Tanah Datar, sumbarsatu.com - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mulai melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024. Pemeriksaan ini berlangsung di Gedung Indo Jolito, Batusangkar, Senin (3/3/2025).
Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, menyampaikan bahwa pemeriksaan akan berlangsung selama 27 hari dan dilaksanakan secara bertahap, yang mencakup pemeriksaan pendahuluan serta pemeriksaan terinci.
“Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta melakukan pengujian terbatas terhadap transaksi keuangan,” ujarnya.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyambut baik kedatangan tim BPK Sumbar dan menegaskan komitmen daerahnya untuk mendukung kelancaran pemeriksaan tersebut.
“Kami mengucapkan selamat datang kepada tim BPK Sumbar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar siap mendukung proses pemeriksaan dengan menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan agar berjalan lancar dan transparan,” kata Eka Putra.
Ia juga berharap hasil pemeriksaan LKPD tahun 2024 dapat kembali membawa Tanah Datar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya, serta mempertahankan rekornya mendapatkan WTP berturut-turut selama 13 tahun terakhir.
“Alhamdulillah, selama 13 tahun berturut-turut Tanah Datar telah memperoleh opini WTP. Kami berharap di tahun 2024 ini, prestasi tersebut bisa terus dipertahankan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menyatakan dukungannya terhadap proses pemeriksaan ini dan menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“DPRD Tanah Datar bersama pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan pemeriksaan ini. Kami juga berharap adanya masukan dan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan,” ujarnya.
Dengan dilakukannya pemeriksaan ini, diharapkan Kabupaten Tanah Datar dapat terus menjadi contoh dalam tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel di Provinsi Sumatera Barat. SSC/NC
