OLEH Miko Kamal (Advokat dan Wakil Rektor III Universitas Islam Sumatera Barat)
APBD Kota Padang kecil saja. Hanya Rp2,57 triliun. Itu angka pada tahun 2024. Naik jadi Rp2,8 triliun di masa perubahan. Di masa datang angkanya akan segitu-gitu juga. Tidak akan banyak berubah. Taruhlah angka paling tinggi Rp3 triliun.
Uang sebesar itu tidak akan sanggup memenuhi semua kebutuhan Kota. Apalagi sekitar 50 persen dari APBD itu habis untuk belanja pegawai.
Kebutuhan warga kota banyak. Jalan layang di beberapa titik macet hendak dibangun, juga 2 atau 3 embung untuk mengatasi banjir atau air tergenang. Taman-taman kota yang representatif di setiap kecamatan juga dibutuhkan warga. Pejalan kaki (baik yang berkebutuhan khusus atau tidak) menunggu trotoar rancak. Trotoar lama juga sudah banyak yang rusak. Banyak lagi kebutuhan lainnya.
Apa akal? Uluran tangan Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan. Saya paham, di bawah konsepsi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesa), Pemerintah Pusat memang bertanggung jawab membangun semua daerah. Pusat menjamin setiap daerah provinsi, kabupaten/kota menikmati ragam pembangunan, tak peduli daerah itu miskin atau kaya. Tidak peduli juga apakah daerah itu basis pendukung presiden terpilih atau tidak.
Dalam praktiknya, yang membedakan banyak atau sedikitnya proyek pusat masuk ke daerah hanya satu: kelihaian melobi Pusat. Kepala daerah yang lihai akan mendapatkan banyak proyek.
Secara sejarah, lobi melobi memang keahlian orang kita. Hatta, Syahrir, Yamin, dan lainnya tidak akan disebut sebagai orang-orang besar kalau bukan karena mereka lihai melobi. Juga, orang Minang (baca juga Padang) di rantau tidak akan mampu bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan mereka kalau bukan karena kehebatannya mempraktikkan bakal lobi yang mereka punya.
Akan tetapi, di masa sekarang, kelihaian lobi saja tidak cukup. Ada faktor pendukung lain untuk memuluskan lobi: kedekatan dengan pemegang kekuasaan di tingkat Pusat. Fakta politik kontemporer kita begitu.
Yang berkuasa sekarang di Pusat itu Partai Gerindra. Sebentar lagi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden RI ke 8. Sebab itu, hitung-hitungan teknisnya, keberhasilan lobi kader-kader Partai Gerindra untuk mendapatkan proyek-proyek dari Pusat tentu lebih besar ketimbang kader partai yang lain.
Saya bukan hendak mengatakan kader-kader partai lain tidak akan sukses menjalankan misi lobi ke Pusat. Bukan. Tapi, potensi keberhasilan lobi kader Partai Gerindra jauh lebih besar.
Hendri Septa - Hidayat adalah pasangan calon Walikota - Wakil Walikota Padang 2024 yang diusung resmi oleh Partai Gerindra, bersama dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Hidayat merupakan kader Partai Gerindra. Pasangan lainnya menumpang-numpang saja. Ini fakta yang tidak bisa dibantah.
Jadi, soal ini mesti mengakulah kita: Hendri - Hidayat membawa harapan besar di tengah cekaknya APBD Kota.
Padang, 14 Oktober 2024
