Penandatangan kontrak kerja sama pengelolaan dana hibah antara KKI Warsi dengan 10 CBO, Senin, 11 November 2024
Padang, sumbarsatu.com--KKI Warsi tahun 2024 ini menyalurkan hibah tahap kedua senilai Rp1,5 miliar kepada 10 kelompok perhutanan sosial di Sumatera Barat. Sebelumnya, pada tahap pertama tahun 2023, juga sukses menyalurkan hibah senilai Rp754 juta.
Hibah ini bertujuan untuk memperluas dampak positif dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat serta meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.
Pada tahun pertama, hibah senilai Rp754 juta disalurkan kepada 10 kelompok perhutanan sosial, yang terdiri dari Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Kelompok Perempuan (KP), dan Kelompok Tani Hutan (KTH). Mereka tersebar di berbagai kabupaten seperti Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya, dengan areal pengelolaan hutan mencapai total 21.043 hektare.
Hibah ini digunakan untuk perlindungan dan pengamanan hutan serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal, seperti produksi minyak kemiri, minyak kayu putih, kopi, pupuk kompos, beras organi dan madu galo-galo, yang tidak hanya meningkatkan perekonomian komunitas tetapi juga memperkuat kapasitas pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
“Dukungan hibah ini bertujuan untuk memastikan kelompok-kelompok perhutanan sosial semakin mandiri dan mampu mengelola hutan secara lestari. Kami sangat bangga melihat bagaimana kelompok-kelompok ini berhasil menggunakan dana hibah tahun pertama untuk memulai usaha yang bermanfaat bagi ekonomi komunitas. Takkalah pentingnya, kelompok menggunakan dukungan ini untuk meningkatkan kapasitasnya dalam perlindungan dan pengamanan hutan,” kata Adi Junedi, Direktur KKI Warsi, setelah penandatanganan lesepakatan dengan 10 kelompok perhutanan di Padang, Senin 11 November 2024.
Melihat kebermanfaatan tahun pertama, tambahnya, KKI Warsi melanjutkan program ini dengan menyalurkan hibah tahun kedua sebesar Rp958 juta.
Dukungan ini diharapkan dapat memperluas skala usaha, mengembangkan pasar yang lebih luas, serta memperkuat kapasitas manajerial dalam pengelolaan hutan yang ramah lingkungan.
Plh Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Bambang Suyono, menyampaikan kepada kelompok penerima hibah bahwa tantangan utama dalam pengelolaan hutan bukan hanya pada tahap penerbitan izin, tetapi pada pelaksanaan pengelolaannya setelah izin diberikan.
“Program ini luar biasa sekali. Tantangan terbesar bukan hanya menerbitkan izin pengelolaan, tapi justru pada tahap pengelolaannya setelah izin diberikan,” terang Bambang Suyono.
Ia menekankan pentingnya komitmen kuat dari semua pihak. Bambang berharap capaian yang sudah diraih dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, demi keberlanjutan pengelolaan hutan yang lebih baik di masa mendatang.
Selain dukungan finansial, hibah tahun kedua ini juga diiringi pelatihan manajemen keuangan, perencanaan bisnis berkelanjutan, dan teknik konservasi. Dukungan ini bertujuan memperkuat kapasitas kelompok-kelompok perhutanan sosial dalam menjaga hutan dan mengelola usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Salah satu penerima hibah, Adam, Ketua KUPS Bukik Godang di Nagari Tanjung Bonai Aur, Kabupaten Sijunjung, menyampaikan bahwa hibah yang diterima pada tahun pertama sangat membantu kelompoknya dalam mengembangan jaringan usaha minyak kayu putih hingga ke Inhutani.
“Dengan hibah tahun pertama, kami berhasil memulai usaha ini, dan sekarang dengan hibah tahun kedua, kami akan memperbesar kapasitas produksi dan memperbaiki kualitas produk untuk menjangkau lebih banyak pasar. Kami sangat berterima kasih karena program ini membantu meningkatkan kesejahteraan kami dan tetap menjaga kelestarian hutan,” kata Adam.
