UU Perampasan Aset Disahkan, Dua Badan Baru Awasi Harta Rampasan Negara

Jum'at, 20/11/2026 07:33 WIB
-

-

Habiburokhman: Pengelolaan aset dipisahkan dari aparat penegak hukum untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan

JAKARTA, sumbarsatu.com – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan regulasi yang telah diperjuangkan selama 18 tahun tersebut membawa perubahan penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah pembentukan dua lembaga baru, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, kedua badan tersebut diperlukan untuk memisahkan fungsi penindakan, pengelolaan, dan pengawasan aset hasil tindak pidana. Pemisahan itu dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan apabila aparat yang melakukan penyitaan sekaligus menjadi pihak yang mengelola aset rampasan.

Menurut Habiburokhman, aparat penegak hukum seharusnya berfokus pada penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana. Pengelolaan kekayaan yang telah dirampas negara perlu dilakukan oleh lembaga tersendiri dengan tata kelola profesional dan akuntabel.

"Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," kata Habiburokhman seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menjelaskan, pemisahan fungsi tersebut juga merujuk pada praktik sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, yang memisahkan lembaga penegak hukum dari institusi pengelola hasil perampasan aset.

Badan Pengelola Perampasan Aset

Badan pertama yang akan dibentuk adalah Badan Pengelola Perampasan Aset. Lembaga ini bertugas menangani aset yang telah masuk dalam proses perampasan berdasarkan ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan.

Pengelolaan aset hasil kejahatan membutuhkan mekanisme tersendiri. Barang yang disita negara dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, perusahaan, uang tunai, rekening, hingga kekayaan dalam bentuk lainnya.

Nilai aset tersebut harus dipertahankan selama proses hukum berlangsung. Apabila pengelolaannya tidak profesional, barang rampasan berpotensi mengalami kerusakan, kehilangan nilai ekonomi, atau bahkan disalahgunakan.

Dalam ketentuan UU Perampasan Aset, pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Badan pengelola diharapkan memastikan setiap aset yang dirampas memiliki pencatatan dan administrasi yang jelas. Penjualan aset juga harus dilakukan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemisahan lembaga ini menjadi penting karena aset hasil kejahatan dapat bernilai sangat besar. Tanpa pengawasan dan pengelolaan yang transparan, proses perampasan justru berpotensi membuka persoalan baru, mulai dari penyalahgunaan barang sitaan hingga praktik korupsi dalam pengelolaan hasil rampasan.

Badan kedua adalah Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga ini dirancang untuk mengawasi pelaksanaan kewenangan perampasan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Habiburokhman mengatakan, pembentukan badan pengawas merupakan jawaban atas kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan undang-undang oleh aparat maupun pihak yang memiliki kekuasaan.

Ia mengingatkan, kewenangan merampas aset tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk menekan kelompok atau orang yang berada di luar lingkaran kekuasaan. Aparat juga tidak boleh menggunakan proses perampasan sebagai sarana pemerasan.

"Jangan sampai undang-undang perampasan aset menjadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini menjadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," ujarnya.

Berdasarkan penjelasan Habiburokhman, badan pengawas dirancang sebagai lembaga independen yang beranggotakan lima orang. Pembentukannya melibatkan Presiden dengan persetujuan DPR.

Mekanisme tersebut diharapkan menciptakan pengawasan kelembagaan melalui keterlibatan unsur eksekutif dan legislatif. Namun, independensi badan pengawas tetap menjadi hal penting yang harus dijaga, terutama dalam proses pengangkatan anggota, pelaksanaan tugas, dan penanganan pengaduan masyarakat.

Perampasan Aset Bisa Dilakukan Tanpa Putusan Pidana

 

UU Perampasan Aset juga mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pemilik atau pihak yang diduga melakukan tindak pidana.

Ketentuan ini menjadi salah satu perubahan penting dalam sistem pemulihan aset hasil kejahatan. Selama ini, penanganan aset sering menghadapi hambatan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan dalam proses peradilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 yang dirangkum dalam laporan pembahasan, mekanisme tersebut dapat diterapkan dalam lima kondisi, yaitu ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya.

Perampasan tanpa putusan pidana juga memiliki batasan nilai. Aset yang menjadi objek mekanisme tersebut harus memiliki nilai paling sedikit Rp1 miliar ketika diperoleh.

