-
Jakarta, sumbarsatu.com – Nasib badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) kembali menjadi perhatian setelah muncul wacana pemindahan sebagian populasinya dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Gagasan yang dikemukakan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, tersebut memicu perdebatan mengenai arah kebijakan konservasi satwa langka di Indonesia.
Di satu sisi, pemindahan itu dipandang sebagai upaya membangun habitat kedua untuk menghindari risiko kepunahan apabila terjadi bencana besar di Ujung Kulon. Di sisi lain, sejumlah kalangan mempertanyakan kesiapan habitat tujuan, keselamatan satwa selama proses pemindahan, serta dasar ilmiah yang digunakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan tersebut.
Polemik bermula ketika Hashim menyampaikan gagasan itu dalam pertemuan dengan media pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Hashim mengingatkan bahwa seluruh populasi liar badak Jawa di dunia saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi tersebut membuat spesies yang sangat terancam punah itu menghadapi risiko besar apabila kawasan tersebut mengalami bencana alam.
Ia secara khusus menyinggung ancaman tsunami akibat aktivitas tektonik dan vulkanik di sekitar Selat Sunda, termasuk Gunung Anak Krakatau. Jika bencana besar terjadi, populasi badak Jawa yang hanya berada di satu kawasan berpotensi terdampak secara bersamaan.
Pemerintah kemudian mempertimbangkan Taman Nasional Alas Purwo sebagai salah satu lokasi untuk membangun habitat kedua. Gagasan tersebut juga dikaitkan dengan kemungkinan dukungan pendanaan konservasi dari lembaga donor dan investor internasional.
Namun, pernyataan itu segera memunculkan pertanyaan. Apakah pemindahan satwa yang telah beradaptasi selama ratusan tahun dengan habitat alaminya merupakan langkah yang tepat? Seberapa jauh kesiapan kawasan tujuan untuk menopang kehidupan badak Jawa?
Populasi yang Terkonsentrasi dan Ancaman Kepunahan
Badak Jawa merupakan salah satu spesies mamalia paling langka di dunia. Satwa bercula satu ini berstatus Critically Endangered atau kritis dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Populasi yang diperkirakan berkisar 87–100 individu masih bertahan di Ujung Kulon. Kawasan tersebut menjadi satu-satunya habitat alami sekaligus tempat berkembang biak badak Jawa yang diketahui masih tersisa.
Ketergantungan terhadap satu kawasan menimbulkan persoalan serius dalam strategi konservasi. Bencana alam, wabah penyakit, kerusakan ekosistem, maupun ancaman perburuan dapat memengaruhi seluruh populasi dalam waktu bersamaan.
Kekhawatiran terhadap daya dukung habitat juga menjadi pertimbangan. Populasi yang terbatas menghadapi persoalan keragaman genetik, termasuk risiko perkawinan sedarah atau inbreeding.
Dalam perspektif konservasi, membangun populasi kedua dapat menjadi salah satu jalan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu habitat. Apabila populasi di Ujung Kulon mengalami gangguan besar, keberadaan populasi lain di kawasan berbeda diharapkan dapat mempertahankan kelangsungan spesies tersebut.
Gagasan membangun habitat kedua sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa pembahasan mengenai habitat kedua badak Jawa telah berkembang sejak 1986 dan diperjuangkan para pakar Indonesia sejak 1993.
Gagasan tersebut juga masuk dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Badak Indonesia yang terus diperbarui.
Alas Purwo Bukan Sekadar Hutan Pengganti
Persoalan berikutnya terletak pada pemilihan Alas Purwo. Kesamaan status sebagai taman nasional dan keberadaan kawasan hutan tidak otomatis menjadikan suatu wilayah cocok sebagai habitat badak Jawa.
Setiap ekosistem memiliki karakteristik tersendiri. Jenis tumbuhan, ketersediaan pakan, sumber air, kondisi tanah, kelembapan, mikroorganisme, serta pola interaksi dengan satwa lain ikut menentukan kemampuan suatu kawasan menopang kehidupan spesies tertentu.
Pakar genetika ekologi IPB University, Ronny Rachman Noor, mengingatkan bahwa kesesuaian habitat harus dibuktikan melalui penelitian. Badak Jawa telah mengalami proses adaptasi panjang dengan lingkungan Ujung Kulon.
