Banda Aceh, sumbarsatu.com — Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia yang mendesak percepatan akses dan koordinasi logistik bantuan kemanusiaan internasional menyusul bencana hidrometeorologi Sumatera yang terjadi pada akhir November 2025.
Ketua Dewan Profesor USK, Prof. Dr. Ir. Izarul Machdar, M.Eng., mengatakan kondisi di lapangan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang membutuhkan respons cepat, terkoordinasi, dan terbuka terhadap keterlibatan bantuan internasional.
“Sebagai akademisi yang berada langsung di wilayah terdampak, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan. Kerusakan infrastruktur, terputusnya akses logistik, serta gangguan listrik dan telekomunikasi telah menghambat upaya penyelamatan dan distribusi bantuan,” ujar Izarul dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Selasa (16/12/2025).
Berdasarkan data yang dihimpun dari BNPB dan laporan media nasional, jumlah korban jiwa akibat bencana tersebut telah mencapai sekitar 1.006 orang yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ratusan lainnya dilaporkan masih hilang atau terluka, sementara ratusan ribu warga terdampak dan mengungsi.
Di Provinsi Aceh, kata Izarul, tercatat sedikitnya 332 titik jembatan mengalami kerusakan. Selain itu, ribuan fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, serta infrastruktur dasar ikut terdampak, menyebabkan terputusnya akses transportasi dan komunikasi di banyak wilayah.
“Gangguan jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik yang meluas tidak hanya memperlambat koordinasi darurat, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal dan operasional fasilitas kesehatan,” katanya.
Dalam surat terbuka tersebut, Dewan Profesor USK mengajukan 11 rekomendasi strategis kepada Presiden, di antaranya percepatan pembukaan jalur transportasi utama seperti bandara, pelabuhan, dan jalan raya untuk masuknya bantuan internasional, serta penetapan status darurat bencana nasional secara komprehensif.
Selain itu, mereka juga mendorong pembentukan Humanitarian Logistics Coordination Center di Aceh yang melibatkan BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI/Polri, serta perwakilan lembaga kemanusiaan internasional guna menyinkronkan data kebutuhan dan distribusi bantuan.
Rekomendasi lainnya mencakup penyederhanaan prosedur perizinan dan clearance bagi organisasi kemanusiaan internasional, pengaktifan sistem pelacakan logistik terpadu, optimalisasi titik konsolidasi bantuan, serta percepatan pemulihan listrik dan jaringan telekomunikasi.
Izarul menegaskan, meskipun pemerintah pusat menyatakan kemampuan nasional masih mencukupi, kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan yang sangat besar dan mendesak.
“Tanpa koordinasi logistik yang efektif dan keterbukaan terhadap dukungan internasional, risiko keterlambatan bantuan—terutama medis, pangan, dan perlindungan—akan semakin besar, apalagi potensi cuaca ekstrem masih berlanjut,” tegasnya.
Dewan Profesor USK juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan agar partisipasi internasional dapat dimaksimalkan demi keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak. ssc/mn
