Mei 2023. Tampaknya, istilah yang merujuk pada Jokowi itu dimaksudkan untuk mem-blow up mantan Presiden Indonesia ke-7 yang kemaruk kekuasaan itu dalam upaya PSI mengglorifikasikan ‘Dinasti Mulyono/Dinasti Jawa Ke-3’.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai langkah PSI yang membuat istilah “Jokowisme” bisa menimbulkan pertanyaan. Menurutnya, istilah ini masih belum bisa memenuhi kriteria untuk mempunyai makna ideologi. Sedangkan Wakil Ketua Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan bahwa gagasan “Jokowisme” tersebut terlalu terburu-buru jika dijadikan sebagai gagasan nasional.” (lihat:https://www.suara.com/news/2023/05/16/171931/menilik-arti-jokowisme-istilah-baru-buatan-psi-tapi-berujung-tuai-kritikan; diakses 06-02-2026).
Menurut para propagandis PSI, “Jokowisme berarti kemajuan Indonesia yang merata. Baru di era Jokowi orientasi pembangunan Indonesia tidak lagi Jawa-sentris melainkan Indonesia sentris.” (Ibid.) Klaim ini jelas merendahkan berbagai kebijakan politik dan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh Presiden-Presiden Indonesia pasca Sukarno. Definisi yang diberikan PSI itu juga memberi kesan bahwa pengurus partai baru ini tidak begitu mengerti makna ‘-isme’ dalam konteks politik dan pemikiran. Alasan yang diberikan adalah bahwa Pemerintahan Jokowi bersifat “Indonesia Sentris”, bukan “Jawa Sentris” dan telah berhasil menyelesaikan 66 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang distribusinya memperhatikan prinsip 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) (Ibid.).
Klaim yang berbau ‘angkat telur ini’, perlu dikritisi. Pertama, soal pemerataan pembangunan Indonesia di luar Jawa selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Tol Trans Jawa, Proyek kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung yang kini secara finansial membebebani PT KAI, proyek MRT Jakarta dan LRT Jabotabek, proyek Bandara Internasional Yogyakarta, proyek Pelabuhan Patimban (Subang, Jawa Barat), proyek Bendungan Karian (Banten), dan Bendungan Jragung (Jawa Tengah), adalah contoh-contoh yang menunjukkan bahwa masih banyak proyek-proyek pembangunan yang menelan biaya besar yang dilakukan Pemerintahan Jokowi masih terkonsentrasi di Jawa.
Sedangkan proyek-proyek di luar Jawa justru menimbulkan berbagai masalah. IKN di Kalimantan, misalnya, justru meninggalkan ketidakpastian dan berpotensi mangkrak. Beberapa proyek di sektor wisata di kawasan Indonesia Timur dan di Sumatera Utara tak memberikan efek ekonomi yang signifikan. Yang lebih parah adalah proyek-proyek di sektor pertambangan dan kehutanan: hampir semuanya menimbulkan dampak lingkungan yang parah dan juga tragedi kemanusiaan. Kasus pengusiran penduduk seperti di Pulau Rempang dan di banyak tempat lainnya di Indonesi membuat kita membatin: apa sebenarnya manfaat kemerdekaan bagi rakyat Indonesia? Apa sebenarnya manfaat PSN itu bagi rakyat berderai? Malah yang terjadi adalah kerusakan negara, baik fisik maupun non fisik.
Kedua, soal klaim bahwa Pemerintahan Jokowi bersifat “Indonesia Sentris”. Ini adalah pernyataan yang justru bertolak belakang dengan kenyataan yang tampak: Jokowi mencoba membangun dinasti keluarga dengan menerabas hukum sehingga sampai-sampai melahirkan apa yang disebut oleh Rocky Gerung politikus ‘anak haram konsitusi’ yang nirintelek. Nepotisme dan politik dinasti dilakukan Jokowi dengan terang-terangan dan tanpa malu-malu. Rakyat yang kritis semakin mencurigai bahwa keluarga ini memalsukan dokumen pendidikan mereka untuk meraih kedudukan menjadi politisi.
“Jokowisme”, dengan demikian, tampaknya hanyalah istilah gaya-gayaan dan gagah-gagahan saja. Apa yang bisa diperbandingkan dari ‘-isme’ yang dilekatkan pada nama mantan juragan mebel yang hanya suka baca komik Shinchan ini dengan ‘-isme’-‘-isme’ yang lain, semisal “Sukarnoisme” (dengan “Marhaenisme”-nya), “Suhartoisme”, apalagi “Reaganisme” dan “Tatcherisme”, bahkan “Marxisme-Leninisme”?
Walaupun ‘-isme’ (yang berasal dari bahasa Yunani kuno ‘ismós’) merupakan kata benda abstrak yang menggambarkan tindakan, keadaan, kondisi, atau doktrin, dan sering digunakan untuk merepresentasikan filsafat, teori, agama, gerakan sosial, gerakan seni, gaya hidup, perilaku, fenomena ilmiah, atau kondisi medis, namun dalam konteks penempelan kata ini ke nama Jokowi, kaum intelektual dan golongan terpelajar Indonesia (dan dunia) pastilah membayangkan bahwa mantan presiden Indonesia itu telah melakukan suatu gerakan radikal dan idiosinkratis yang menimbulkan transformasi politik, ekonomi, atau budaya yang signifikan terhadap bangsa dan negara Indonesia.
Kenyataannya, Jokowi tidak meninggalkan sebuah warisan ideologi, filsafat, atau gerakan seni yang perlu dicatat dengan tinta merah bangsa Indonesia dan dapat disumbangkan kepada dunia.
O, ya, barangkali “Jokowisme” mungkin memang ada, tapi dengan pengertian begini: “Kemelut politik Indonesia yang tercipta akibat tindakan penghalalan segala cara dengan mengabaikan panduan moral yang dilakukan Jokowi sejak 2014 sampai hari ini.”
Dari perpesktif ini, “Jokowisme”, sebagaimana dirasakan oleh bangsa Indonesia kini, bukanlah sebuah anugerah atau pencerahan sebagai buah perenungan, pemikiran dan tindakan politik, melainkan hanya sebuah PETAKA bagi nation-state warisan Soekarno-Hatta.[]
Den Helder, 8 Februari 2026
Esai ini juga dipublikasikan di blog https://niadilova.wordpress.com.
