Jakarta, sumbarsatu.com--Jelang memasuki akhir tahun 2024 Pemkab Pasbar kembali torehkan prestasi menerima penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Ruang Auditorium, kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, jalan Permata nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur (29/11/2024).
Piagam apresiasi kategori kabupaten/kota dengan pemanfaatan data hasil pendataan keluarga terbaik tahun 2024 itu diterima Pemkab Pasbar yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Pasbar Ikhwanri saat acara Forum Data Keluarga Nasional, diseminasi dan rilis hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2024.
Piagam Apresiasi diserahkan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Wihaji kepada lima kabupaten kota diantaranya Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Madiun, Kabupaten malang, kabupaten lahat, dan Kabupaten Lembata. Turut hadir Kemenko PMK Pratikno sebagai pembicara utama keynote speaker pada acara tersebut.
Menurut Ikhwanri perolehan penghargaan ini berkat terobosan Pemkab Pasbar melalui Bappelitbangda dalam
menyandingkan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim) dengan data E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dimana data P3KE itu sendiri berasal dari data Pendataan Keluarga oleh BKKBN.
"Ucapan terimakasih kepada Ibu Fatmawati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh jajaran yang telah mengapresiasi dengan mengusulkan Pemkab Pasbar untuk menerima piagam atas penggunaan data P3KE ke Pemerintah Pusat" kata Ikhwanri.
Dari 8.595 balita yang tersebar pada data P3KE dan 5.098 balita pada data E-PPGBM ternyata setelah disandingkan terdapat 453 balita yang beririsan, artinya terdapat 8,9% atau 453 balita yang miskin dan sekaligus dengan status stunting. Data tersebut sudah tersusun dengan by name by address sehingga lebih mudah dipetakan dalam pelaksanaan intervensinya serta lebih tepat sasaran, terang Ikhwanri.
Selanjutnya menurut Ikhwanri dari sanding data tersebut, juga dapat disimpulkan bahwa tidak semua balita stunting tersebut berada pada status miskin. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian terutama dari segi intervensi terhadap perubahan perilakunya.
Selama ini Pemkab Pasbar sudah melakukan intervensi terhadap Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (SKPP) dan melatih tokoh kunci dengan menggandeng Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta. SSC/NIR