Perpindahan ke kawasan berbeda dapat menghadapkan satwa tersebut pada kondisi vegetasi, mineral tanah, sumber makanan, dan mikroorganisme yang tidak sama dengan habitat asalnya.
Menurut Ronny, keberadaan hutan saja tidak cukup menjadi ukuran kesesuaian habitat. Penelitian harus memperhitungkan kualitas lingkungan dan kebutuhan badak pada berbagai tahapan kehidupannya.
Ia mengakui pembentukan populasi kedua diperlukan untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana. Namun, kesalahan dalam proses translokasi dapat menimbulkan konsekuensi yang sulit dipulihkan.
Kementerian Kehutanan juga menyebut sejumlah aspek yang perlu diperiksa sebelum menentukan lokasi habitat kedua. Kajian tersebut meliputi ketersediaan pakan sepanjang tahun, sumber air, tempat berkubang, luas daerah jelajah, kondisi lingkungan, potensi konflik dengan manusia, persaingan sumber daya dengan satwa lain, serta kemungkinan penyebaran penyakit.
Kesiapan pengamanan kawasan juga menjadi persoalan penting. Badak Jawa merupakan satwa yang menjadi sasaran perburuan karena nilai cula di pasar gelap. Tanpa perlindungan memadai, pemindahan ke lokasi baru justru dapat menghadirkan ancaman tambahan.
Kematian Mustofa Menjadi Pengingat
Salah satu alasan yang menguatkan penolakan terhadap wacana pemindahan adalah pengalaman kematian badak Jawa bernama Mustofa.
Mustofa meninggal pada 7 November 2025, setelah dipindahkan ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) melalui Operasi Merah Putih. Peristiwa tersebut kembali disinggung Gubernur Banten Andra Soni ketika menyampaikan keberatannya terhadap rencana pemindahan badak Jawa ke luar Ujung Kulon.
Andra mengingatkan bahwa proses penangkapan, pembiusan, dan pemindahan satwa langka memiliki risiko terhadap keselamatan individu yang terlibat.
Meski demikian, Kementerian Kehutanan menyampaikan hasil pemeriksaan nekropsi yang menunjukkan Mustofa mengalami kerusakan organ kronis dan infeksi parasit yang telah berlangsung sebelum pemindahan. Pemerintah menyatakan kondisi tersebut bukan disebabkan oleh proses translokasi.
Peristiwa Mustofa memperlihatkan pentingnya ketelitian dalam menilai kondisi kesehatan setiap individu sebelum mengambil keputusan pemindahan. Pemeriksaan kesehatan, penanganan selama penangkapan, transportasi, karantina, dan pemantauan setelah pelepasan harus menjadi bagian dari prosedur yang tidak dapat diabaikan.
WALHI Mempertanyakan Kepentingan di Balik Wacana
Penolakan juga datang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Organisasi lingkungan tersebut mempertanyakan dasar kebijakan pemindahan badak Jawa dan meminta pemerintah menjelaskan kepentingan serta proses pengambilan keputusan secara terbuka.
WALHI menilai ancaman bencana alam tidak serta-merta menjadi alasan untuk memindahkan badak dari habitat aslinya. Pemerintah seharusnya terlebih dahulu memperkuat perlindungan kawasan Ujung Kulon dan memastikan tidak ada aktivitas yang mengancam kelestarian ekosistemnya.
Organisasi tersebut juga menyoroti penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 65.K Tahun 2026.
WALHI mempertanyakan kemungkinan keterkaitan antara wacana pemindahan badak dengan kepentingan ekspansi pertambangan emas di sekitar kawasan tersebut. Dugaan itu menjadi salah satu alasan organisasi tersebut meminta transparansi pemerintah.
Meski demikian, penetapan WUP perlu dibedakan dari pemberian izin pertambangan. Kementerian ESDM menjelaskan bahwa penetapan wilayah tersebut merupakan bagian dari perencanaan tata kelola sumber daya mineral dan tidak otomatis memberikan kewenangan untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi.
Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyatakan tidak ada izin pertambangan yang diterbitkan untuk kegiatan di dalam Taman Nasional Ujung Kulon maupun perairan sekitarnya sebagaimana dijelaskan kementerian dalam keterangannya.
