HS MISIN
Padang, sumbarsatu.com—Persentase kemiskinan tahun 2023 di Kota Padang 4,17 persen. Jumlah ini terendah dalam 12 tahun terakhir. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya (2022) 4,26 persen, dan 4,94 persen di tahun 2021. Capaian tahun 2023 tersebut melampaui target identitas kependudukan digital (IKD) pada Perubahan RPJMD Kota Padang 2019-2024, yaitu di angka 4,22 persen.
Semasa Wali Kota Mahyeldi, Hendri Septa menjadi Wakil Wali Kota Padang sejak 13 Mei 2019 sampai 25 Februari 2021. Setelah itu, ia menjabat Wali Kota Padang sejak 7 April 2021sampai dengan 13 Mei 2024. Semasa jadi Wali Kota Padang itulah target yang digariskan dan diamanahkan dalam RPJMD 2019-2024 Kota Padang sukses ia realisasika, malah melampuai target.
Dari data yang dilansir Bappeda Padang, dari indeks kedalaman kemiskinan, terjadi penurunan. Pada tahun 2022 berada di angka 0,61, turun menjadi 0,44 pada tahun 2023. Dari sisi indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2022 berada di angka 0,13, turun menjadi 0,07 di tahun 2023.
Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan secara signifikan. Pada tahun 2021 berada di angka 13,37 persen, turun menjadi 11,69 persen di tahun 2022, dan kembali turun menjadi 10,86 persen pada tahun 2023.
Angka tersebut jauh melampaui target IKD Perubahan RPJMD Kota Padang 2019-2024, yakni 13,09 persen. Capaian 2023 tersebut juga telah melampaui target tahun 2024, yaitu 12,86 persen.
Penurunan signifikan ini dilakukan Hendri Septa dengan menggulirkan program antara lain pelatihan untuk calon tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan program padat karya.
Penurunan angka kemiskinan di Kota Padang tentu capaian yang sangat baik. Hal ini menandakan bahwa guliran program penanggulangan kemiskinan melalui strategi menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meminimalkan/pengurangan kantong-kantong kemiskinan telah berhasil dilaksanakan semasa Hendri Septa sebagai Wali Kota Padang.
Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Padang secara kontinue menggulirkan anggaran melalui perangkat daerah terkait, baik yang bersumber dari APBD Kota Padang, APBD Provinsi Sumatera Barat maupun dari APBN. Di samping tetap menggandeng pihak-pihak lainnya, seperti Baznas, dunia usaha, LSM, BUMN/BUMD, dan swadaya masyarakat.
Adapun program yang dilaksanakan mendukung program nasional untuk percepatan penghapusan kemiskinan melalui strategi rencana aksi, yaitu menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, mengurangi kantong-kantong kemiskinan, serta monitoring dan evaluasi, yang digulirkan melalui OPD yang memiliki program penanggulangan kemiskinan (pronangkis).
Angka pengangguran di Kota Padang pascapandemi Covid-19 ditekan agar jumlahnya terus menurun. Pada tahun 2022, tercatat pengangguran terbuka sebesar 11,69 persen. Saat pandemi Covid-19 angka pengangguran 13,64 persen. Sebelum Covid-19 berada di angka 8,74 persen. Pada tahun 2023 persentase pengangguran diturunkan 9 persen dan tahun 2024 menjadi 7 persen.
Upaya Pemerintah Kota Padang menurunkan jumlah pengangguran antara mengadakan pelatihan keterampilan, pembinaan untuk pelaku wirausaha, berkolaborasi dengan perusahaan untuk membuka lowongan kerja, dan job fair. Juga program pemagangan. Job Fair yang dilaksanakan merupakan salah satu implementasi dan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam menurunkan angka pengangguran terbuka di Kota Padang yang masih cukup tinggi karena pandemi Covid-19.
Selain job fair, Pemerintah Kota Padang juga mendorong masyarakat angkatan kerja untuk menjadi tenaga kerja mandiri. Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi dengan berbagai pelatihan agar bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga memfasilitasi pelaku UMKM guna melakukan pengembangan usaha. SSC/*
