Warisan Dunia yang Belum Selesai Bertransformasi: Sinyal Dini Menuju Kota Mati Jilid II?

Jum'at, 20/11/2026 06:54 WIB

OLEH Yenny Narny — Ketua Prodi Magister Manajemen Bencana, Universitas Andalas

SAYA lahir dan besar di Sawahlunto. Lima puluh enam tahun yang lalu, kota ini masih berdenyut karena batu bara. Saya ingat bau udara di dekat lori tambang, suara klakson kereta pengangkut, serta wajah-wajah lelaki berdebu yang pulang pada sore hari. Saya juga ingat ketika semua itu berhenti.

Tambang Ombilin berhenti beroperasi secara bertahap sejak akhir 1990-an. Kereta batu bara terakhir meninggalkan Sawahlunto pada akhir 1999, sedangkan produksi secara resmi berakhir pada 2002 (ICOMOS, 2019). Jumlah penduduk kota menurun dari 55.090 jiwa pada 1995 menjadi 50.668 jiwa pada 2000. 

Sementara angka kemiskinan melonjak hingga 10 persen (BPS Kota Sawahlunto, 2014, dalam Syafrini & Fernandes, 2017). Para peneliti menyebutnya ghost town atau kota hantu. Saya menyebutnya kampung halaman yang hampir mati.

Lalu, Sawahlunto bangkit. Kunjungan wisatawan yang hanya mencapai 14.426 orang pada 2004 melonjak menjadi 750.385 orang pada 2012, meningkat lebih dari 50 kali lipat dalam delapan tahun (Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto, dalam Syafrini & Fernandes, 2017). Terowongan tambang diubah menjadi museum.

Festival budaya mengundang ratusan ribu pengunjung. Pada 6 Juli 2019, di Baku, Azerbaijan, UNESCO mengetuk palu: Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) resmi masuk dalam Daftar Warisan Dunia. Inilah satu-satunya warisan tambang batu bara dari Asia Tenggara.

Saya terharu ketika membaca berita penetapan itu. Namun, setelahnya, saya mulai mencermati data-data mengenai perkembangan Sawahlunto. Dari sanalah kegelisahan saya bermula.

Ketika Plakat UNESCO Belum Cukup

Enam tahun setelah penetapan tersebut, pertumbuhan ekonomi Sawahlunto melorot menjadi 3,98 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang mencapai 4,15 persen (RKPD Kota Sawahlunto, 2024).

Sementara itu, tingkat pengangguran mencapai 4,98 persen pada 2023 (BPS Kota Sawahlunto, 2024). Belanja modal hanya sebesar Rp84 miliar, sedangkan 53 persen dari total belanja operasi sebesar Rp465 miliar terserap untuk belanja pegawai (LKPJ Pemkot Sawahlunto, 2023). Hal yang membuat saya miris adalah kenyataan bahwa warisan dunia yang bernilai miliaran dolar itu, hingga kini, belum memiliki badan pengelola definitif (Mairiska, Zulqayyim, & Nopriyasman, 2024).

Saya ingin berhenti sejenak pada persoalan ini dan mengajak Anda melihatnya bukan sebagai deretan angka, melainkan sebagai cerita tentang tanggung jawab pengelolaan yang tak kunjung memiliki kejelasan.

Bayangkan sebuah gedung bersejarah yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Atapnya bocor dan dindingnya retak. Namun, hingga saat ini, belum ada satu pun pihak yang secara resmi ditetapkan sebagai penanggung jawab pengelolaannya. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki klaim atas kawasan tersebut, tetapi kewajiban perawatannya belum terbagi secara jelas dalam kerangka hukum yang mengikat. Gambaran itulah, dalam skala yang jauh lebih besar dan rumit, yang mencerminkan kondisi Sawahlunto saat ini.

OCMHS mencakup tiga zona yang berada di bawah penguasaan tiga BUMN berbeda, yakni Area A berupa kawasan tambang di Sawahlunto milik PT Bukit Asam, Area B berupa jalur kereta api sepanjang 155 kilometer yang melintasi tujuh kabupaten dan kota milik PT KAI, serta Area C berupa Pelabuhan Emmahaven di Padang milik PT Pelindo.

Tiga perusahaan, tujuh wilayah administratif, dan tiga kementerian harus mengelola satu kawasan berstatus warisan dunia secara bersama-sama. Kompleksitas ini sebenarnya dapat diatasi karena banyak situs warisan dunia dengan struktur serupa berhasil dikelola dengan baik. Persoalan yang lebih sulit diatasi bukanlah struktur kelembagaannya, melainkan ketiadaan kemauan untuk duduk bersama dan mengambil keputusan.