Dengan demikian, dugaan hubungan antara pemindahan badak dan kepentingan pertambangan masih membutuhkan pembuktian. Namun, keberadaan penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan konservasi tetap menjadi persoalan yang layak diawasi publik.
Pemerintah Belum Memutuskan Pemindahan
Di tengah perdebatan tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama badak Jawa. Pemerintah tidak akan mengambil keputusan translokasi tanpa rekomendasi ilmiah.
Dalam penjelasan Kementerian Kehutanan pada 19 November 2026, sejumlah pakar konservasi menekankan bahwa pembentukan habitat kedua harus ditempatkan sebagai strategi jangka panjang.
Pakar konservasi IPB University, Harini Muntasib, menjelaskan bahwa gagasan habitat kedua telah dibicarakan selama puluhan tahun. Ia juga membedakan translokasi menuju kawasan JRSCA dengan pembentukan populasi liar kedua di luar Ujung Kulon.
JRSCA merupakan kawasan seluas 5.100 hektare di dalam lingkungan Ujung Kulon yang disiapkan sebagai ruang pembiakan terkelola secara intensif maupun semi-intensif.
Menurut Harini, hasil pengelolaan dan pembiakan di JRSCA dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan pengembangan habitat kedua secara bertahap.
Peneliti Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University, Muhammad Agil, menambahkan bahwa pembentukan populasi kedua berkaitan dengan keterbatasan daya dukung habitat Ujung Kulon dalam jangka panjang dan risiko penurunan keragaman genetik.
Sementara itu, peneliti BRIN Wanda Kuswanda mengingatkan bahwa perlindungan badak di habitat aslinya tetap harus menjadi prioritas. Penentuan habitat baru membutuhkan penelitian panjang, mulai dari kecukupan pakan dan air, daerah jelajah, hingga jaminan keamanan dari perburuan serta penyakit.
Akademisi Universitas Gadjah Mada, Sandy Nurvianto, menjelaskan bahwa translokasi tidak berarti memindahkan seluruh populasi. Dalam perhitungan awal pembentukan populasi baru, kelompok pendiri dapat berjumlah maksimal 10 individu dengan jumlah optimal sekitar delapan individu, terdiri atas tiga jantan dan lima betina.
Namun, angka tersebut merupakan acuan awal yang masih harus disesuaikan dengan hasil kajian ilmiah dan kondisi populasi.
Konservasi Tidak Berhenti pada Pemindahan Satwa
Kontroversi pemindahan badak Jawa seharusnya membuka pembahasan yang lebih luas mengenai tanggung jawab negara dalam menjaga kelestarian satwa dan habitatnya.
Membangun habitat kedua merupakan salah satu pilihan dalam strategi konservasi. Akan tetapi, langkah tersebut tidak boleh mengalihkan perhatian dari persoalan yang masih berlangsung di habitat utama.
Perlindungan Ujung Kulon membutuhkan pengawasan kawasan yang konsisten, pencegahan perburuan, pemulihan ekosistem, pemantauan populasi, serta pengendalian berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu lingkungan.
Pemerintah juga perlu menjelaskan secara terbuka hasil penelitian, pertimbangan pemilihan lokasi, risiko pemindahan, dan mekanisme pengawasan. Keterlibatan masyarakat sekitar kawasan, pemerintah daerah, akademisi, serta organisasi lingkungan menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Pada akhirnya, persoalan badak Jawa tidak semata-mata berkaitan dengan pemindahan beberapa individu dari satu taman nasional ke taman nasional lainnya. Persoalannya adalah bagaimana memastikan spesies yang tersisa tidak kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup akibat keputusan konservasi yang kurang matang.
Badak Jawa telah bertahan di Ujung Kulon selama ratusan tahun. Upaya menyelamatkannya membutuhkan perhitungan ekologis, ketelitian ilmiah, dan tanggung jawab negara dalam menjaga habitatnya.
Jika habitat kedua memang diperlukan, pemerintah harus membuktikan bahwa lokasi tersebut benar-benar mampu menopang kehidupan dan perkembangbiakan badak Jawa. Sementara itu, Ujung Kulon harus tetap dilindungi sebagai rumah utama spesies langka tersebut. ssc/mn