Payakumbuh, sumbarsatu.com – Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menegaskan bahwa pengelolaan risiko harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari capaian fisik atau program, tetapi dari kemampuan pemerintah mengantisipasi dan mengelola potensi hambatan secara terukur.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025–2029 di Aula Ngalau Indah, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (05/11/2025).
“Risiko adalah bagian dari perjalanan pembangunan. Ia bukan untuk dihindari, tetapi harus dikenali, dianalisis, dan dikelola secara efektif,” ujar Wako Zulmaeta.
Ia menambahkan, Payakumbuh sebagai kota kecil dengan potensi besar harus membangun secara hati-hati dan berbasis analisis risiko. Semangat dan niat baik, lanjutnya, tidak cukup tanpa sistem yang kuat untuk mengenali dan mengantisipasi gangguan terhadap kebijakan.
“Dengan memahami dan mengelola risiko secara cermat, kita bukan hanya meminimalisir ancaman, tetapi juga mengoptimalkan peluang,” tegasnya.
Bimtek ini menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029, sekaligus menguatkan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
Zulmaeta juga menekankan pentingnya kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam menerapkan prinsip manajemen risiko pada setiap program dan kebijakan.
“Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan membawa manfaat bagi masyarakat. Mari jadikan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan,” katanya.
Bimtek menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat, Rizal, selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Dalam paparannya, ia menyebut pengelolaan risiko sebagai elemen kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Pemerintahan yang efektif bukan berarti tanpa risiko, tetapi mampu memilih dan mengelola risiko dengan bijak,” ujar Rizal.
Ia mencontohkan keberhasilan Sumatera Barat mempertahankan angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional sebagai praktik nyata pengelolaan risiko lintas sektor yang melibatkan kolaborasi antarinstansi.
“Menurunkan angka kemiskinan adalah contoh konkret pengelolaan risiko yang berhasil. Minimal capaian ini harus terus kita pertahankan,” tambahnya.
Rizal menegaskan, keberhasilan pengelolaan risiko tidak hanya bergantung pada regulasi dan sistem, tetapi juga komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus belajar, beradaptasi, dan membangun budaya kerja transparan serta akuntabel. (IMA)