Rapat koordinasi telah berkali-kali digelar sejak 2019, baik di tingkat provinsi maupun kementerian, tetapi hasil keputusannya masih menjadi tanda tanya. Baru empat tahun kemudian, pakta integritas ditandatangani. Dokumen tersebut, ironisnya, justru mengonfirmasi bahwa koordinasi tanpa komitmen tertulis memang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hingga penelitian pada 2024, dari 16 rekomendasi teknis dalam Keputusan UNESCO 43COM 8B.17, beberapa rekomendasi paling mendasar masih belum dipenuhi, termasuk larangan kegiatan pertambangan di zona inti dan zona penyangga serta penyusunan rencana pengurangan risiko bencana (Mairiska et al., 2024; UNESCO WHC, 2019).

Dalam teori tata kelola, pola ini dikenal sebagai tragedy of the commons, yakni keadaan ketika suatu sumber daya dimiliki atau dikuasai banyak pihak tanpa aturan pengelolaan yang jelas. Akibatnya, yang muncul bukan kepedulian bersama, melainkan pengabaian secara kolektif (Ostrom, 1990).

OCMHS sedang menghadapi salah satu bentuk terburuk dari pola tersebut. Pertanyaannya, mungkinkah peringatan penetapannya sebagai warisan dunia telah berubah menjadi seremoni kosong yang terus diulang setiap tahun?

UNESCO Tidak Akan Menunggu Selamanya

Sebut satu nama: Dresden. Lembah Elbe di Dresden, Jerman, ditetapkan sebagai Warisan Dunia pada 2004. Pada 2006, kawasan tersebut masuk dalam daftar warisan dunia yang terancam bahaya.

Tiga tahun kemudian, pada 2009, statusnya dicabut karena pemerintah kota memilih membangun jembatan empat jalur di tengah zona penyangga yang merusak integritas visual lanskap bersejarah. UNESCO telah memberikan waktu tiga tahun untuk memperbaiki keadaan, tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan. Akhirnya, status warisan dunia dicabut.

Ini bukan legenda, melainkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Mekanismenya pun sangat jelas. Sebelum pencabutan status, UNESCO terlebih dahulu memasukkan situs tersebut ke dalam daftar World Heritage in Danger, sebuah peringatan formal yang memberikan kesempatan terakhir untuk melakukan pembenahan (UNESCO, 1972, Pasal 11 ayat 4). Apabila peringatan tersebut tidak ditanggapi, status warisan dunia dapat dicabut. Dalam kasus Dresden, rentang waktu sejak penetapan hingga pencabutan hanya lima tahun.

Sementara itu, faktor-faktor yang dapat memicu persoalan serupa di Sawahlunto mulai terakumulasi, satu demi satu, secara perlahan tetapi pasti.

Dalam keputusan penetapan OCMHS, UNESCO secara eksplisit meminta Indonesia untuk “terus mengecualikan operasi pertambangan di masa depan dari properti dan zona penyangga”. Rekomendasi ini bukan sekadar basa-basi. Warisan yang diakui UNESCO merupakan kawasan bekas pertambangan, tempat kegiatan ekstraktif telah berhenti dan bertransformasi menjadi aset budaya.

Apabila kegiatan penambangan baru kembali merusak lanskap yang sama, narasi transformasi tersebut akan runtuh. Sulit membayangkan bagaimana keadaan seperti itu dapat dijelaskan kepada Komite Warisan Dunia UNESCO.

UNESCO juga mencatat bahwa Proyek Kereta Api Trans-Sumatra dan pembaruan jalur rel berisiko merusak atribut warisan di Area B. Sementara itu, Rencana Poros Maritim Dunia di Area C memerlukan penilaian dampak terhadap warisan yang hingga kini belum selesai. Di tengah komitmen global terhadap perubahan iklim, muncul pula paradoks antara upaya merayakan warisan industri ekstraktif dan keberlanjutan pengoperasian infrastruktur berbasis bahan bakar fosil di sekitarnya. Kontradiksi semacam ini tentu bukan narasi yang mudah dipertahankan.

