Tanah Datar, sumbarsatu.com — Fraksi-fraksi DPRD Tanah Datar menyampaikan pandangan umum terhadap nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tanah Datar tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD setempat, Rabu (5/11/2025).
Sidang paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari, didampingi Wakil Ketua Kamrita, serta dihadiri 21 anggota dewan. Turut hadir Wakil Bupati Ahmad Fadly, unsur Forkopimda, asisten Setda, staf ahli bupati, kepala OPD, camat, dan wali nagari se-Tanah Datar.
Dari delapan fraksi DPRD, dua fraksi tercatat tidak hadir karena mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di luar daerah, yakni Fraksi PAN dan Fraksi PKB. Meski demikian, pandangan umum kedua fraksi tersebut tetap diserahkan secara tertulis kepada pimpinan sidang.
Sementara itu, enam fraksi lainnya menyampaikan pandangan secara langsung melalui juru bicara masing-masing.
Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui juru bicara Wendri Aswil menyatakan bahwa tahun anggaran 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tanah Datar 2025–2029, sehingga kebijakan anggaran harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Fraksi mendorong pemerintah daerah agar kebijakan dan prioritas anggaran mencerminkan penguatan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ujarnya.
Fraksi NasDem melalui juru bicara Junaidi Dt Rajo Mangkuto menyoroti perlunya pendalaman kebijakan fiskal dan pemulihan sektor unggulan, khususnya pascabencana galodo.
“Kemandirian fiskal harus direncanakan melalui roadmap ekonomi daerah. Pemulihan pasca galodo belum terlihat signifikan, dan ketergantungan terhadap transfer pusat masih tinggi,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi komposisi belanja daerah yang dinilai belum ideal, terutama untuk infrastruktur pertanian, UMKM, pendidikan, dan pariwisata.
“Belanja daerah harus lebih bijak, berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar belanja kosmetik,” katanya.
Fraksi PKS melalui juru bicara Nurzal Chan menekankan fokus anggaran pada program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Selanjutnya Fraksi Gerindra melalui juru bicara Surva Hutri mempertanyakan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dalam tiga tahun ke depan.
Fraksi PPP melalui juru bicara Zulhadi juga meminta penjelasan terkait alokasi dana hibah lebih dari Rp8 miliar dalam Ranperda APBD 2026.
“Siapa saja penerima hibah, apa nama organisasi, serta berapa besarannya?” tanyanya.
Fraksi Ummat Golkar melalui juru bicara Adrison Dt Parpatih meminta penjelasan lebih rinci terkait implementasi tema pembangunan RKPD 2026 mengenai penguatan sektor unggulan.
“Dimana program unggulan itu akan dilaksanakan, dan berapa target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan?” ujarnya.
Menutup rapat, Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari meminta pemerintah daerah menindaklanjuti seluruh masukan fraksi.
“Bupati dijadwalkan memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi pada Jumat (7/11/2025),” katanya. ssc/nc