Permohonan perampasan diajukan Jaksa Pengacara Negara kepada pengadilan. Jaksa tetap berkewajiban membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana dalam persidangan.

Artinya, mekanisme tersebut tidak memberikan kewenangan kepada aparat untuk mengambil aset seseorang hanya berdasarkan dugaan. Pengadilan tetap menjadi tempat pembuktian dan pengambilan keputusan.

UU tersebut juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Apabila pelaku kemudian dapat diproses secara hukum, penuntutan tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Judi Online dan Investasi Bodong Masuk Sasaran

Cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset tidak terbatas pada korupsi. UU tersebut juga menjangkau sejumlah kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi dan menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat.

Selain tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, serta perdagangan orang, aturan tersebut mencakup penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 4, cakupan tersebut antara lain mencakup perjudian daring, investasi, penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah, serta tindak pidana yang berkaitan dengan aset kripto.

Pengaturan ini relevan dengan perkembangan kejahatan digital yang selama beberapa tahun terakhir semakin kompleks. Jaringan perjudian daring, misalnya, dapat menggunakan rekening perantara, perusahaan, dompet digital, dan aset kripto untuk menyamarkan aliran dana.

Sementara itu, korban investasi bodong sering kesulitan memperoleh kembali uang yang telah disetorkan kepada pelaku, terutama ketika kekayaan hasil kejahatan sudah dialihkan ke berbagai bentuk aset.

Melalui mekanisme perampasan dan pengelolaan aset, negara diharapkan memiliki instrumen lebih kuat untuk menelusuri kekayaan tersebut dan mengembalikannya kepada pihak yang berhak.

UU ini juga mengatur bahwa aset hasil tindak pidana yang telah dialihkan atau dikonversi menjadi bentuk kekayaan lain tetap dapat menjadi objek perampasan sesuai ketentuan hukum.

Aset Pihak Ketiga Tetap Mendapat Perlindungan

Di tengah perluasan kewenangan negara, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga menjadi bagian penting dalam UU Perampasan Aset.

Ketentuan ini diperlukan untuk mencegah orang yang tidak terlibat tindak pidana kehilangan kekayaannya hanya karena memiliki hubungan transaksi atau kepemilikan dengan pihak yang sedang berperkara.

Pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik dapat mengajukan keberatan serta menuntut ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.

UU tersebut juga mengatur prosedur penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan aset dengan batas waktu tertentu serta persyaratan perizinan pengadilan.

Untuk aset yang berada di luar negeri, negara dapat mengajukan permintaan pemblokiran atau penyitaan melalui mekanisme kerja sama internasional. Ketentuan ini penting karena hasil kejahatan ekonomi kerap dipindahkan ke yurisdiksi lain untuk menghindari pelacakan.

Dengan adanya pengaturan tersebut, negara diharapkan dapat memperluas jangkauan pemulihan aset, termasuk kekayaan yang telah dipindahkan ke luar wilayah Indonesia.

Berlaku Setelah 12 Bulan dan Dua Badan Terbentuk

Meski telah disahkan dalam rapat paripurna, pelaksanaan UU Perampasan Aset tidak langsung berlaku pada hari pengesahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 yang dilaporkan dalam pembahasan, undang-undang tersebut mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.

Ketentuan peralihan ini memberikan waktu bagi pemerintah untuk menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sistem administrasi, mekanisme pengawasan, dan aturan pelaksanaan.

UU tersebut juga mengatur penerapan perampasan aset terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang mulai diberlakukan.

Dengan demikian, pembentukan dua badan baru menjadi pekerjaan penting pemerintah setelah pengesahan. Tanpa kesiapan kelembagaan, pelaksanaan kewenangan perampasan dan pengelolaan aset berisiko menghadapi hambatan administratif maupun hukum.

Pengesahan UU ini sekaligus mengakhiri perjalanan panjang pembahasan yang telah berlangsung selama 18 tahun. DPR mencatat pembahasan tingkat pertama melibatkan 397 daftar inventarisasi masalah, lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, serta kunjungan kerja ke 15 provinsi.

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap regulasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana.

Kini, perhatian beralih pada kesiapan pemerintah membentuk dua badan tersebut. Efektivitas UU Perampasan Aset nantinya akan sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga pengelola menjaga aset rampasan dan independensi badan pengawas dalam memastikan seluruh kewenangan dijalankan sesuai hukum. ssc/mn



BACA JUGA