Presiden Amerika Serikatt, Donald Trump mengangkat Perintah Eksekutif yang ditandatanganinya, Rabu (2/4/2025) di Taman Mawar, Gedung Putih, Washington DC. Perintah itu menyatakan tentang kebijakan tarif baru. foto AFP
Washington DC, sumbarsatu.com--Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan daftar negara dan tarif resiprokal baru. Banyak negara mitra dagang AS, termasuk Indonesia, terdampak.
Sementara itu, Prof Dr Syafruddin Karimi dari Departemen Ekonomi, Universitas Andalas, mempertanyakan kebijakan sepihak Trump ini. "Apakah sistem perdagangan global kini akan ditentukan oleh tarif sepihak, bukan aturan bersama? Dalam konteks ini, mimpi Trump tentang keadilan dagang justru menciptakan ketidakadilan struktural baru yang sangat merugikan negara-negara berkembang," kata Syafruddin Karimi kepada sumbarsatu, Kamis (4/4/2025).
BACA: Mimpi Trump: Fair Trade atau Fear Trade?
Pengumuman Trump ini lebih awal dari jadwal yang diberitakan semula, Rabu petang (2/4/2025) waktu Washington, atau Kamis pagi (3/4/2025) waktu Jakarta, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan daftar tarif dasar dan bea masuk pada banyak mitra dagang negeri itu. Trump menyebut hari di mana pengumuman itu disampaikan sebagai “Hari Pembebasan”. Indonesia tak luput dari sengatan “Hari Pembebasan” tersebut.
Dalam daftar yang disampaikan, Indonesia dikenai tarif timbal balik sebesar 32 persen.
“Dalam banyak kasus, terutama dalam hal perdagangan, kawan lebih buruk daripada lawan,” kata Trump di saat mengumumkan kebijakan itu di Gedung Putih. “Kita mensubsidi banyak negara dan membuat mereka berbisnis dan maju,” lanjutnya.
“Mengapa kita melakukan ini? Maksud saya, kapan kita bisa mengatakan kalian harus bekerja untuk diri sendiri… Kita akhirnya mengutamakan Amerika," kata Trump.
Menurut dia, defisit perdagangan bukan lagi sekadar masalah ekonomi. Defisit, lanjut Trump, adalah kondisi darurat nasional, sembari mengangkat papan berisi daftar negara dan tarif baru yang dikenakan AS pada mereka.
"Itu adalah deklarasi kemerdekaan kita," kata Trump dari Taman Mawar, Gedung Putih.
Presiden Amerika Serikatt, Donald Trump mengangkat Perintah Eksekutif yang ditandatanganinya, Rabu (2/4/2025) di Taman Mawar, Gedung Putih, Washington DC. Perintah itu menyatakan tentang kebijakan tarif baru.
Besaran tarif yang dikenakan terhadap Indonesia hanya berbeda 2 persen dari China, “lawan berat” AS, yaitu 34 persen. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, juga mendapat “tekanan” tarif yang cukup besar, masing-masing 36 persen dan 46 persen.
Merujuk laman resmi Kementerian Perdagangan RI, AS memang merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas nasional tahun 2024. Angka surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar dollar AS dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu sebesar 31,04 miliar dollar AS. Ekspor nonmigas Indonesia ke AS antara lain berupa garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.
Sebelum mengumumkan tarif timbal balik baru itu, Trump telah mengenakan bea masuk sebesar 20 persen untuk semua produk yang diimpor dari China. Ia pun telah mengenakan bea masuk sebesar 25 persen untuk baja dan aluminium yang diekspor ke AS.
Dunia diprakirakan akan segera bersikap atas langkah Trump. Sebelum pengumuman itu disampaikan, aktivitas manufaktur di seluruh dunia dikabarkan melambat. Pasar keuangan bergejolak karena investor menunggu pengumuman Trump.
Mitra dekat AS, yaitu Uni Eropa dan Kanada, bersiap membalas. Dalam daftar tersebut, Uni Eropa dikenai tarif sebesar 20 persen.
Sejauh ini, Uni Eropa dan Kanada sudah menyatakan siap membalas kebijakan Trump itu. ”Kami akan berjuang demi ekonomi Kanada,” kata Perdana Menteri Mark Carney.
Uni Eropa yang dituduh Trump telah merugikan ekonomi AS menyatakan siap berunding, tetapi sudah menyiapkan langkah balasan terhadap tarif AS jika tetap diberlakukan. PM Inggris Keir Starmer mengaku melakukan pembicaraan produktif dengan Trump.
Ekonom Deutsche Bank, bank utama di Jerman, Matthew Luzzetti, mengatakan, jika Hari Pembebasan adalah harga mati penetapan tarif, dampak ketidakpastian global yang dipicunya akan mengurangi pertumbuhan ekonomi setidaknya 1 persen hingga beberapa kwartal ke depan. ”Jika ketidakpastian ini berkepanjangan, dampaknya akan berlipat ganda,” kata Luzzeti. (Reuters/kompas.ic/SSC)
