Bupati Pasaman Barat Yulianto
Simpang Empat, sumbarsatu.com-- Saat ini Pemda Pasaman Barat masih mengalami defisit anggaran sebesar Rp45 miliar.
Oleh karena itu, Bupati Pasaman Barat, Yulianto meminta kepada jajarannya OPD/dinas, Pemkab Pasaman Barat melakukan penghematan.
"Sejumlah kegiatan yang dianggap tidak penting dilakukan jangan dianggarkan. Kegiatan lainnya yang tak perlu dihilangkan saja, dalam rangka efisiensi," kata Bupati Yulianto kepada wartawan di Simpang Empat, Selasa (27/5/2025).
Dengan kondisi keuangan saat ini, imbuh Yulianto, jajarannya harus bisa melakukan penghematan agar Anggaran Pendapatan Balanja Daerah (APBD) tidak terbebani.
"Kami saat ini berupaya keras agar, hutang belanja pada 2024 dapat dibayarkan kepada pihak ketiga secara bertahap. Tentunya jika anggarannya. sudah ada," tegasnya.
Selain efisiensi dan penghematan, pihaknya juga sedang melakukan sejumlah upaya koordinasi ke pemerintah provinsi dan pusat agar bisa memberikan anggaran untuk menjalankan program visi misi yang telah ditetapkan.
Selain itu juga berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak sehingga kas daerah bisa kembali sehat
"Artinya, jika pendapatan meningkat maka hutang belanja tahun sebelumnya bisa dibayarkan. Juga kegiatan bisa dilaksanakan dengan cepat," katanya.
Kendati demikian, kata dia, sejumlah kegiatan pelayanan terus diupayakan tidak terganggu. Sejumlah kegiatan peningkatan pelayanan telah dimulai.
Meski demikian, bupati meminta pelayanan pengobatan gratis di Puskesmas dan mendekatkan pelayanan dokter di nagari (desa) yang telah dimulai seperti di Puskesmas Simpang Empat tetap diprioritaskan. Pemda juga menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menjalankan program di bidang kesehatan.
Pejabat Sekretatis Daerah Pasaman Barat Doddy San Ismail, didampingi Pelaksana tugas Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Pasaman Barat Zulfi Agus menjelaskan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per 31 Desember 2024 hutang belanja berjumlah 89,4 miliar.
Kemudian kondisi keuangan awal Tahun 2025 angka defisit mencapai Rp71 miliar. Setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik pada 25 Maret 2025 dilakukanlah efisiensi dan penghematan sehingga defisit turun menjadi Rp45 miliar.
"Perlu diketahui saldo kas daerah per 31 Desember 2024 hanya Rp400 juta. Sedangkan hutang belanja mencapai Rp89,4 miliar," katanya.
Dengan kondisi keuangan seperti itu, penghematan harus dilakukan selain meningkatkan pendapatan.
Apalagi mekanisme transfer dana alokasi umum (DAU) bebas dari pusat ke pemerintah daerah dilakukan per bulan. Artinya dengan kondisi itu maka jajaran Pemkab harus berhemat setiap bulan.
Adapun penghematan atau efisiensi yang dilakukan diantaranya pemotongan belanja barang dan jasa, alat tulis kantor (ATK), kegiatan pemeliharaan barang dan jasa dihilangkan, biaya makan minum di kurangi serta tambahan penghasilan pegawai (TPP) dikurangi serta honor-honor kegiatan dihilangkan.
"Mengenai hutang belanja pihaknya belum bisa memastikan kapan akan dibayarkan. Tentu tergantung kondisi keuangan. Yang jelas jika anggaran sudah ada maka akan dibayarkan secara bertahap," tegasnya.
Dia menambahkan dengan kondisi keuangan saat ini, honor tenaga harian lepas (THL) hanya tersedia 50 persen atau sebanyak Rp13 miliar. Artinya, hanya bisa dibayarkan sampai bulan Juni.
"Sedangkan TPP hanya bisa dianggarkan selama 10 bulan," katanya.
Dia menegaskan pihaknya akan terus berupaya mencari sumber-sumber pendapatan sehingga semua permasalahan dapat diatasi secara bertahap.
"Kepada semua pihak diharapkan dapat bersabar menyikapi kondisi keuangan saat ini," sebutnya. (Ssc/nir)