Ada pula risiko yang paling senyap, tetapi justru paling menggerogoti, yakni renovasi tanpa standar konservasi yang jelas. Studi tentang regenerasi kawasan bekas tambang Sawahlunto memperingatkan bahwa pemugaran tanpa protokol konservasi yang disepakati justru dapat merusak authenticity atau keaslian, salah satu fondasi pengakuan UNESCO (Rosa et al., 2022). Mairiska et al. (2024) mencatat contoh konkret berupa renovasi RSUD Sawahlunto dengan penggunaan bahan-bahan baru yang berpotensi melanggar standar keaslian warisan. Dalam keadaan seperti ini, situs warisan justru terancam rusak oleh pihak-pihak yang mengaku sedang merawatnya.

Pola yang Pernah Kita Lihat

Hal yang paling mengganggu saya bukanlah angka-angka itu sendiri, melainkan betapa akrabnya pola tersebut. Seolah-olah kita pernah berada dalam keadaan serupa sebelumnya. Kenyataannya, kita memang pernah mengalaminya.

Dua puluh tahun lalu, Sawahlunto bergantung pada satu penggerak utama ekonomi, yakni pertambangan. Ketika tambang ditutup, kota ini seolah kehilangan napasnya dalam sekejap. Lebih dari 10.000 jiwa meninggalkan Sawahlunto, sementara kota tersebut hampir berubah menjadi "kota mati" (Syafrini & Fernandes, 2017). Kita tentu masih mengingat bagaimana keadaan itu berlangsung.

Dua puluh tahun telah berlalu. Sebagian besar mantan pekerja tambang yang terdampak masih terjebak dalam ketidakpastian yang belum benar-benar terselesaikan melalui berbagai narasi pengembangan pariwisata. Persoalan lama belum sepenuhnya teratasi, sementara persoalan baru terus bertumpuk di atasnya.

Dalam studi kebencanaan, kami mengenal konsep disaster risk accumulation atau akumulasi risiko bencana. Bencana jarang terjadi secara tiba-tiba dalam satu malam. Ia merupakan hasil dari akumulasi kerentanan yang tidak dikelola, keputusan yang tidak diambil, serta berbagai sinyal peringatan yang diabaikan (UNDRR, 2022).

Sawahlunto memperlihatkan gejala akumulasi tersebut. Perbedaannya dengan keadaan pada 1990-an terletak pada kecepatan penurunannya. Kali ini, prosesnya berlangsung lebih lambat, lebih halus, dan lebih mudah diabaikan. Keadaannya menyerupai bangunan yang mengalami keretakan secara perlahan. Dari luar, bangunan itu masih terlihat berdiri kokoh, sampai suatu ketika tiba-tiba runtuh.

Jebakan Warisan yang Tidak Banyak Disadari

Dalam literatur akademik, terdapat istilah untuk menggambarkan pola tersebut. Para peneliti kota warisan menyebutnya heritage city trap atau jebakan kota warisan. Pola ini berulang di banyak kota. Pengakuan internasional datang, euforia menyusul, kemudian kota terjebak dalam kebanggaan simbolis.

Status bergengsi terpampang di etalase, tetapi rak-rak di dalamnya tetap kosong (Winter, 2015; Labadi & Logan, 2015). Wisatawan datang untuk berfoto, sementara warga setempat tetap kesulitan memperoleh lapangan pekerjaan baru yang berarti.

Studi tentang dampak pergeseran kebijakan kota tambang Sawahlunto mendokumentasikan bahwa manfaat ekonomi dari status UNESCO belum menyentuh mayoritas warga (Syafrini & Fernandes, 2017). Proses renovasi juga berlangsung melalui pendekatan dari atas ke bawah (Rosa et al., 2022). Dalam keadaan tersebut, masyarakat lebih sering menjadi objek dari narasi pembangunan yang justru tidak mereka ikut rumuskan (Syafrini & Fernandes, 2017).

Penelitian mengenai dynamic governance atau tata kelola dinamis di Sawahlunto menunjukkan bahwa kohesi kepemimpinan yang dahulu menjadi kunci keberhasilan transformasi pertama justru melemah setelah penetapan UNESCO.

Keadaan tersebut digantikan oleh tarik-menarik kepentingan yang tidak terkelola dengan baik (Mairiska et al., 2024). Padahal, transformasi membutuhkan kepemimpinan yang berkelanjutan. Yang terlihat sekarang justru kevakuman kepemimpinan yang diisi oleh rapat-rapat koordinasi, tetapi kerap berakhir tanpa keputusan yang semestinya menyentuh persoalan mendasar.

