Aksi demo yang terjadi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (29/8/2025). (Dok. TIMES Indonesia)
OLEH Suswinda Ningsih, M.Ikom (Dosen Ilmu Komunikasi, Pemerhati Media dan Budaya Digital)
MALAM itu, Jumat 29 Agustus 2025, Jakarta terbakar amarah. Asap mengepul dari halte TransJakarta di Sudirman, kaca gedung DPRD retak, ribuan mahasiswa, buruh, pelajar, dan pengemudi ojek online memenuhi jalan. Di balik gas air mata, satu kata menggema: adil!
Kerusuhan ini bukan sekadar soal tunjangan DPR yang fantastis atau tragedi tewasnya seorang pemuda bernama Affan Kurniawan. Kedua peristiwa itu hanyalah percikan api. Yang meledak di jalanan adalah akumulasi frustrasi sosial-ekonomi dan lebih dalam lagi kegagalan komunikasi politik antara rakyat dan negara.
Awalnya datang dari Senayan. Pada 25 Agustus, DPR mengumumkan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan bagi setiap anggota dewan. Di mata politisi, itu sekadar langkah administratif. Tapi bagi rakyat yang sedang menghadapi harga beras Rp18 ribu per kilogram dan tarif listrik yang naik, kebijakan itu adalah tamparan.
Di Tanah Abang, para pedagang merasakan penurunan pendapatan yang signifikan. Banyak dari mereka mengeluhkan daya beli masyarakat yang menurun, sementara harga-harga kebutuhan pokok terus naik. Rasa frustrasi ini menegaskan kesenjangan yang kian terlihat antara kehidupan sehari-hari rakyat dan keputusan politik yang jauh di Senayan.
Para ahli komunikasi memberi kerangka untuk memahami fenomena ini. Denis McQuail, seorang pakar media dan komunikasi massa dari Inggris, menekankan teori agenda-setting, yaitu bagaimana media dan elite politik menentukan isu apa yang dipikirkan publik. Dalam konteks ini, keputusan DPR soal tunjangan besar menjadi perhatian publik bukan hanya karena nilainya, tetapi juga karena framing dan pemberitaan.
Belum reda kemarahan itu, muncul video 26 detik pada 28 Agustus. Seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, terjatuh dan terlindas kendaraan taktis Brimob di Kwitang. Polisi buru-buru menyebut peristiwa itu “tidak disengaja.” Namun publik memaknai secara berbeda.
Robert Entman, pakar komunikasi politik dari Amerika, menjelaskan teori framing, yaitu bagaimana media dan elite menonjolkan aspek tertentu dari realitas untuk membentuk persepsi publik. Yang dilihat masyarakat bukan kecelakaan, melainkan simbol: negara melawan rakyat. Affan pun menjadi ikon perlawanan.
Solidaritas pun membesar. Elisabeth Noelle-Neumann, ahli opini publik asal Jerman, menulis tentang fenomena spiral of silence, orang cenderung diam saat merasa minoritas, tetapi berbicara ketika suara kritis menemukan gaung. Gelombang demonstrasi pun menjalar dari Jakarta ke Bandung, Yogyakarta, hingga Makassar, membentuk ruang publik alternatif saat komunikasi formal negara gagal.
Bagaimana respons kekuasaan? Presiden membatalkan kunjungan ke Cina. Polri menahan tujuh anggota Brimob. Namun Kapolri justru memperburuk situasi dengan kalimat arogan, “Hanya presiden yang bisa memberhentikan saya.” Komnas HAM mencatat 951 orang ditangkap dalam empat hari, termasuk pelajar SMA. Organisasi HAM menuding aparat berlebihan.
Onong Uchjana Effendy, pakar komunikasi politik Indonesia, pernah menekankan bahwa komunikasi politik adalah “alat legitimasi sekaligus delegitimasi.” Alih-alih menenangkan, bahasa represif aparat justru meruntuhkan legitimasi negara.
Dampak ekonomi segera terasa. IHSG jatuh 2 persen, rupiah melemah ke Rp16.500 per dolar. Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja melaporkan kerugian Rp6 triliun hanya dalam lima hari, dengan omzet turun hingga 40 persen. Di Makassar, gedung DPRD dibakar massa, tiga orang tewas. Survei SMRC menunjukkan kepercayaan publik terhadap DPR hanya 23 persen, terendah dalam dua dekade, sementara Indikator Politik mencatat 68 persen warga percaya pemerintah lebih melindungi elite ketimbang rakyat.
Fenomena ini bukan unik bagi Indonesia. Prancis mengalami gejolak Yellow Vests pada 2018 ketika Macron menggunakan bahasa teknokratis untuk menjelaskan kenaikan pajak bahan bakar, sehingga publik merasa tidak didengar. Korea Selatan mengalami hal serupa saat tragedi feri Sewol pada 2014, ketika bahasa pemerintah yang lambat dan defensif menimbulkan gelombang kemarahan generasi muda. Polanya sama: komunikasi yang salah dapat meruntuhkan legitimasi lebih cepat daripada krisis ekonomi.
Indonesia seharusnya belajar. Komunikasi politik bukan sekadar pelengkap kebijakan. Asep Saeful Muhtadi, pakar politik dan komunikasi Indonesia, menekankan bahwa komunikasi politik adalah dialektika antara citra dan kinerja; citra tanpa kinerja hanyalah kosmetik, sedangkan kinerja tanpa citra hanyalah angka dingin. Ibnu Hamad menambahkan bahwa bahasa kekuasaan adalah produksi makna: kata-kata pejabat bisa menjadi perekat, bisa pula menjadi bahan bakar amarah.
Sayangnya, dalam krisis ini, negara berkali-kali salah bicara. DPR berbicara dengan bahasa teknis, aparat bicara defensif, dan presiden terlalu lama diam. Hasilnya: rakyat memilih berbicara di jalan.
Solusi bukan menambah pasukan atau menutup media sosial, tetapi empati dan dialog. Negara harus berani berkata “Kami salah. Kami mendengar.” Lebih dari itu, dibutuhkan desain komunikasi baru, Komisi Komunikasi Publik yang independen, kanal pengaduan publik, dan forum daring deliberatif. Jürgen Habermas, filsuf Jerman, menekankan pentingnya ruang publik rasional-kritis di mana legitimasi lahir dari diskusi, bukan represi.
Kerusuhan Agustus 2025 adalah alarm keras. Legitimasi negara tidak runtuh semata karena keputusan DPR atau satu tragedi aparat, tetapi karena salah bicara. Bahasa yang arogan, defensif, dan tidak empatik memutus simpul kepercayaan antara rakyat dan negara. Jika negara terus salah bicara, rakyat akan terus mencari ruang alternatif jalan, media sosial, bahkan api. Jika mau belajar berkomunikasi dengan jujur dan dialogis, simpul itu masih bisa dijahit kembali.
Pilihan kini ada di tangan penguasa: apakah mereka terus bersembunyi di balik bahasa kekuasaan yang dingin, atau berani mengubahnya menjadi bahasa yang manusiawi? Sejarah memberi pelajaran: kata-kata bisa lebih berbahaya daripada peluru, tetapi juga lebih menyembuhkan daripada kebijakan apa pun. Dan hari ini, Indonesia sedang menunggu kata-kata yang menyembuhkan.*
