Tanah Datar, sumbarsatu.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar akan menerapkan strategi khusus dalam mengendalikan inflasi daerah pada tahun 2025. Strategi tersebut dikenal dengan konsep 4K, yang mencakup Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengungkapkan hal ini saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sekaligus mengevaluasi kinerja TPID Tahun 2024, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Pagaruyung, Senin (3/2/2025).
"Untuk pemulihan pasca bencana, OPD terkait diminta berkolaborasi dalam pengendalian inflasi melalui strategi 4K," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa bencana erupsi dan banjir bandang yang melanda Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 menyebabkan kerusakan signifikan pada lahan pertanian, hortikultura, serta infrastruktur jalan dan jembatan.
"Kerusakan ini tentu sangat mempengaruhi produksi dan hasil pertanian," tambahnya.
Bupati menegaskan kepada seluruh OPD terkait agar melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan berbagai program pasca bencana tahun 2024 yang mendukung pengendalian inflasi, seperti pompanisasi, screen house, serta industri pengolahan tomat.
"Pemanfaatan program-program ini diharapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa pengendalian inflasi pada tahun 2025 akan terus diperkuat untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga di Tanah Datar.
"Pengendalian inflasi telah dituangkan dalam roadmap 2025-2027. Diperlukan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkannya," ungkapnya.
Bupati turut menyampaikan bahwa Kabupaten Tanah Datar telah meraih penghargaan TPID Berprestasi Terbaik se-Sumatera selama empat tahun berturut-turut.
"Atas prestasi tersebut, pemerintah daerah memperoleh dana insentif fiskal sebesar Rp.34,09 miliar, yang sangat bermanfaat sebagai sumber pembiayaan pembangunan di daerah," jelasnya.
Dengan keterbatasan anggaran daerah, ia berharap prestasi yang telah diraih dapat terus dipertahankan demi kesejahteraan masyarakat Tanah Datar.**