Ada satu catatan kritis yang jarang dibahas. Di banyak kota warisan, pasar pariwisata tidak hanya gagal mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata, tetapi juga secara aktif dapat menggeser penduduk asli melalui kenaikan harga properti dan perubahan struktur ekonomi lokal (Ashworth & Tunbridge, 2000). Hingga kini, belum ada penelitian komprehensif yang mengukur dimensi tersebut di Sawahlunto. Ketiadaan data itu sendiri sesungguhnya merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Apa yang Harus Segera Dilakukan

Saya percaya Sawahlunto mampu melewati keadaan ini. Keyakinan tersebut bukan lahir dari optimisme tanpa dasar, melainkan dari pengalaman sejarah yang telah membuktikan kemampuan kota ini untuk bangkit. Ketika Amran Nur mengumumkan visi Sawahlunto sebagai kota wisata tambang berbudaya pada awal masa kepemimpinannya, banyak pihak bersikap skeptis.

Terus terang, sebagian orang di lingkungan pemerintahan sendiri pun meragukannya. Namun, visi tersebut akhirnya terwujud (Syafrini & Fernandes, 2017). Transformasi pertama Sawahlunto membuktikan bahwa kota ini memiliki kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan.

Tantangan yang dihadapi sekarang bukanlah membangun visi baru dari titik nol. Persoalan utamanya ialah menyelesaikan kerumitan kelembagaan yang sudah terlalu lama dibiarkan menggantung. Semua itu harus dilakukan sebelum UNESCO mengambil keputusan yang justru tidak kita inginkan.

Pertama, badan pengelola harus segera dibentuk dengan mandat hukum yang nyata. Yang dibutuhkan bukan lagi pakta integritas ataupun rapat koordinasi kesekian kalinya. Penelitian tentang tata kelola situs warisan lintas yurisdiksi menunjukkan pentingnya mandat hukum yang kuat dan akuntabilitas yang terukur (Rodwell, 2007).

Pernyataan Menteri Kebudayaan mengenai pembentukan lembaga khusus warisan budaya nasional harus segera diwujudkan dalam langkah konkret, mulai dari penyusunan kerangka hukum, pengalokasian anggaran, hingga penetapan tenggat waktu yang jelas.

Kedua, diversifikasi ekonomi harus menjadi prioritas, bukan hanya diversifikasi atraksi wisata. Status warisan dunia merupakan pintu masuk bagi pengembangan kota, bukan tujuan akhirnya. Sawahlunto memiliki modal yang tidak dimiliki banyak kota lain, antara lain sejarah multietnis, keahlian pertambangan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum pendidikan, serta infrastruktur bersejarah yang berpotensi difungsikan kembali. Seluruh potensi tersebut membutuhkan investasi yang jauh melampaui kapasitas fiskal Pemerintah Kota Sawahlunto saat ini.

Ketiga, warga harus menjadi pelaku utama, bukan penonton. Setiap proses pengelolaan warisan, mulai dari renovasi, pengembangan atraksi, hingga pembentukan lembaga, harus melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Partisipasi warga tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi setelah keputusan dibuat (Smith, 2006; Labadi, 2013). Warisan yang terputus dari masyarakat yang kehidupannya terikat dengan tempat tersebut akan kehilangan maknanya sebagai warisan. Ia hanya akan menjadi benda.

Untuk Siapa Warisan Ini?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara jujur, bukan melalui pidato seremonial. UNESCO memberikan pengakuan terhadap nilai universal luar biasa yang dianggap penting bagi seluruh umat manusia, atau Outstanding Universal Value (UNESCO, 1972).

Pengakuan tersebut berarti bahwa negara yang menominasikan suatu situs memikul kewajiban erga omnes untuk menjaga dan merawatnya. Kewajiban itu tidak berhenti pada tanggung jawab moral, tetapi juga berkaitan dengan komitmen hukum internasional yang memiliki konsekuensi diplomatik apabila diabaikan (Francioni, 2004).

Kita cukup cepat bergerak ketika proses nominasi berlangsung. Dokumen disiapkan, presentasi digelar, dan lobi internasional dijalankan. Namun, setelah UNESCO mengetuk palu penetapan, kecepatan yang sama seolah menghilang entah ke mana. Padahal, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai setelah pengakuan internasional tersebut diperoleh.