Senada dengan itu, Marena Wati, Ketua Kelompok Perempuan Selembar Daun dari Nagari Indudur, Kabupaten Solok.
“Dukungan ini membantu kami dalam mengembangkan produk minyak kemiri yang kini memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Hibah tahap kedua ini akan memungkinkan kami untuk meningkatkan produksi dan memperluas jangkauan pemasaran. Kami tidak hanya belajar mengelola usaha, tetapi juga memahami pentingnya menjaga hutan agar tetap lestari bagi generasi mendatang,” sebut Marena Wati.
Dengan hibah tahun kedua ini, KKI Warsi berharap kelompok-kelompok perhutanan sosial dapat menjadi model dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.
Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi tetapi juga menekankan pada aspek konservasi hutan dan kemandirian mengelola program secara akuntabel.
“Harapan kami adalah agar setiap kelompok ini terus mengembangkan usahanya secara profesional dan tetap berpegang pada prinsip keberlanjutan lingkungan. Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan kelestarian hutan,” tambah Adi Junedi.
Melalui inisiatif ini, KKI Warsi berkomitmen untuk mendukung masyarakat di sekitar hutan dalam mengembangkan potensi lokal, membangun ekonomi yang inklusif, dan sekaligus menjaga kelestarian alam Indonesia.
Bambang Suyono menyebutkan, perhutanan sosial di Sumatera Barat telah mencapai angka 319,856 hektare dari target 500.000 hektare yang dikelola 239 unit kelembagaan dengan beragam skema hingga (Agustus 2024.
“Artinya semakin bertambah ruang hidup dan penghidupan yang dikelola oleh masyarakat secara legal untuk memenuhi kebutuhan pangan, air, dan kesejahteraan mereka. Tentu saja pemenuhan kebutuhan ini tidak bisa dicapai dengan instan,” paparnya.
Adi Junedi menambahkan, ada jalan berliku yang mesti dilewati mulai dari dinamika membentuk kelompok pengelola perhutanan sosial, menyusun rencana kelola yang memperoleh dukungan dari berbagai pihak, melaksanakan rencana kelola tersebut termasuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya, serta mengatasi tekanan terhadap ruang hidup mereka oleh aktivitas tidak berkelanjutan yang dilakukan oleh internal masyarakat itu sendiri maupun orang luar.
“Pengetahuan lokal masyarakat dalam melindungi alam dan pemanfaatan berkelanjutan dihadapkan pada tantangan kapasitas, teknologi, pendanaan dan jaringan. Oleh sebab itu KKI Warsi memberdayakan masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat (CBO) seperti Kelompok Perhutanan Sosial untuk memobilisasi dukungan dan keterampilan memanfaatkan pendanaan lokal dari berbagai sumber,” tambah Adi Junedi.
Menurutnya, hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki kendali atas ruang hidup mereka, mampu menyuarakan berbagai kepentingan dalam memanfaatkan dan melindungi sumber daya alam mereka.
Sejak tahun 2022, KKI Warsi meningkatkan kapasitas kepada 10 CBO untuk mengatasi keterbatasan kapasitas administratif, meningkatkan akses informasi dan pengelolaan dana yang bertanggungjawab dalam mengakses dan mengelola dukungan dari para pihak melalui pelatihan Mobilizing Support dan Local Fundraising.
Hasilnya terdapat 93 orang yang terdiri dari 44 laki-laki, 49 orang perempuan dan 42 orang anak muda mampu menyusun rencana pengelolaan program dengan metode Mobilizing Support dan Local Fundraising, 10 CBO tersebut memiliki mekanisme organisasi yang menjadikan mereka eligible untuk mengakses dukungan pendanaan untuk pembiayaan program mereka. SSC/*