Pemerintah pusat beserta BUMN yang menguasai berbagai aset di kawasan warisan ini tidak dapat terus-menerus menyerahkan beban pengelolaan kepada pemerintah kota yang kapasitas fiskalnya sangat terbatas. Warisan tersebut bukan semata-mata milik Sawahlunto. Tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan mengembangkannya juga tidak dapat dibebankan kepada Sawahlunto seorang diri.

Warisan Bukan Hanya Bangunan

Saya telah membaca banyak penelitian tentang Sawahlunto dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari sosiologi, arsitektur, ekonomi, tata kota, pariwisata, hingga tata kelola. Dari seluruh bacaan tersebut, ada satu hal yang selalu menggugah pikiran saya.

Kita terlalu sering membicarakan warisan sebagai benda, seperti bangunan, terowongan, rel kereta api, dan pelabuhan, tetapi kerap melupakan bahwa warisan sesungguhnya juga mencakup hubungan antara manusia dan tempat tersebut. Hubungan itu hidup dan terus berkembang, bukan sekadar artefak yang dipajang.

Dalam teori warisan kontemporer, warisan dipahami sebagai proses sosial yang berkelanjutan, yakni konstruksi makna yang terus dinegosiasikan antara komunitas, otoritas, dan pengunjung (Smith, 2006; Harrison, 2013). Masyarakat Sawahlunto bukan sekadar penghuni kawasan warisan, melainkan bagian dari warisan itu sendiri.

Mereka berasal dari berbagai latar belakang etnis dan memiliki sejarah panjang yang saling bertaut. Mereka membawa ingatan tentang orang rantai yang dimakamkan tanpa nama, dapur umum yang dahulu memberi makan ribuan pekerja tambang, serta bahasa persatuan yang tumbuh dari pertemuan berbagai suku di sebuah lembah.

Penelitian Rosa, Mediani, Murgijanto, dan Maulidy (2022) dalam Jurnal Sosioteknologi mendokumentasikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan situs warisan masih sangat terbatas. Kekayaan memori kolektif masyarakat juga belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem pengelolaan situs tersebut (Rosa et al., 2022, hlm. 117).

Ketika renovasi bangunan dilakukan tanpa melibatkan warga, ketika museum diisi tanpa menghadirkan memori kolektif masyarakat, dan ketika kebijakan ditetapkan dari atas tanpa menyediakan ruang dialog, sesungguhnya kita sedang memutus tali pengikat antara komunitas dan warisan yang mereka emban (Logan & Reeves, 2009). Warisan yang terputus dari komunitasnya akan kehilangan ruh. Dari luar, ia mungkin masih terlihat megah, tetapi dari dalam, perlahan-lahan telah berubah menjadi benda mati.

Penutup: Jendela yang Tidak Akan Terbuka Selamanya

Saya tidak sedang meramalkan kematian Sawahlunto. Saya terlalu mencintai kota ini untuk membayangkan keadaan tersebut. Saya juga mengetahui betapa tangguhnya masyarakat Sawahlunto dalam menghadapi berbagai perubahan dan kesulitan sepanjang sejarahnya.

Namun, sinyal-sinyal peringatan itu nyata. Pertumbuhan ekonomi melandai, pengangguran meningkat, dan belanja modal sangat terbatas. Badan pengelola definitif belum terbentuk selama bertahun-tahun, sementara sejumlah rekomendasi penting UNESCO belum dipenuhi.

Risiko pembangunan infrastruktur mengancam integritas situs, kepemilikan aset terfragmentasi, dan manfaat ekonomi dari status warisan dunia belum menyentuh mayoritas warga (BPS Sawahlunto, 2024; Mairiska et al., 2024; UNESCO WHC, 2019).

Seluruh keadaan tersebut menunjukkan adanya akumulasi persoalan. Dalam studi kebencanaan, akumulasi semacam ini harus ditangani sebelum mencapai titik keruntuhan, bukan setelah semuanya telanjur terjadi.

Dresden pernah diberi kesempatan untuk mengubah arah kebijakannya (UNESCO WHC, 2009). Namun, kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Kini, Dresden menjadi pelajaran pahit yang terus dibicarakan dalam berbagai forum warisan dunia.

Bagaimana dengan Sawahlunto? Jendela kesempatan masih terbuka, tetapi tidak akan terbuka selamanya. Tidak seorang pun mengetahui secara pasti kapan jendela itu akan tertutup. Sebab, warisan yang gagal menyejahterakan para pewarisnya bukan lagi warisan yang hidup. Ia hanya akan menjadi reruntuhan yang masih berdiri.*

 



BACA JUGA